Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Herman Khaeron mengungkapkan saham anjlok menjadi alasan pengembalian Penyertaan Modal Negara (PMN) dari PT Waskita Karya ke kas negara.
"Pengembalian PMN Rp3 triliun. Memang alokasi PMN ini adalah untuk penyertaan pelaksanaan Initial Public Offering Waskita. Karena saham Waskita anjlok, PMN dikembalikan," ujar Herman kepada Media Indonesia, Senin (7/8).
Ia menjelaskan upaya penyehatan keuangan Waskita nantinya akan disertakan melalui PMN ke PT Hutama Karya (Persero). Hal itu, kata dia, telah mendapatkan restu dari parlemen.
Baca juga: Pembatalan PMN ke Waskita Dinilai Tepat
"Untuk penyehatan keuangan Waskita nanti disertakan dalam PMN Hutama Karya yang telah disetujui DPR," tuturnya.
Politisi Partai Demokrat itu juga mengatakan DPR dan pemerintah sempat membahas mengenai opsi yang tepat untuk penyelamatan Waskita. Setidaknya, saat itu ada dua opsi yang muncul, yaitu Waskita diambil alih oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau menjadi anak perusahaan Hutama Karya.
Baca juga: PMN ke Waskita Karya Ditarik, Perseroan Cari Sumber Pendanaan Alternatif
"Masa sidang yang akan datang akan dibahas dan di putuskan," terangnya.
Sebagaimana diketahui, Waskita mengumumkan telah mengembalikan dana PMN senilai Rp3 triliun ke rekening kas umum negara. Itu mereka publikasikan pada keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI) per Jumat (4/8).
Direktur Utama Waskita Karya Mursyid Suyadi menyebut permintaan pengembalian PMN ke kas negara datang dari Komite Privatisasi yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam surat Nomor EK.5/126A/M.EKON/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Dana PMN Untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (Z-11)
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Proyek Bioethanol Glenmore diharapkan dapat membawa manfaat menyeluruh berupa diversifikasi bisnis.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved