Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melantik empat pejabat madya di lingkungan Kementerian BUMN. Salah satunya adalah Irjen Carlo Brix Tewu yang ditunjuk menjadi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan.
Staf Ahli Kementerian BUMN Arya Sinulingga menerangkan pelantikan polisi aktif tersebut merupakan upaya untuk mengurangi dispute di antara perusahaan-perusahaan BUMN.
Baca juga: Ini Anak Buah Sri Mulyani yang Pilih Jadi Staf Ahli Erick Thohir
Carlo sebelumnya merupakan Deputi V Kemenko Polhukam dinilai punya pengalaman yang cukup.
"Ada sekitar 20-an BUMN itu bermasalah di antara BUMN sendiri. Pak Carlo ini akan mengidentifikasi BUMN bermasalah, kalau bisa tidak sampai masuk ranah hukum," ungkap Arya seusai pelantikan pejabat madya Kementerian BUMN.
Menurutnya, Kementerian BUMN ingin membangun iklim bisnis perusahaan yang baik. Oleh karen itu, dibutuhkan sinergi yang kuat di antara sesama perusahaan milik negara ke depan ke depan.
"Ada BUMN saling mengadu. Ya cari saja BUMN apa, ambil aja kasusnya," tutur Arya.
Baca juga: Menteri Erick Puji Gerak BUMN Bantu WNI Terdampak Virus Corona
Carlo Tewu beserta timnya pada 2001 menangkap buronan Polri yang merupakan putra kelima mendiang mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Penangkapan itu lantaran Tommy menjadi terpidana kasus ruilslag Goro-Bulog.
Selain itu, Carlo Tewu dan timnya menangkap otak pengebom Bali pada 12 Oktober 2002, Imam Samudra.
Baca juga: Jiwasraya Mulai Bayar Utang di Bulan Maret
Erick Juga melantik Sekretaris Kementerian (sesmen) yang baru Susyanto. Sebelumnya Susyanto menjabat Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Pak Susyanto ini punya tugas, tugasnya dalam waktu dekat mengidentifikasi semua regulasi-regulasi yang menghambat bisnis BUMN," imbuh Arya.
Adapula partner lembaga konsultan dan auditor global Ernst & Young (EY) Nawal Nely yang dilantik menjadi Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko. Dengan pengalaman tersebut diharapkan mengidentifikasi cash flow perusahaan BUMN agar berjalan baik.
"Untuk Bu Nawal dari Ernst & Young jadi deputi tersebut ditugaskan untuk menangani manajemen risiko terhadap perusahaan BUMN, jadi bisa dilihat nanti. Bagaimana supaya cashflow (arus kas) bagus, laporan keuangan itu sesuai dengan bagusnya cashflow," ungkap Arya.
Sementara untuk posisi Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, kementerian menunjuk Loto Srinaita Ginting. Manta Direktur SUN Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan itu diharapkan bisa membatu pengembangan bisnis perusahaan BUMN dan UMKM bersamaan. (X-15)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Penghargaan juga diberikan kepada pelatih yang berkontribusi dalam keberhasilan atlet.
Ciputra Golfpreneur Foundation (CGF) menggelar ajang apresiasi Ciputra Golfpreneur Awards 2026 di Jakarta, Kamis (12/3).
Erick menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Kemendikdasmen dalam mendorong pendidikan yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademik
VAP memberanikan diri membongkar trauma yang selama ini dipendamnya karena posisi terduga pelaku yang memiliki kuasa besar sebagai pelatih sekaligus ketua pengurus provinsi.
Proses naturalisasi pemain tidak lepas dari mekanisme yang melibatkan DPR. Karena itu, PSSI masih menunggu kepastian mengenai jadwal persidangan sebelum melangkah lebih jauh.
Menpora menyatakan dukungannya terhadap langkah FPTI yang mendampingi serta memfasilitasi lima atletnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved