Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI IV DPR RI didampingi Dirjen Perkebunan Andi Nur Alam Syah mewakili Kementerian Pertanian, kunjungi Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam sambutannya Andi mengatakan bahwa mereka berkumpul bersama-sama membahas kendala dan juga potensi usaha yang bisa untuk dikembangkan di Subang.
Pada kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI turut meninjau ke PTPN VIII. Subang dikenal memiliki banyak kawasan kebun teh, karet hingga sawit, PTPN VIII salah satu perusahaan perkebunan yang mengelolanya dan menginisiasi peningkatan produksi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta masyarakat maupun petani mencari alternatif yang dapat membantu menjaga vegetasi dan konservasi lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan dampak bencana.
"Dicari lagi vegetasi yang bisa dikembangkan disini, selain teh, karet, dan sawit. Karena kan di Subang ini merupakan dataran tinggi, yang dibutuhkan drainase air supaya tidak banjir maka dibutuhkan tanaman atau hutan sebagai penghambat, penghalang airnya," ujar Dedi.
Baca juga: Tingkatkan Protas Tebu Menuju Swasembada Gula Nasional
Pada kesempatan yang sama, Bupati Subang Ruhimat berpendapat agar lahan yang tidak produktif lah yang akan dipakai jika ada kemungkinan dibuka untuk lahan agrowisata.
"Kami mohon arahan dan solusi untuk di wilayah Subang ini, khususnya menyangkut kepentingan perkebunan teh naungan PTPN yang perlu juga kita sinkronisasikan dengan pihak pemerintah dan kementerian. Di wilayah Subang ini ada sekitar 6.000 hektar lahan tidur/tidak produktif yang bisa kita jadikan hamparan lahan yang bermanfaat untuk perkebunan, sekaligus sebagai agrowisata. Penataan objek wisata dinaungi PTPN VIII, mohon dijembatani Komisi IV DPR supaya sinkronisasi dengan pihak pemerintah dan bermanfaat kedepannya serta tidak mengakibatkan musibah atau berkendala nantinya," beber Ruhimat.
Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak seperti PTPN VIII, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Kabupaten dengan pihak Komisi IV DPR RI, salah satunya terkait pemberdayaan lahan kebun teh yang selain untuk pengolahan teh, berpotensi dijadikan sebagai agrowisata.
Baca juga: Jalin Kerja Sama dengan Korsel, Polbangtan Kementan Bangun Smart Green House
"Tentu kami dari pihak pemerintah siap melaksanakan arahan, sesuai dengan tusi kami masing-masing, khususnya dalam hal ini Ditjen Perkebunan yang bertugas menjaga kelangsungan pengembangan komoditas perkebunan termasuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa hari kedepan kita akan mengundang pihak PTPN VIII untuk mendiskusikan potensi agrowisata termasuk lahan perkebunan yang telah dikonversikan menjadi lahan hortikultura," ujar Andi Nur.
Andi Nur menambahkan, untuk menambah pendapatan petani bisa melakukan diversifikasi baik itu dengan komoditas hortikultura, komoditas pangan maupun ternak, namun dalam menjalankan pengembangan diversifikasi usaha tersebut, harus mengacu UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya pasal 44 ayat 3, disebutkan bahwa integrasi usaha budidaya tanaman perkebunan dengan budidaya ternak dan diversifikasi usaha harus mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok.
Ia berharap, dengan adanya koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang baik dari semua pihak terkait, diharapkan dapat memajukan dan meningkatkan potensi yang ada di Subang ini, baik itu peningkatan produksi, agrowisata, pemberdayaan pekebun, terpeliharanya konservasi lingkungan hingga kesejahteraan masyarakat khususnya para petani. (RO/S-3)
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di Pasar tidak lebih dari Rp130.000/kg
Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK.
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved