Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
UPAYA pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak dapat dimaklumi. Mengingat, pengeluaran negara cukup besar di masa pandemi covid-19. Namun, upaya penaikan target pajak seharusnya juga mempertimbangkan kepentingan rakyat.
Hal itu ditekankan Kepala Kajian Makroekonomi dan Ekonomi Politik Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Jahen Fachrul Rezki. Dalam hal ini, dia menyoroti rencana pemerintah menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai objek kena pajak.
Baca juga: Ramai Isu PPN Sembako, Menkeu: Kami Jaga Psikologis Masyarakat
Menurutnya, langkah itu akan merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah. "Ini karena sembako adalah barang inelastis. Berapa pun harganya, masyarakat akan tetap konsumsi. Konsekuensinya pos untuk kebutuhan lain harus dikurangi," ujar Jahen saat dihubungi, Minggu (13/6).
Pemerintah dikatakannya perlu mencari jalan alternatif untuk menaikkan penerimaan pajak, tanpa membebani rakyat. Optimalisasi Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan, pemajakan kalangan atas, pajak rokok, alkohol, hingga pajak warisan dinilai menjadi opsi terbaik. Dalam hal ini, dibandingkan menambah beban rakyat melalui pengenaan pajak terhadap sembako.
Baca juga: Pemerintah Diminta Tinjau Ulang PPN Sembako dan Pendidikan
"Pemerintah bisa menunda pengeluaran yang tidak perlu untuk saat ini, seperti biaya pemindahan Ibu Kota," pungkasnya.
Jahen menyadari pemerintah dalam tekanan besar, lantaran harus mememuhi target defisit APBN di bawah 3% pada 2023. Ditambah lagi, beban utang yang kian membesar pun perlu diwaspadai. Namun, hal itu bukan berarti pengambil kebijakan dapat menambah beban rakyat.
Menurutnya, penaikan pajak juga tidak akan berdampak besar pada penerimaan negara, karena ada penyesuaian dari sisi konsumsi masyarakat. "Perlu dilihat, apakah benar pemasukan pajak dari kenaikan PPN, seperti sembako dan pendidikan, akan lebih besar dampaknya, ketimbang alternative pajak yang lain? Atau simply karena lebih mudah untuk dilakukan?" kata Jahen.(OL-11)
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Studi Nature Communications ungkap pandemi Covid-19 mempercepat penuaan otak rata-rata 5,5 bulan, meski tanpa infeksi. Siapa yang paling terdampak?
Studi terbaru mengungkapkan vaksinasi anak mengalami stagnasi dan kemunduran dalam dua dekade terakhir.
Diary, merek perawatan kulit (skin care) asal Bekasi, sukses menembus pasar Vietnam dan Jepang berkat inovasi produk, strategi digital, dan semangat pantang menyerah.
Produksi masker ini. bersamaan dengan produk lain seperti kopi, keripik udang dan coklat lokal membawa Worcas mendapatkan perhatian pasar domestik internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved