Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PERWAKILAN komunitas korban asuransi unit link menyampaikan persoalannya secara langsung ke DPR. Pertemuan tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Habiburokhman dari Komisi III DPR di ruang Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (6/10).
Maria Trihartati, koordinator korban asuransi unit link, menjelaskan asuransi unit link itu ternyata penuh dengan biaya yang harus ditanggung oleh para nasabah. Sayangnya, semua biaya itu tidak pernah dijelaskan secara jujur pada saat awal penawaran.
"Biaya itu sangat banyak mulai dari biaya akuisi pada tahun pertama. Akuisisi itu untuk komisi agen dan lain sebagainya. Ada elemen pembiayaan yang tidak disampaikan di awal itu pada akhirnya merugikan kami para nasabah," keluh Maria, ibu beranak tiga yang datang secara langsung dari Lampung ini.
Maria juga menyampaikan berbagai usaha yang sudah dilakukannya mulai mendatangi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga kantor perwakilan dari asuransi seperti Prudential, AIA, dan Axa Mandiri. Ia sangat berharap kehadirannya bersama para korban asuransi unit link ke DPR bisa mendapatkan dukungan agar semua dana nasabah yang hilang akibat besarnya elemen pembiayaan itu dapat kembali secara utuh.
"Di awal itu tidak pernah ada kata (asuransi) unit link dan itu tidak dijelaskan. Agen itu datang ke kami hanya bawa ilustrasi (dana) yang selalu naik. Untuk itu kami ingin dana kami bisa kembali secara utuh," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Maria juga menyampaikan data dari OJK yang menyebutkan ada 3 juta polis unit link yang telah ditutup pada 2020. Data tersebut, kata dia, diperkuat juga dengan munculnya ribuan anggota grup Facebook yang menyampaikan kekecewaan terhadap produk asuransi unit link.
"Untuk itulah kami sangat berharap DPR sebagai wakil kami untuk bisa memberikan dukungannya kepada rakyat Indonesia agar tidak ada lagi korban yang tertipu oleh bisnis unit link. Selain itu, kami juga berharap DPR dapat membantu para korban yang sekarang ini sangat membutuhkan dana agar bisa mendapatkan kembali dananya secara utuh," kata Maria, ibu rumah tangga dengan mata yang mulai tampak memerah menahan tangis dan emosi.
Hal yang sama juga disampaikan Krisman Damanik dan Vanilla. Keduanya mengaku telah tertipu oeh penawaran agen asuransi yang hanya menjabarkan ilustrasi dana yang terus naik.
"Saya sudah 10 tahun di Prudential, tapi saat ingin mengambil dana yang sudah disimpan itu ternyata hanya bisa 49%. Padahal dana itu awalnya saya simpan untuk membiayai anak kuliah," kata Krisman.
Vanilla berharap dana yang sudah disimpannya itu bisa dikembalikan secara utuh. "Jangan kami dipersulit," katanya sambil memperlihatkan bukti-bukti percakapannya dengan agen asuransinya kepada wakil ketua DPR.
Fakta janggal lain dari asuransi unit link ini disampaikan juga oleh Wenny Setiawati. Ia mengaku sempat mengambil produk asuransi provisa syariah. "Anehnya produk asuransi itu sudah diskontinu tapi mengapa dana nasabah tetap dilanjutkan? Saya sudah mengeluhkan tetapi justru diminta untuk dialihkan ke produk lain," katanya.
Merespons semua keluhan itu, Dasco berjanji akan menindaklanjutinya. Ia mengaku pihaknya sudah tiga bulan terakhir melakukan investigasi terkait keluhan nasabah asuransi unit link. "Yang pasti kami akan memanggil pihak-pihak terkait asuransi ini, termasuk OJK, dan meminta keterangan juga dari pihak Bareskrim," ujarnya.
Hal sama juga disampaikan oleh Habiburokhman. Politikus Partai Gerindra yang membidangi masalah hukum ini sempat bertanya jumlah nasabah dan nilai kerugian akibat produk asuransi unit link ini.
Setelah mendapatkan penjelasan bahwa kerugian itu sudah sangat besar lewat cerminan keluhan masyarakat melalui media sosial maupun yang mengadukan secara langsung kepada Maria, Habib sepakat untuk merespons keluhan ini. "Kami akan kumpulkan lebih banyak bukti lagi," ujarnya.
Sebelum menutup pengaduan ini, Maria juga menyampaikan usaha untuk mencari keadilan dan dukungan ini sudah dilakukan dengan menemui Ketua MPR Bambang Soesatyo serta meminta dukungan kepada Ombudsman. "Saat ini kami juga sudah mengirimkan berkas pidana kepada Bareskrim," ujar wanita yang kesehariannya berprofesi sebagai ibu rumah tangga asal Lampung ini.
Baca juga: Kejar Microsoft dan Apple, Valuasi Saudi Aramco Tembus US$2 Triliun
Dalam pertemuan selama dua jam itu, perwakilan asuransi ini tidak hanya berasal dari korban nasabah AIA, AXA, maupun Prudential. Hadir juga nasabah dari korban asuransi Jiwasraya yang menuntut keadilan yang sama. (RO/OL-14)
Perkuat literasi dan inklusi keuangan asuransi di lingkungan mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya
PT Asuransi Tri Pakarta secara resmi mengumumkan peresmian Unit Usaha Syariah menjadi entitas tersendiri dengan nama PT Asuransi Tri Pakarta Syariah.
PT AIA FINANCIAL (AIA Indonesia) memperingati lima tahun perjalanan AIA Vitality di Indonesia melalui sebuah acara Media Iftar bersama jurnalis nasional.
Qoala Plus memberikan edukasi kepada peserta atas gambaran besar pertumbuhan industri asuransi umum dengan faktor pendorong pertumbuhan premi dan dinamika perusahaan asuransi
Forum diskusi yang mempertemukan regulator, pembuat kebijakan, serta pelaku industri digelar untuk membahas arah penguatan tata kelola asuransi dan perlindungan nasabah di Indonesia.
Data Kementerian Perhubungan mencatat lebih dari 123 juta orang melakukan perjalanan mudik pada 2023, dengan mayoritas menggunakan kendaraan pribadi.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved