Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Ganjar Pranowo menyoroti nasib sejumlah perusahaan BUMN Karya yang bangkrut selama era kepemimpinan Jokowi. Ia menganggap bahwa apa yang terjadi pada perusahaan-perusahaan itu adalah dampak buruk dari pembangunan infrastruktur besar-besaran tanpa pemikiran yang matang.
Calon presiden itu merasa bahwa faktor utama yang membuat BUMN Karya harus ‘tutup buku’ itu ialah tata kelola yang buruk. Keserakahan perusahaan ‘pelat merah’ untuk memegang proyek secara penuh pun menimbulkan masalah lain.
Ganjar merasa bahwa strategi tersebut justru menimbulkan peluang oknum ‘nakal’ untuk melakukan penyelewengan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah.
Baca juga : Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Pemerintah di IKN Dimulai
"Ini yang saya maksud sebagai sesuatu yang prudent. Kita gak boleh ugal-ugalan," ucapnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023, Rabu (8/11).
Ditambah saat ini pemerintah sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk menyelamatkan BUMN Karya yang justru saat ini hampir hilang ditelan utang. Selain itu, BUMN yang mengalami kerugian pun diketahui Ganjar tidak mendapatkan sanksi apapun.
"Ada gak sih penalty buat mereka [BUMN], kalau kamu gak perform,” katanya.
Baca juga : Peresmian Jalan Tol Indrapura Tunggu Jadwal Presiden Jokowi
Seperti diketahui, dalam setahun terakhir terungkap masalah pada sejumlah BUMN Karya. Hal ini berujung hingga utang vendor yang menumpuk dan gagal bayar surat utang.
Oleh karena itu, Ganjar akan mengkaji perusahaan-perusahaan BUMN Karya bersama dengan pasangannya, Mahfud MD, untuk mendapatkan solusi terbaik dalam mengelola dan menyelamatkan BUMN Karya yang telah bangkrut. (RO/Z-7)
Baca juga : 12.548 Desa Telah Terjangkau Sinyal 4G, Jokowi : 10 Tahun Lebih Cepat
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved