Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEREKONOMIAN Indonesia dinilai masih akan terkena dampak ketidakpastian dunia di tahun depan. Hal itu berpotensi menahan laju pertumbuhan sulit untuk melewati angka 5% di 2024.
"Kami melihatnya memang peluang untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan 2024 di batas bawah, berada di bawah 5% itu bisa terjadi. Namun di batas atas kami kira pertumbuhan ekonomi masih akan berada di angka 5,0%," ujar periset dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi, Kamis (21/12).
"Jadi secara umum kami menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 berada di kisaran 4,9% sampai dengan 5%, atau sedikit berbeda dari batas bawah dan batas atas pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan oleh Bank Indonesia," lanjutnya.
Baca juga: Suku Bunga AS Diyakini Turun pada Semester II 2024
Yusuf mengatakan, ketidakpastian global masih relatif cukup tinggi pada 2024. Hal itu salah satunya terlihat dari konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan Hamas-Israel yang urung mereda di penghujung 2023. Kondisi itu akan memberi dampak terhadap keputusan maupun kebijakan perekonomian global.
Kebijakan itu bakal memengaruhi banyak negara emerging market, termasuk Indonesia. Belum lagi, Indonesia juga bakal menggelar pesta demokrasi lima tahunan di 2024. Secara histori, pemilu kerap menghambat arus investasi lantaran penanam modal memilih untuk wait and see sembari mencermati perkembangan terkini.
Baca juga: BI Perkirakan Ekonomi Indonesia Tumbuh Kuat di 2024
Sebab investor menilai tahun politik berkaitan erat dengan ketidakpastian kebijakan. "Ketika unsur ketidakpastian itu meningkat, maka dari sisi investasi umumnya investor akan mencari atau menempatkan asetnya pada instrumen yang sifatnya safe haven," terang Yusuf.
Dengan kata lain, ada potensi pelarian modal dari negara-negara emerging market. Karenanya, risiko ketidakpastian ekonomi global dinilai masih akan merembes ke dalam negeri, baik secara langsung maupun tak langsung.
Namun Indonesia dinilai beruntung lantaran porsi konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB) cukup besar. Itu menurut Yusuf dapat mempertahankan angka pertumbuhan dari kemungnan terjun bebas.
"Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih akan tetap stabil, namun punya kecenderungan melemah marginal, disebabkan oleh faktor harga komoditas yang relatif akan mulai melandai atau tidak setinggi di tahun ini ataupun dua tahun lalu," jelas Yusuf.
"Konsumsi barang-barang tahan lama seperti kendaraan ataupun properti juga berpotensi tertekan akibat tren ataupun kondisi suku bunga yang tinggi saat ini," tutur Yusuf.
Sedangkan pengeluaran konsumsi di tahun politik dipandang akan memberikan dampak terbatas terhadap konsumsi rumah tangga secara keseluruhan. Sementara kondisi pertumbuhan yang stabil juga akan dialami oleh komponen investasi atau PMTB.
"Dari sisi tren kelanjutan investasi sebenarnya beberapa investasi seperti di industri logam dasar itu masih akan melanjutkan tren positif yang terjadi di dua tahun terakhir, namun secara umum kondisi perekonomian global yang tidak begitu menentu juga pasti akan ikut memengaruhi dinamika dari pertumbuhan investasi secara umum," pungkas Yusuf. (Mir/Z-7)
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved