Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Indonesia sudah mengumpulkan Rp24,1 triliun dari kepabeanan dan cukai, atau turun 3,4% (yoy) per Januari 2023. Jumlah ini telah mencapai 8% dari target untuk seluruh tahun.
Adapun bea masuk tercatat masih tumbuh 22,6%, karena kurs dolar Amerika Serikat (AS) yang menguat, serta kinerja impor Indonesia yang masih tumbuh tinggi.
Untuk kepabeanan dan cukai, kontributor terbesar adalah cukai hasil tembakau yang masih tumbuh 4,9%. Ini karena kebijakan kenaikan cukai dan juga ada limpahan pelunasan dari cukai tahun 2022.
"Jadi pertumbuhannya mungkin harus kita perhatikan secara detail," papar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (22/2).
Baca juga: Kebangkitan Ekonomi dari Dampak Pandemi Mulai Merata
Untuk bea keluar justru turun sangat tajam sebesar minus 68,13%. Penyebabnya, harga minyak sawit (CPO) merosot sangat dalam, mengalami moderasi dan volume ekspor komoditas mineral, terutama yang tidak lagi diekspor karena kebijakan hilirisasi. Alhasil, penerimaan dari bea cukai mengalami penurunan.
"Bea masuk yang mencapai 5,1% pada Desember 2022, pertumbuhan di 2022 sebesar 44,97%. Untuk 2023, per Januari masih tumbuh 22,56%. Sebab impor barang-barang yang dibutuhkan, terutama industri manufaktur," imbuh Bendahara Negara.
Sementara, cukai hasil tembakau masih tumbuh positif 4,9%. Namun, dari sisi produksi, hasil tembakau rokok turun 1,5%. Akan tetapi, penerimaan cukai naik 4,9%, karena kenaikan tarif dan tujuan dari cukai adalah menurunkan produksi.
"Sepertinya sudah terpenuhi tujuannya. Tarif meningkat secara tertimbang 2,2%," pungkas Ani, sapaan akrabnya.
Baca juga: Menkeu: 50% Alokasi Pembiayaan Investasi untuk Pembangunan Infrastruktur
Kemudian, dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), juga masih menunjukkan momentum kenaikan, meski komposisinya berbeda. Dahulu, PNBP didominasi oleh sumber daya alam, sekarang sudah mulai ditunjukkan dari PNBP yang lainnya.
PNBP per Januari 2023 tercatat Rp45,9 triliun, atau naik 103% (yoy). Nominal tersebut sudah menenuhi 10,4% dari target APBN 2023. Komponennya, dari pendapatan sumber daya alam, yaitu minyak dan gas (migas) tumbuh mencapai Rp11,6 triliun.
Sedangkan yang berasal dari pendapatan nonmigas sebesar Rp14,8 triliun, dibandingkan tahun lalu sebesar Rp3,7 triliun. Capain itu menunjukkan kenaikan hampir lebih dari 3 kali lipat atau 300% untuk SDA yang nonmigas.
"Ini karena harga batubara dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022. PNBP lain mengalami kenaikan cukup tinggi adalah pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan, dalam bentuk deviden," terangnya.(OL-11)
Satgas importasi ilegal mengamankan 4927 balpres pakaian bekas, kain gulungan 20.000 rol, 695 produk jadi, 332 pack tekstil, 43 kosmetik
Pemusnahan dilakukan untuk memastikan barang-barang hasil penindakan tidak disalahgunakan.
Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya mendapat informasi ada paket barang mencurigakan yang diduga terdapat barang yang terlarang. Upaya penyelundupan itu dilakukan pada Jumat (24/5) lalu.
Hibah 43 buah laptop ini merupakan bentuk dukungan pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) pada SMP di Kabupaten Indragiri Hilir yang belum mempunyai fasilitas memadai berupa laptop.
Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan barang yang diberitahukan sebagai Limbah Non-B3 untuk bahan baku industri kertas ternyata bercampur dengan berbagai jenis sampah rumah tangga.
Grafik penerimaan pajak rokok selama tiga tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah berada pada grafik yang bagus karena realisasinya selalu melebihi apa yang ditargetkan.
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved