Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
EKONOM senior dari Indef Faisal Basri menilai agenda reformasi perpajakan oleh pemerintah seharusnya beralaskan transformasi ekonomi yang baik. Sebab, pajak merupakan salah satu cabang dari struktur fiskal yang dimiliki setiap negara.
“Reformasi fiskal itu tidak berada di ruang hampa. Harus disadari bahwa transformasi perpajakan itu membutuhkan transformasi ekonomi. Ibarat pohon, pajak itu adalah buahnya," ujar Faisal dalam diskusi virtual, Minggu (4/7).
"Oleh karena itu, saya berpandangan syarat dari perpajakan yang baik adalah hasil dari transformasi ekonomi yang baik," imbuhnya.
Baca juga: Sepekan Terakhir, Data Perdagangan Bursa Positif
Transformasi ekonomi yang baik dapat dilakukan pemerintah dengan membenahi seluruh aspek terkait perekonomian Indonesia. Salah satu aspek mendasar yang dapat menjadi alarm pemerintah ialah indeks Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
Adapun ICOR merupakan rasio yang menggambarkan rasio investasi atau modal terhadap rasio yang diperoleh (output) dari investasi maupun modal tersebut. Semakin tinggi rasio ICOR, lanjut Faisal, semakin tidak efisien pula perekonomian di suatu negara.
Sepanjang 2015-2019, Indonesia memiliki ICOR di angka 6,8. Angka itu tergolong tinggi bila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia (5,4), India (5), Filipina (4,1) dan Vietnam (3,7). “ICOR yang tinggi itu mesti diselesaikan dulu. Kalau tidak, kita sama saja menuang air di ember yang bocor," pungkas Faisal.
“Kenapa di negara-negara Skandanavia tidak ada yang demo walau tarif pajak tinggi? Karena pemerintah melayani rakyatnya all out. Di kita, mau pajaknya, tapi pelayanannya jelek, tidak patut,” kritiknya.
Baca juga: Penaikan Target Pajak Dimaklumi, Asal tak Bebankan Rakyat
Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef M. Rizal Taufikurahman berpendapat posisi ICOR Indonesia sebesar 6,8 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang umumnya di kisaran 5%. Bahkan, pertumbuhan ekonomi nasional jauh lebih rendah di masa pandemi covid-19.
Angka ICOR yang melampaui pertumbuhan ekonomi menyebabkan kinerja perekonomian nasional tidak efektif. Dalam hal ini, jika pemerintah berupaya melakukan formasi fiskal melalui penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).
“Kalau kita lihat ICOR yang masih tinggi, di mana posisinya di atas pertumbuhan ekonomi, untuk PPN juga tidak akan efektif. Karena kalau bicara PPN, melalui pajak dari produksi industri, saya kira capaiannya tidak akan optimal,” tandas Rizal.(OL-11)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved