Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
EKONOM senior dari Indef Faisal Basri menilai agenda reformasi perpajakan oleh pemerintah seharusnya beralaskan transformasi ekonomi yang baik. Sebab, pajak merupakan salah satu cabang dari struktur fiskal yang dimiliki setiap negara.
“Reformasi fiskal itu tidak berada di ruang hampa. Harus disadari bahwa transformasi perpajakan itu membutuhkan transformasi ekonomi. Ibarat pohon, pajak itu adalah buahnya," ujar Faisal dalam diskusi virtual, Minggu (4/7).
"Oleh karena itu, saya berpandangan syarat dari perpajakan yang baik adalah hasil dari transformasi ekonomi yang baik," imbuhnya.
Baca juga: Sepekan Terakhir, Data Perdagangan Bursa Positif
Transformasi ekonomi yang baik dapat dilakukan pemerintah dengan membenahi seluruh aspek terkait perekonomian Indonesia. Salah satu aspek mendasar yang dapat menjadi alarm pemerintah ialah indeks Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
Adapun ICOR merupakan rasio yang menggambarkan rasio investasi atau modal terhadap rasio yang diperoleh (output) dari investasi maupun modal tersebut. Semakin tinggi rasio ICOR, lanjut Faisal, semakin tidak efisien pula perekonomian di suatu negara.
Sepanjang 2015-2019, Indonesia memiliki ICOR di angka 6,8. Angka itu tergolong tinggi bila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia (5,4), India (5), Filipina (4,1) dan Vietnam (3,7). “ICOR yang tinggi itu mesti diselesaikan dulu. Kalau tidak, kita sama saja menuang air di ember yang bocor," pungkas Faisal.
“Kenapa di negara-negara Skandanavia tidak ada yang demo walau tarif pajak tinggi? Karena pemerintah melayani rakyatnya all out. Di kita, mau pajaknya, tapi pelayanannya jelek, tidak patut,” kritiknya.
Baca juga: Penaikan Target Pajak Dimaklumi, Asal tak Bebankan Rakyat
Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef M. Rizal Taufikurahman berpendapat posisi ICOR Indonesia sebesar 6,8 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang umumnya di kisaran 5%. Bahkan, pertumbuhan ekonomi nasional jauh lebih rendah di masa pandemi covid-19.
Angka ICOR yang melampaui pertumbuhan ekonomi menyebabkan kinerja perekonomian nasional tidak efektif. Dalam hal ini, jika pemerintah berupaya melakukan formasi fiskal melalui penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).
“Kalau kita lihat ICOR yang masih tinggi, di mana posisinya di atas pertumbuhan ekonomi, untuk PPN juga tidak akan efektif. Karena kalau bicara PPN, melalui pajak dari produksi industri, saya kira capaiannya tidak akan optimal,” tandas Rizal.(OL-11)
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Komite Reformasi Polri berharap pembenahan Korps Bhayangkara tidak bersifat temporer
Mekanisme baru ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi waktu dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
Penyesuaian institusional yang mendasar akan mampu memulihkan dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Reputasi institusi kepolisian kerap meningkat pada momen tertentu, namun bisa menurun drastis ketika muncul kasus yang menyentuh rasa keadilan publik.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved