Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
Ganjar Pranowo menyoroti nasib sejumlah perusahaan BUMN Karya yang bangkrut selama era kepemimpinan Jokowi. Ia menganggap bahwa apa yang terjadi pada perusahaan-perusahaan itu adalah dampak buruk dari pembangunan infrastruktur besar-besaran tanpa pemikiran yang matang.
Calon presiden itu merasa bahwa faktor utama yang membuat BUMN Karya harus ‘tutup buku’ itu ialah tata kelola yang buruk. Keserakahan perusahaan ‘pelat merah’ untuk memegang proyek secara penuh pun menimbulkan masalah lain.
Ganjar merasa bahwa strategi tersebut justru menimbulkan peluang oknum ‘nakal’ untuk melakukan penyelewengan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah.
Baca juga : Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Pemerintah di IKN Dimulai
"Ini yang saya maksud sebagai sesuatu yang prudent. Kita gak boleh ugal-ugalan," ucapnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023, Rabu (8/11).
Ditambah saat ini pemerintah sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk menyelamatkan BUMN Karya yang justru saat ini hampir hilang ditelan utang. Selain itu, BUMN yang mengalami kerugian pun diketahui Ganjar tidak mendapatkan sanksi apapun.
"Ada gak sih penalty buat mereka [BUMN], kalau kamu gak perform,” katanya.
Baca juga : Peresmian Jalan Tol Indrapura Tunggu Jadwal Presiden Jokowi
Seperti diketahui, dalam setahun terakhir terungkap masalah pada sejumlah BUMN Karya. Hal ini berujung hingga utang vendor yang menumpuk dan gagal bayar surat utang.
Oleh karena itu, Ganjar akan mengkaji perusahaan-perusahaan BUMN Karya bersama dengan pasangannya, Mahfud MD, untuk mendapatkan solusi terbaik dalam mengelola dan menyelamatkan BUMN Karya yang telah bangkrut. (RO/Z-7)
Baca juga : 12.548 Desa Telah Terjangkau Sinyal 4G, Jokowi : 10 Tahun Lebih Cepat
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved