Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERNYATAAN Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tentang pembangunan food estate di Desa Tewai Baru, Gunung Mas ,Kalimantan Tengah ialah kejahatan lingkungan merupakan hal tak berdasar.
Hal itu diungkapkan pakar kebijakan publik, Bambang Haryo Soekartono (BHS) lewat pernyataan yang diterima, Rabu (16/8).
Baca juga: Presiden Pastikan Terus Kembangkan Food Estate Meski Dikritik PDIP
"Pak Hasto lupa, bahwa hutan yang sudah dibabat untuk kelapa sawit di Indonesia ada sekitar 15 juta hektare, dan hutan yang sempat rusak terbakar di tahun 2015 sebesar 2,61 juta hektare. Demikian juga hutan produktif yang digunakan untuk kepentingan penambangan batu bara di Indonesia dengan produksi penambagan sebesar 687 juta ton pertahun, jadi sudah berapa ratus ribu atau juta hektar hutan yang dibabat akibat penambangan batu bara tersebut," ujarnya.
Baca juga: Jokowi dan Prabowo Tanam Jagung di Food Estate Keerom Papua
Ketua Harian Masyarakat Transportasi (MTI) Jawa Timur ini menambahkan, untuk membuka lahan baru butuh proses menyeimbangkan kondisi hara tanah dengan melakukan pengolahan tanah agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lahan produksi pertanian (lahan hijau).
"Beberapa contoh food estate yang sudah berhasil misalnya di Papua daerah Kerom dengan luas 10 hektare menghasilkan jagung raksasa dan sudah di ekspor, Timika menghasilkan sagu yang merupakan lahan sagu terluas di dunia sebesar 4,7 juta hektar yang per hektarenya menghasilkan 40 ton sagu, bahkan sebagian diekspor," jelasnya.
"Dis ini jelas bahwa food estate diharapkan bisa mengatasi krisis pangan yang saat ini sering dikhawatirkan oleh pemerintah, terutama yang sedang melanda di beberapa negara di dunia. Diharapkan juga semua wilayah Indonesia harus mempunyai lumbung - lumbung pangan, agar terjadi kemudahan dan pemerataan pangan di seluruh Indonesia," pungkasnya. (RO/H-3)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved