BP Tapera Incar 50 Ribu Pekerja Informal Jadi Peserta

BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membidik 50 ribu pekerja informal mandiri jadi peserta BP Tapera pada 2023. Upaya ini akan direalisasikan dengan menggandeng berbagai komunitas pekerja sektor informal.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna menyampaikan, lewat BP Tapera tahun depan pemerintah akan fokus pada pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pembiayaan perumahan yang direncanakan menyasar beberapa kelompok masyarakat MBR informal melalui skema rent to own.

“Targetnya minimum 30 ribu masyarakat informal mandiri bisa jadi peserta, namun kami optimis penyalurannya bisa mencapai 50 ribu masyarakat,” ungkap Herry dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama penyaluran dana fasilitas pembiayaan perumahan (FLPP) melalui kredit pemilikan rumah sejahtera bagi MBR Rabu (28/12).

Ia menjelaskan, bantuan pembiayaan perumahan yang dialokasikan pada 2023 adalah sebesar Rp30,38 triliun untuk 230 ribu unit rumah melalui program FLPP, SBUM, dan Tapera, termasuk untuk pembayaran SSB yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya. Sedangkan, untuk alokasi dana FLPP pada 2023 sebesar Rp25,18 triliun untuk memfasilitasi KPR FLPP sebanyak 220 ribu unit rumah. Sedangkan alokasi dana Tapera sebesar Rp850 miliyar untuk memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit.

Sementara, Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengungkapkan, pihaknya akan bekerja sama dengan kominitas. Sebab data pekerja informal lebih banyak ada di komunitas, misalnya komunitas ojek online atau tukang bakso dan tukang cukur.

“Jangan lupa rumahnya kan diikat sama bank. Semua komunitas bisa punya kesmpatan yang kita pegang jaminannya, kalau bisa punya rumah bagus pasti apapun bisa mereka lakukan,” jelasnya.

Selain itu, tambah Adi, BP Tapera bekerja sama dengan 40 bank dalam menyalurkan dana KPR Sejahtera FLPP pada 2023. Rinciannya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, BTN Syariah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Mandiri, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRI, serta Bank Mega Syariah.

Termasuk 33 BPD yakni PT BPD Jawa Barat dan Banten (BJB), PT BPD Sulawesi Selatan (Sumsel), PT BPD Sumsel Babel, PT BPD Jambi, PT BJB Syariah, PT BPD Sulawesi Selatan Syariah, PT BPD Riau Syariah, PT BPD Sumsel Babel Syariah, dan PT BPD Kalbar.

PT BPD Nagari, PT BPD Kalimantan Selatan Syariah, PT BPD DKI Jakarta, PT BPD Jatim Syariah, , PT BPD NTB Syariah, dan PT BPD Sumut Syariah.

Selanjutnya, PT BPD Kaltim, PT BPD Kalsel, PT BPD Kalteng, PT BPD Sumut, PT BPD Jambi Syariah, dan PT BPD Aceh Syariah. Kemudian, PT BPD NTT, PT BPD Nagari Syariah, PT BPD Jatim, PT BPD Kalbar Syariah, PT BPD Kaltimtara Syariah. Sementara PT BPD DKI Syariah, PT BPD Jateng, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), PT BPD Sulteng, PT BPD Papua, PT BPD Jateng Syariah, dan PT BPD ulawesi Utara dan Gorontalo. (OL-8)