Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
Guna memastikan pasokan BBM untuk masyarakat jelang bulan puasa, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution, besama Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Padang, Sumatera Barat, pada Jumat (1/4).
Pada sidak tersebut, Alfian memastikan bahwa pasokan BBM di Kota Padang dalam kondisi aman, dan terpantau tidak terdapat antrian di SPBU. Namun untuk terus mengantisipasi terjadinya antrian, Alfian mengatakan bahwa Pertamina Patra Niaga telah melakukan penambahan pasokan BBM jenis Solar di Sumatera Barat.
“Sejak seminggu lalu kami telah melakukan penambahan pasokan Solar sebanyak 5% hingga 10 % secara bertahap di Sumatera barat. Penambahan ini meningkat dari alokasi kuota Solar di Sumbar yang sebelumnya sebesar 411 ribu per tahun,” ungkapnya.
Lebih lanjut Alfian menegaskan, penambahan pasokan tersebut diharapkan secara maksimal dapat beriringan dengan pengawasan di lapangan. Sehingga pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, serta aparat agar penggunaan Solar subsidi bisa lebih tepat sasaran.
"Selain menggandeng Pemprov, Pemda, dan aparat untuk melakukan pengawasan, Pertamina Patra Niaga turut mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pengunaan BBM tepat sasaran. Jika masyarakat menemukan adanya penyalahgunaan dalam distribusi BBM Solar subsidi, agar dapat dilaporkan ke aparat berwenang. Contohnya, truk dengan roda di atas enam, truk sawit, truk batu bara, yang sesuai aturan dilarang menggunakan Solar subsidi,” tambah Alfian.
Alfian turut menghimbau kepada konsumen agar menggunakan BBM sesuai peruntukkannya, dan bijak memilih BBM sesuai spesifikasi mesin kendaraan.
Sidak yang berlangsung hingga sore hari, dilakukan di sejumlah SPBU wilayah Kota Padang, diantaranya SPBU 13.251.501 Tj. Saba Pitameh, SPBU 14.251.525 Air Pacah, SPBU 14.251.518 Pisang, dan SPBU 14.251.520 Balai Gadang. (RO/E-1)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PT Pertamina (Persero) memperkenalkan inovasi digital terbaru dalam pengelolaan perizinan melalui penerapan berbasis teknologi geospasial ArcGIS.
Menghadapi dinamika global, Pertamina komitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan keberlanjutan jangka panjang.
Pertamina dinilai telah menerapkan tata kelola yang sangat baik dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016.
Pemerintah Kota Sorong menggelar audiensi bersama PT Pertamina guna membahas berbagai isu strategis terkait distribusi dan pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina dinilai sangat mendukung Kejaksaan Agung dalam melakukan penegakan hukum. Termasuk penetapan status tersangka dan upaya penangkapan M Riza Chalid.
PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) terus mengedepankan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) dalam menjalankan operasionalnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved