Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Ganjar Pranowo menyoroti nasib sejumlah perusahaan BUMN Karya yang bangkrut selama era kepemimpinan Jokowi. Ia menganggap bahwa apa yang terjadi pada perusahaan-perusahaan itu adalah dampak buruk dari pembangunan infrastruktur besar-besaran tanpa pemikiran yang matang.
Calon presiden itu merasa bahwa faktor utama yang membuat BUMN Karya harus ‘tutup buku’ itu ialah tata kelola yang buruk. Keserakahan perusahaan ‘pelat merah’ untuk memegang proyek secara penuh pun menimbulkan masalah lain.
Ganjar merasa bahwa strategi tersebut justru menimbulkan peluang oknum ‘nakal’ untuk melakukan penyelewengan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah.
Baca juga : Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Pemerintah di IKN Dimulai
"Ini yang saya maksud sebagai sesuatu yang prudent. Kita gak boleh ugal-ugalan," ucapnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023, Rabu (8/11).
Ditambah saat ini pemerintah sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk menyelamatkan BUMN Karya yang justru saat ini hampir hilang ditelan utang. Selain itu, BUMN yang mengalami kerugian pun diketahui Ganjar tidak mendapatkan sanksi apapun.
"Ada gak sih penalty buat mereka [BUMN], kalau kamu gak perform,” katanya.
Baca juga : Peresmian Jalan Tol Indrapura Tunggu Jadwal Presiden Jokowi
Seperti diketahui, dalam setahun terakhir terungkap masalah pada sejumlah BUMN Karya. Hal ini berujung hingga utang vendor yang menumpuk dan gagal bayar surat utang.
Oleh karena itu, Ganjar akan mengkaji perusahaan-perusahaan BUMN Karya bersama dengan pasangannya, Mahfud MD, untuk mendapatkan solusi terbaik dalam mengelola dan menyelamatkan BUMN Karya yang telah bangkrut. (RO/Z-7)
Baca juga : 12.548 Desa Telah Terjangkau Sinyal 4G, Jokowi : 10 Tahun Lebih Cepat
Faktor utama justru datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved