Minggu 13 Juni 2021, 19:00 WIB

Penaikan Target Pajak Dimaklumi, Asal tak Bebankan Rakyat

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Penaikan Target Pajak Dimaklumi, Asal tak Bebankan Rakyat

Antara
Warga berbelanja di pasar saat isu PPN sembako tengah ramai disorot.

 

UPAYA pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak dapat dimaklumi. Mengingat, pengeluaran negara cukup besar di masa pandemi covid-19. Namun, upaya penaikan target pajak seharusnya juga mempertimbangkan kepentingan rakyat.

Hal itu ditekankan Kepala Kajian Makroekonomi dan Ekonomi Politik Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Jahen Fachrul Rezki. Dalam hal ini, dia menyoroti rencana pemerintah menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai objek kena pajak. 

Baca juga: Ramai Isu PPN Sembako, Menkeu: Kami Jaga Psikologis Masyarakat

Menurutnya, langkah itu akan merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah. "Ini karena sembako adalah barang inelastis. Berapa pun harganya, masyarakat akan tetap konsumsi. Konsekuensinya pos untuk kebutuhan lain harus dikurangi," ujar Jahen saat dihubungi, Minggu (13/6).

Pemerintah dikatakannya perlu mencari jalan alternatif untuk menaikkan penerimaan pajak, tanpa membebani rakyat. Optimalisasi Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan, pemajakan kalangan atas, pajak rokok, alkohol, hingga pajak warisan dinilai menjadi opsi terbaik. Dalam hal ini, dibandingkan menambah beban rakyat melalui pengenaan pajak terhadap sembako. 

Baca juga: Pemerintah Diminta Tinjau Ulang PPN Sembako dan Pendidikan

"Pemerintah bisa menunda pengeluaran yang tidak perlu untuk saat ini, seperti biaya pemindahan Ibu Kota," pungkasnya.

Jahen menyadari pemerintah dalam tekanan besar, lantaran harus mememuhi target defisit APBN di bawah 3% pada 2023. Ditambah lagi, beban utang yang kian membesar pun perlu diwaspadai. Namun, hal itu bukan berarti pengambil kebijakan dapat menambah beban rakyat. 

Menurutnya, penaikan pajak juga tidak akan berdampak besar pada penerimaan negara, karena ada penyesuaian dari sisi konsumsi masyarakat. "Perlu dilihat, apakah benar pemasukan pajak dari kenaikan PPN, seperti sembako dan pendidikan, akan lebih besar dampaknya, ketimbang alternative pajak yang lain? Atau simply karena lebih mudah untuk dilakukan?" kata Jahen.(OL-11)


 

Baca Juga

dok.mi

KT&G Bukukan Penjualan Bruto Senilai Krw 5.301 Miliar

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 31 Juli 2021, 07:17 WIB
MESKI dalam kondisi pandemi KT&G membukukan penjualan bruto konsolidasian senilai KRW 5.301,6 miliar, dan kapitalisasi pasarnya di...
Antara

Kemarin Harga Emas Naik 31 Dolar, Kini Turun 18,6 Dolar

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 31 Juli 2021, 07:00 WIB
HARGA emas turun pada akhir perdagangan Jumat atau Sabtu pagi WIB (31/7), karena dolar yang lebih kuat memicu investor mengambil...
Dok. Kemenhub

Kemenhub Bangun Pelabuhan Anggrek di Gorontalo lewat Skema KPBU

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Jumat 30 Juli 2021, 23:42 WIB
“Meskipun di tengah pandemi, tetapi kita terus berkomitmen melanjutkan pembangunan. Saya bersyukur dan senang, karena pembangunan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencari Abdi Negara di Tengah Pandemi

Jumlah pelamar di bawah perkiraan 5 juta orang dan menurun ketimbang perekrutan sebelumnya.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya