Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
VIETNAM pada Rabu (29/11) menyetujui pajak minimum global terhadap perusahaan multinasional. Ini mendorong lebih dari 100 perusahaan asing termasuk raksasa elektronik Samsung untuk membayar tarif yang lebih tinggi.
Pada 2021, lebih dari 130 negara yang menyumbang 90% perekonomian dunia sepakat menerapkan tarif pajak minimum global sebesar 15% untuk menghentikan perusahaan-perusahaan besar yang berbelanja dengan tarif pajak yang rendah.
Pajak penghasilan badan di Vietnam sudah sebesar 20%. Namun saat ini negara tersebut menawarkan tarif istimewa bagi investor asing dalam jumlah besar.
Baca juga : Perlu Sinergi Positif Antara Ditjen Pajak, Wajib Pajak, dan Konsultan Pajak
Pada Rabu, hampir 94% anggota parlemen di majelis nasional Vietnam setuju menerapkan tarif baru sebesar 15%.
Le Quang Manh, ketua komite keuangan dan anggaran, memperingatkan bahwa negaranya perlu memperkenalkan insentif baru agar tetap menjadi tujuan menarik bagi perusahaan asing. "Penting untuk memiliki kebijakan dukungan investasi baru sehingga perusahaan dapat merasa aman mengenai lingkungan investasi di negara ini," kata Manh, menurut situs resmi majelis nasional.
Menurut biro pajak Vietnam, sekitar 122 kelompok multinasional yang berinvestasi asing di negara tersebut akan terkena dampak kenaikan tersebut. Dijadwalkan kebijakan itu mulai berlaku pada awal tahun depan.
Baca juga : RI Ketinggalan Adopsi Kendaraan Listrik Dibandingkan Vietnam
Vietnam telah menjadi tujuan yang semakin penting bagi beberapa perusahaan terkemuka dunia, termasuk Samsung dan pemasok Apple Foxconn, seiring meningkatnya kekhawatiran atas ketegangan antara AS dan Tiongkok. Banyak yang telah berekspansi ke negara tersebut sebagai bagian dari strategi Tiongkok plus satu.
Pemberlakuan tarif pajak perusahaan minimum global diperkirakan menghasilkan tambahan pendapatan tahunan sebesar US$220 miliar bagi pemerintah, menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada awal tahun ini.
Baca juga : Samsung Laporkan Laba Operasionalnya Turun Tajam
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo subholding dari PTPN III (Persero) mendapat apresiasi dari Pimpinan VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam kunjungan kerjanya ke Java Coffee Estate.
MEMASUKI usia ke-26 tahun, PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) yang memasuki usia ke-26 tahun berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan mitra kerja.
PERUSAHAAN yang mampu membangun merek kuat yang berakar pada kekuatan karyawan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved