BI Perkirakan Ekonomi Global Melambat di 2024

BANK Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi globalakan melambat dari 3% di tahun ini menjadi 2,8% pada 2024. Perlambatan itu dipengaruhi oleh sejumlah risiko yang diperkirakan masih membayangi laju perekonomian global meski ketidakpastian di pasar keuangan mulai melandai.

"Perekonomian dunia melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang mulai mereda. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2023 sebesar 3% dan melambat menjadi 2,8% pada 2024," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Kamis (21/12).

Berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian BI, lanjutnya, perekonomian Amerika Serikat dan India pada 2023 diperkirakan akan membaik. Namun di saat yang sama, perekonomian Tiongkok diperkirakan bakal melemah disebabkan oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh terbatas.

Baca juga : Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga Acuan 6%

Inflasi di sejumlah negara maju juga menunjukkan penurunan, namun masih berada dalam level yang cukup tinggi. Itu turut menjadi sebab masih tingginya kebijakan suku bunga acuan di negara-negara tersebut.

"Suku bunga kebijakan moneter, termasuk Fed Fund Rate diperkirakan telah mencapai puncaknya, namun masih akan bertahan tinggi dalam waktu yang lama, higher for longer," kata Perry.

Baca juga : Proyeksi 2024, IHSG Bisa Sentuh 8.050

Namun imbal hasil (yield) surat berharga Amerika Serikat (US Treassury) mulai menunjukkan penurunan meski masuh berada di level yang tinggi. Hal itu, kata Perry, sejalan dengan premi risiko jangka panjang, terkait besarnya pembiayaan fiskal dan utang pemerintahan Negeri Paman Sam.

Arah kebijakan moneter yang mulai menunjukkan kejelasan disebut bakal menurunkan ketidakpastian pasar keuangan global. Hasilnya, aliran modal ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia mulai kembali mengalir.

"Ke depan, sejumlah risiko dapat kembali meningkatkan ketidakpastian perekonomian dunia, di antaranya masih berlanjutnya ketegangan politik, pelemahan ekonomi di sejumlah negara, termasuk Tiongkok, serta masih tingginya suku bunga kebijakan moneter dan yield obligasi di negara maju," pungkas Perry. (Z-4)