Pembatalan PMN ke Waskita Dinilai Tepat

DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mendukung langkah pemerintah membatalkan penyertaan modal negara (PMN) ke PT Waskita Karya Tbk. Sebab perusahaan itu dinilai memiliki segudang masalah yang mestinya dibenahi terlebih dulu.

"Jadi saya sependapat dengan langkah yang diambil pemerintah. Apalagi pernah disampaikan Wamen (BUMN), bahwa terjadi pembuatan laporan yang tidak akuntabel di sana, berarti kan ada masalah sebenarnya, fenomena gunung es. Itu yang kemudian harus ditemukan dulu," ujarnya saat dihubungi, Minggu (6/8).

Dalam tiga tahun terakhir, misalnya, perusahaan milik negara itu tercatat mengalami kerugian secara beruntun. Di 2020, Waskita tercatat merugi Rp7,4 triliun. Lalu di 2021 BUMN karya itu kembali mengalami kerugian Rp1,1 triliun dan tercatat rugi lagi di 2022 sekitar Rp1,9 triliun.

Baca juga: Penghentian Kredit Bank Mandiri ke Karyawan 3 BUMN Karya dalam Rangka Manajemen Risiko

Tauhid menduga, pembatalan PMN itu agar negara tak kecolongan. Sebab, bisa saja Waskita menggunakan dana Rp3 triliun itu untuk menambal kerugian di tahun-tahun sebelumnya.

"Saya khawatir Rp3 triliun ini bukan untuk proyek jalan tol, tapi untuk menutup kerugian yang dialami Waskita. Karena kerugian di tahun sebelumnya dan tahun-tahun ini masih rugi," tuturnya.

Baca juga: Pembatalan PMN Tanda Proses Pemberian tak Dilakukan dengan Baik

Waskita yang urung mencatatkan kinerja keuangan positif itu menurut Tauhid juga menimbulkan persepsi buruk di perbankan. Karenanya, tak heran bila Bank Mandiri disebut ogah memberikan pinjaman lagi ke Waskita.

Perbankan disebut juga memiliki kemampuan untuk melihat proyek, utamanya infrastruktur. Bila proyek tersebut dinilai tak layak oleh bank, maka otomatis tak akan ada pembiayaan yang keluar dari lembaga jasa keuangan itu untuk mendanai proyek terkait.

Segudang masalah Waskita kemungkinan besar juga dialami oleh perusahaan BUMN karya lainnya. Karenanya, kata Tauhid, jalan tengah yang paling logis diambil pemerintah ialah membentuk holding BUMN karya.

Tujuannya agar perusahaan BUMN karya yang merugi dapat pulih secara perlahan dan tak melulu mengandalkan suntikan modal negara. 

"Waskita ini cooling down dulu. Harus ada perubahan regulasi, bagaimana caranya beban rugi itu bisa dijual dulu," kata Tauhid.

"Kementerian BUMN juga harus sudah tegas, kalau kerugian (perusahaan BUMN) sudah besar, ya jangan dikasih pekerjaan baru dulu. Harus disehatkan dulu. Jangan sampai proyek baru, ada keuntungan, tapi dalam long term, akan berbalik jadi rugi," pungkas dia. (Mir/Z-7)