Selasa 23 Maret 2021, 19:13 WIB

KPPU Klaim Sudah Kirim Temuan Rangkap Jabatan ke Kementerian BUMN

Despian Nurhidayat | Ekonomi
KPPU Klaim Sudah Kirim Temuan Rangkap Jabatan ke Kementerian BUMN

Antara
Logo baru Kementerian BUMN yang sudah terpasang di gedung.

 

KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut belum mengantongi data ihwal rangkap jabatan yang dilakukan dewan direksi dan dewan komisaris BUMN di sejumlah perusahaan non-BUMN. Pernyataan itu menanggapi temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Namun, Ketua KPPU Kodrat Wibowo mengklaim dokumen atau surat yang berisi data, saran dan pertimbangan dari hasil investigasi KPPU sudah dikirimkan ke Kementerian BUMN sejak Senin (22/3) lalu.

"Kita sudah kirimkan saran dan pertimbangan. Pada Senin tanggal 22 sudah dikirimkan, cuman belum sampai ke meja. Mungkin," ujar Kodrat, Selasa (23/3).

Baca juga: Kementerian BUMN Sebut Belum Terima Data KPPU Soal Rangkap Jabatan

KPPU menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir mengubah atau mencabut Permen BUMN Nomor 10 Tahun 2020. Dalam beleid tersebut, dijelaskan bahwa dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN dapat merangkap jabatan sebagai dewan komisaris pada perusahaan selain BUMN. Itu dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.

Kendati demikian, beleid itu mewajibkan dewan komisaris dan dewan pengawas wajib memenuhi persentase kehadiran dalam rapat dewan selama satu tahun paling sedikit 75%. Dalam ajuannya, KPPU menyarankan Menteri BUMN untuk mencabut ketentuan yang membolehkan rangkap jabatan dewan komisaris atau dewan pengawas dengan komisaris selain BUMN.

Baca juga: Menkeu: Kebijakan AS Berdampak Besar pada Pasar Keuangan Global

Selanjutnya, memastikan personel yang menjadi direksi atau komisaris dalam lingkup BUMN dan terbukti merangkap jabatan di perusahaan non-BUMN. Hal ini dinilai dapat mengurangi potensi pelanggaran atau tindakan penguasaan pasar antar perusahaan, yang kegiatan usahanya saling terkait. Mengingat, direksi dan komisaris perusahaan tersebut terlibat dalam rangkap jabatan itu.

Untuk pertimbangannya, KPPU mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Aturan itu melarang seseorang untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris suatu perusahaan yang pada waktu bersamaan. Dalam hal ini, merangkap sebagai direksi atau komisaris perusahaan lain, apabila perusahaan tersebut di pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan erat di bidang atau jenis usaha.(OL-11)

Baca Juga

Antara/Reno Esnir

Peringkat “idAAA” untuk Obligasi Indosat dan Mandiri

👤Fetry Wuryasti 🕔Senin 21 Juni 2021, 08:15 WIB
ISAT akan melunasi obligasi tersebut menggunakan fasilitas kredit yang belum digunakan senilai Rp4,5 triliun pada akhir Maret...
Antara/Asprilla Dwi Adha

PPI Tambah Keberadaan Kantor Perwakilan di Luar Negeri

👤Fetry Wuryasti 🕔Senin 21 Juni 2021, 07:45 WIB
Selain tingkat Internasional, PPI kini juga memperkuat perdagangan di tingkat pedesaan seperti pengembangan Toko Grosir...
Dok.BRI Agro

Pacu Penyaluran Pinjaman Digital, BRI Agro Gandeng KoinWorks

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 21 Juni 2021, 06:45 WIB
Hingga Mei 2021 BRI Agro telah menyalurkan sebesar Rp 348miliar melalui platform...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Jangan Gagap Lindungi Nasabah di Era Digital

ERA pandemi covid-19 berdampak pada berpindahnya aktivitas masyarakat di area digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya