Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menawarkan konsep rumah Tapera pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Konsep ini adalah pembiayaan perumahan yang diberikan oleh BP Tapera ‘untuk rumah pertama'.
“Dalam waktu dekat, kami bersama Perumnas akan menyiapkan pilot project Perumahan Tapera di Kabupaten Brebes,” ungkap Adi belum lama ini di Jakarta.
Adi menjelaskan, pilot project (proyek percontohan) Perumahan Tapera yang dibangun di Kabupaten Brebes, Provinsi Jateng akan bekerjasama dengan Perumnas dan stakeholder (pemangku kepentingan) terkait lainnya.
Baca juga: BP Tapera Incar 50 Ribu Pekerja Informal Jadi Pesert
Mereka adalah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Bank Tanah, maupun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.
Adapun, pembiayaan yang difasilitasi oleh BP Tapera dalam program perumahan Tapera ini meliputi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR) dan Kredit Renovasi Rumah (KRR). Ketentuan mengenai spesifikasi, luas, lokasi dan bangunan rumah memperhatikan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.
Baca juga: BP Tapera Percepat Pemutakhiran Data Peserta
“Konsep ini bertujuan menciptakan ekosistem yang berkesinambungan antara BP Tapera dan peserta dengan para pengembang dan bank penyalur,” kata diax
Adi mengatakan, dengan pembangunan rumah yang dilakukan pengembang memenuhi demand (permintaan) dari para peserta, tingkat hunian rumah bisa meningkat. Sebab, rumah yang dibangun tepat sasaran dan kualitas rumah telah sesuai dengan yang diharapkan.
Insentif Developer
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, Pengembang yang mengedepankan kualitas pada konsep Rumah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan diberikan insentif agar bisa tumbuh menjadi lebih baik.
Ini diberikan bagi pengembang yang memperhatikan kualitas dalam membangun produk rumah yang ditawarkan.
“Tentunya kalau dia concern dengan kualitas, dihargai, diberi apresiasi, diberi fasilitas lebih, dan seterusnya. Sehingga mereka lebih efisien, mereka bisa tumbuh sebagai badan usaha semakin baik,” kata Herry.
Sebaliknya, pengembang yang tidak berkomitmen dalam memperhatikan kualitas, maka diberikan disinsentif.
Salah satu contohnya asosiasi yang menaungi pengembang tersebut, anggotanya harus dihukum.
"Tapera juga sama, tentunya kepada penyalur harus ada MoU ya, perjanjian. Perjanjian ini harus dilakukan kepada yang komitmen," tandas Herry. (Z-10)
Kementerian PKP segera terbitkan Kepmen rusun subsidi Januari 2026. Aturan mencakup penyesuaian harga dan skema FLPP untuk atasi backlog perkotaan.
Mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, ratusan calon pengembang baru dilatih intensif oleh praktisi dan pemerintah di Cileungsi, Bogor.
FLPP tahun 2025 mencapai 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun. Ini menjadi realisasi tertinggi sepanjang sejarah sejak program ini dimulai pada 2010.
BTN mendominasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025.
Pemerintah menaikkan target penyaluran FLPP pada 2026 menjadi 285.000 unit rumah subsidi dengan kebutuhan dana mencapai Rp37,1 triliun.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
KENAIKAN harga rumah yang terus tinggi menjadi salah satu faktor harga rumah semakin sulit terjangkau, termasuk oleh gen Z. Di sisi lain, pertumbuhan pendapatan sangat minim.
OJK menegaskan hanya segelintir calon debitur KPR dengan skema FLPP terkendala akibat catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Generasi milenial menjadi kelompok paling banyak menerima manfaat program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi yang disalurkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Kementerian PKP sedang mengkaji skema Rent to Own (RTO) atau sewa-beli untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, dengan fokus utama pada penyediaan pembiayaan bagi pekerja informal.
BTN menegaskan posisinya sebagai penyalur terbesar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025.
Segmen pasar menengah saat ini menjadi target pasar yang menjanjikan. Hal ini didorong oleh dominasi end-user, khususnya generasi milenial, Gen Z, serta pasangan muda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved