Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Indonesia sudah mengumpulkan Rp24,1 triliun dari kepabeanan dan cukai, atau turun 3,4% (yoy) per Januari 2023. Jumlah ini telah mencapai 8% dari target untuk seluruh tahun.
Adapun bea masuk tercatat masih tumbuh 22,6%, karena kurs dolar Amerika Serikat (AS) yang menguat, serta kinerja impor Indonesia yang masih tumbuh tinggi.
Untuk kepabeanan dan cukai, kontributor terbesar adalah cukai hasil tembakau yang masih tumbuh 4,9%. Ini karena kebijakan kenaikan cukai dan juga ada limpahan pelunasan dari cukai tahun 2022.
"Jadi pertumbuhannya mungkin harus kita perhatikan secara detail," papar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (22/2).
Baca juga: Kebangkitan Ekonomi dari Dampak Pandemi Mulai Merata
Untuk bea keluar justru turun sangat tajam sebesar minus 68,13%. Penyebabnya, harga minyak sawit (CPO) merosot sangat dalam, mengalami moderasi dan volume ekspor komoditas mineral, terutama yang tidak lagi diekspor karena kebijakan hilirisasi. Alhasil, penerimaan dari bea cukai mengalami penurunan.
"Bea masuk yang mencapai 5,1% pada Desember 2022, pertumbuhan di 2022 sebesar 44,97%. Untuk 2023, per Januari masih tumbuh 22,56%. Sebab impor barang-barang yang dibutuhkan, terutama industri manufaktur," imbuh Bendahara Negara.
Sementara, cukai hasil tembakau masih tumbuh positif 4,9%. Namun, dari sisi produksi, hasil tembakau rokok turun 1,5%. Akan tetapi, penerimaan cukai naik 4,9%, karena kenaikan tarif dan tujuan dari cukai adalah menurunkan produksi.
"Sepertinya sudah terpenuhi tujuannya. Tarif meningkat secara tertimbang 2,2%," pungkas Ani, sapaan akrabnya.
Baca juga: Menkeu: 50% Alokasi Pembiayaan Investasi untuk Pembangunan Infrastruktur
Kemudian, dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), juga masih menunjukkan momentum kenaikan, meski komposisinya berbeda. Dahulu, PNBP didominasi oleh sumber daya alam, sekarang sudah mulai ditunjukkan dari PNBP yang lainnya.
PNBP per Januari 2023 tercatat Rp45,9 triliun, atau naik 103% (yoy). Nominal tersebut sudah menenuhi 10,4% dari target APBN 2023. Komponennya, dari pendapatan sumber daya alam, yaitu minyak dan gas (migas) tumbuh mencapai Rp11,6 triliun.
Sedangkan yang berasal dari pendapatan nonmigas sebesar Rp14,8 triliun, dibandingkan tahun lalu sebesar Rp3,7 triliun. Capain itu menunjukkan kenaikan hampir lebih dari 3 kali lipat atau 300% untuk SDA yang nonmigas.
"Ini karena harga batubara dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022. PNBP lain mengalami kenaikan cukup tinggi adalah pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan, dalam bentuk deviden," terangnya.(OL-11)
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan adanya dugaan praktik penyelundupan barang dan underinvoicing soal penyegelan Toko Tiffany & Co. Berikut kronologi penyegelan Tiffany & Co
Menkeu Purbaya buka dugaan persekongkolan di balik penyegelan tiga gerai Tiffany & Co terkait kasus impor dan underinvoicing.
Ketegasan yang tidak konsisten dapat merusak iklim investasi dan menimbulkan ketidakpastian dunia usaha.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segel tiga toko Tiffany & Co di Jakarta terkait dugaan penyelundupan dan praktik underinvoicing impor barang mewah.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved