Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Pada tanggal 23 Maret 2021, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Perseroan atau BNI) telah menyelesaikan aktivitas penjajakan pasar (roadshow) serta pricing terkait penerbitan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) dalam bentuk Tier 2 Subordinated Notes sebesar USD 500.000.000 dengan bunga sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) per tahun untuk tenor 5 tahun. Penerbitan direncanakan untuk selesai pada tanggal 30 Maret 2021.
Struktur dari Tier 2 Subordinated Notes ini disusun mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau Write Down terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.
Pada saat diterbitkan, Tier 2 Subordinated Notes akan menjadi penerbitan pertama yang Perseroan lakukan berdasarkan program Euro Medium Term Note (Program EMTN) yang dibentuk pada tanggal 6 Mei 2020 sebagaimana telah diperbaharui pada tanggal 22 Maret 2021. Berdasarkan Program EMTN, Perseroan dapat menerbitkan surat utang secara bertahap dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD 2.000.000.000 (dua miliar Dolar AS).
Direktur Keuangan BNI, Novita Widya Anggraini, menyebutkan di Jakarta, Kamis (25/3/ 2021), penerbitan surat utang ini akan memperkuat struktur permodalan dengan pendanaan yang relatif stabil atau tidak fluktuatif.
“Dana hasil penerbitan surat utang akan digunakan untuk keperluan pembiayaan dan pendanaan umum perseroan, sehingga akan semakin memperkuat kondisi keuangan Perseroan yang saat ini solid. Di sisi lain, penerbitan surat utang ini juga menambah opsi investasi bagi para pemilik modal di pasar internasional yang ingin menanamkan dananya di instrumen - instrumen keuangan perusahaan asal Indonesia,” ujar Novita.
Untuk surat utang yang akan diterbitkan BNI ini, lembaga Pemeringkat Rating Internasional Moody’s memberikan rating Ba2 dan Fitch memberikan rating BB. Untuk penerbitan ini, BNI menunjuk Citigroup dan HSBC sebagai Joint Global Coordinator dan Joint Bookrunners.
Respon positif dari investor global
Di tengah kondisi ekonomi yang menantang akibat pandemi, rencana penerbitan Tier 2 Subordinated Notes mendapat respon positif dari investor global. Hal ini ditandai dengan permintaan yang masuk mencapai USD 2,2 miliar atau kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,4 kali dari nilai yang diterbitkan.
“Tingginya permintaan dari para investor global ini menjadi indikasi baiknya tingkat kepercayaan investor asing kepada perseroan jika melihat kinerja dan strategi perseroan di tengah pandemi saat ini, serta kepercayaan investor global terhadap proses pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Novita. (RO/OL-09)
Prabowo menyatakan, Danantara Indonesia dibentuk pada Februari lalu sebagai dana kekayaan negara yang dirancang untuk menggerakkan masa depan ekonomi nasional.
KOLABORASI lintas BUMN dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana banjir yang melanda Aceh.
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
OJK menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana sektor jasa keuangan yang dilakukan dua pengurus PT Investree Radhika Jaya (PT IRJ).
Dana yang dikembalikan berasal dari hasil pemblokiran dan penelusuran aliran dana kejahatan digital yang sebelumnya dilaporkan masyarakat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat fungsi pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2025.
OJK menemukan delapan pelanggaran serius dalam pemeriksaan terhadap penyelenggara pindar Dana Syariah Indonesia (DSI).
Untuk mendukung ekosistem ini, ICEx menerima pendanaan kolektif sebesar Rp1 Triliun (US$70 juta) dari berbagai pemegang saham strategis.
Membengkaknya utang pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp94,85 triliun per November 2025, mencerminkan semakin terhimpitnya kondisi keuangan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved