Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH Indonesia sudah mengumpulkan Rp24,1 triliun dari kepabeanan dan cukai, atau turun 3,4% (yoy) per Januari 2023. Jumlah ini telah mencapai 8% dari target untuk seluruh tahun.
Adapun bea masuk tercatat masih tumbuh 22,6%, karena kurs dolar Amerika Serikat (AS) yang menguat, serta kinerja impor Indonesia yang masih tumbuh tinggi.
Untuk kepabeanan dan cukai, kontributor terbesar adalah cukai hasil tembakau yang masih tumbuh 4,9%. Ini karena kebijakan kenaikan cukai dan juga ada limpahan pelunasan dari cukai tahun 2022.
"Jadi pertumbuhannya mungkin harus kita perhatikan secara detail," papar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (22/2).
Baca juga: Kebangkitan Ekonomi dari Dampak Pandemi Mulai Merata
Untuk bea keluar justru turun sangat tajam sebesar minus 68,13%. Penyebabnya, harga minyak sawit (CPO) merosot sangat dalam, mengalami moderasi dan volume ekspor komoditas mineral, terutama yang tidak lagi diekspor karena kebijakan hilirisasi. Alhasil, penerimaan dari bea cukai mengalami penurunan.
"Bea masuk yang mencapai 5,1% pada Desember 2022, pertumbuhan di 2022 sebesar 44,97%. Untuk 2023, per Januari masih tumbuh 22,56%. Sebab impor barang-barang yang dibutuhkan, terutama industri manufaktur," imbuh Bendahara Negara.
Sementara, cukai hasil tembakau masih tumbuh positif 4,9%. Namun, dari sisi produksi, hasil tembakau rokok turun 1,5%. Akan tetapi, penerimaan cukai naik 4,9%, karena kenaikan tarif dan tujuan dari cukai adalah menurunkan produksi.
"Sepertinya sudah terpenuhi tujuannya. Tarif meningkat secara tertimbang 2,2%," pungkas Ani, sapaan akrabnya.
Baca juga: Menkeu: 50% Alokasi Pembiayaan Investasi untuk Pembangunan Infrastruktur
Kemudian, dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), juga masih menunjukkan momentum kenaikan, meski komposisinya berbeda. Dahulu, PNBP didominasi oleh sumber daya alam, sekarang sudah mulai ditunjukkan dari PNBP yang lainnya.
PNBP per Januari 2023 tercatat Rp45,9 triliun, atau naik 103% (yoy). Nominal tersebut sudah menenuhi 10,4% dari target APBN 2023. Komponennya, dari pendapatan sumber daya alam, yaitu minyak dan gas (migas) tumbuh mencapai Rp11,6 triliun.
Sedangkan yang berasal dari pendapatan nonmigas sebesar Rp14,8 triliun, dibandingkan tahun lalu sebesar Rp3,7 triliun. Capain itu menunjukkan kenaikan hampir lebih dari 3 kali lipat atau 300% untuk SDA yang nonmigas.
"Ini karena harga batubara dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022. PNBP lain mengalami kenaikan cukup tinggi adalah pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan, dalam bentuk deviden," terangnya.(OL-11)
KANTOR Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY berhasil menggagalkan upaya distribusi barang kena cukai (BKC) hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.
Total barang bukti yang diamankan dari ketiga lokasi berjumlah 310.736 batang rokok ilegal dari berbagai merek tanpa pita cukai.
Bea Cukai tingkatkan pengawasan rokok ilegal melalui Operasi Gurita 2025. Sinergi masyarakat, tokoh agama, & pelaku usaha tekan peredaran barang ilegal.
Bea Cukai mengganti “Operasi Gempur” menjadi “Operasi Gurita” dengan strategi pengawasan lebih menyeluruh.
Bea Cukai membentuk Satgas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal sebagai langkah strategis menekan peredaran rokok ilegal.
Bea Cukai Indonesia hadir dalam WCO Policy Commission dan Council Session 2025 di Brussel, memperkuat pengawasan lintas negara dan kolaborasi internasional di bidang kepabeanan.
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved