Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (kode saham: BBNI) kembali memperkuat komitmen di segmen green banking dengan menawarkan obligasi korporasi berwawasan lingkungan (green bond) sebanyak-banyaknya Rp5 triliun.
Sebagai pioneer green banking, BNI menjadi bank nasional pertama yang menerbitkan green bond dalam denominasi rupiah. Dana terhimpun akan digunakan untuk pembiayaan maupun pembiayaan kembali proyek-proyek dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).
Adapun, surat utang ini ditawarkan dalam 3 seri, yakni seri A dengan jangka 3 tahun, seri B jangka 5 tahun, dan seri C jangka 7 tahun.
Baca juga : Green Bond Efektif, Ini Sektor Sasaran BNI
Kategori KUBL antara lain proyek-proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan, efisiensi energi, pengolahan sampah menjadi energi dan manajemen limbah, penggunaan sumber daya alam dan penggunaan tanah yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, gedung berwawasan lingkungan, serta pertanian berkelanjutan.
Dalam kaitannya dengan pembiayaan KUBL, BNI telah menyusun Kerangka Kerja Green Bond (Green Bond Framework) yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme pemilihan proyek (project selection) dan penggunaan dana serta mekanisme pelaporan yang diperoleh dari Penawaran Umum Green Bond.
Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati menyampaikan green banking merupakan salah satu sektor yang masuk dalam kategori sangat strategis bagi BNI.
Baca juga : BNI Agresif Salurkan Pembiayaan Hijau
Selain karena manfaatnya yang sangat tinggi terhadap kestabilan dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang, perseroan memiliki banyak nasabah, debitur, serta mitra yang dapat diajak untuk bersama-sama mendorong terwujudnya green economy di Indonesia.
“Green Ekonomi merupakan salah satu komitmen jangka panjang BNI. Tentunya seluruh Penawaran Umum Green Bond ini akan kami gunakan untuk pembiayaan maupun pembiayaan kembali proyek-proyek dalam kategori KUBL seperti arahan dari pemerintah dan otoritas,” sebut Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi dalam Public Expose dan Penawaran Awal Green Bond BNI, Rabu (11/5/2022).
Lebih lanjut, Susi menyampaikan bahwa telah terjadi perkembangan signifikan di sektor teknologi, informasi, dan ekonomi dalam 20 tahun terakhir.
Baca juga : Bank Tunggu Kabar Restrukturisasi Utang Waskita Karya
Seyogyanya, perkembangan yang pesat tersebut harus memiliki pertumbuhan berkelanjutan untuk melestarikan lingkungan hidup agar dapat senantiasa memenuhi kebutuhan manusia. Sehubungan dengan hal tersebut maka BNI sebagai lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara siap menyalurkan investasi dalam aset berwawasan lingkungan.
Susi menyampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015- 2019) dan Tahap II (2021-2025), dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kapasitas sektor jasa keuangan untuk beroperasi secara ramah lingkungan.
Inisiatif keuangan berkelanjutan yang dikembangkan melalui Roadmap Tahap II OJK akan mengintegrasikan tujuh komponen utama dalam satu ekosistem, yang terdiri dari kebijakan, produk, infrastruktur pasar, koordinasi antar kementerian/lembaga, dukungan nonpemerintah, sumber daya manusia, dan kesadaran.
Baca juga : BNI Agresif di Pembiayaan Hijau ESDM: Ini Sangat Baik
Menurut Susi, BNI akan berkontribusi pada bidang pengembangan produk dan infrastruktur pasar, serta pendanaan proyek-proyek yang akan membantu mewujudkan Indonesia yang lebih berwawasan lingkungan di masa depan, seperti dalam sektor energi dan transportasi.
"Sebagai tanggapan terhadap permohonan pemerintah Indonesia dan OJK, Perseroan sebagai perantara bagi pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia, berkomitmen untuk mendukung pembiayaan berwawasan lingkungan,” imbuhnya.
Filosopi Perusahaan
Baca juga : Perkuat Modal, BNI Akan Menerbitkan Tier 2 Subordinated Notes
Dia mengutarakan, pendekatan Perseroan dilandasi filosofi triple bottom line atau 3P yakni people, planet, dan profit, yang menyatakan bahwa proyek-proyek yang disponsori BNI akan memberikan keuntungan pada masyarakat yang terdampak dan pada lingkungan di samping keuntungan finansial.
“Kami juga menggunakan panduan dan kerangka kerja Perlindungan Lingkungan Hidup dan Sosial untuk mencapai komitmen tersebut, yang konsisten dengan hukum negara dan tunduk pada evaluasi berkala. Kerangka kerja dan panduan tersebut disebut sebagai Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan Hidup dan Sosial dan Sistem Manajemen Lingkungan Hidup dan Sosial,” tambahnya.
BNI membukukan catatan kinerja positif baik dari ekspansi portofolio hijau sekaligus implementasi ESG di semua lini bisnis. Portofolio hijau BNI mencapai Rp 170,5 triliun pada Q1 2022. Nilai ini mengambil porsi 28,9% dari total portofolio kredit BNI.
Baca juga : BNI dan Ringkas Berkolaborasi Permudah Masyarakat Mendapatkan Rumah
Pembiayaan hijau ini utamanya diberikan untuk kebutuhan pengembangan ekonomi sosial masyarakat melalui pembiayaan UMKM dengan total portofolio mencapai Rp 115,2 triliun.
Selebihnya digunakan untuk kebutuhan pembangunan ekosistem lingkungan hijau, energi baru terbarukan sebesar Rp 10,3 triliun, serta pengelolaan polusi sebesar Rp 6,8 triliun, serta pengelolaan air dan limbah sebesar Rp 23,3 triliun.
Kinerja pembiayaan hijau yang positif serta didukung kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, serta praktik Tata Kelola Perusahaan yang unggul, mendorong peningkatan rating ESG BNI dari MSCI menjadi A sejak November 2021.
Rating A saat ini menjadi yang tertinggi di antara perbankan Indonesia, sekaligus menegaskan posisi kami sebagai pioneer dalam implementasi keuangan berkelanjutan. (RO/OL-09)
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved