Jokowi Minta Reformasi di Industri Asuransi

PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera mereformasi industri asuransi dan dana pensiun. Reformasi wajib dilakukan demi mengangkat kinerja lembaga keuangan nonbank tersebut sehingga menjadi lebih baik di masa mendatang.

"Dulu 2000-2005 pernah perbankan kita direformasi dan sekarang sudah stabil. Masyarakat percaya kepada kinerja perbankan. Itu juga yang diperlukan terhadap lembaga keuangan nonbank," ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, kemarin.

Di hadapan para pemimpin pelaku usaha jasa keuangan dari industri perbankan, pasar modal, keuangan nonbank, dan sejumlah asosiasi di industri jasa keuangan, Presiden menekankan perlunya reformasi dari sisi peraturan, pengawasan, hingga permodalan industri asuransi dan dana pensiun.

"Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat sehingga mengganggu ekonomi kita secara umum. Saya dukung sekali, dan itu perlu dilakukan secepatnya," desak Jokowi.

Kendati demikian, Kepala Negara mengatakan instruksi tersebut disampaikan bukan karena terkuaknya dugaan korupsi di tubuh perusahaan asuransi Jiwasraya dan dana pensiun ASABRI baru-baru ini.

"Tidak ya, kebetulan saja ada Jiwasraya dan ASABRI. Tapi tidak. Kita memang membutuhkan itu. Lembaga keuangan nonbank memerlukan itu. Nanti akan dilakukan oleh OJK dan akan di-support secara penuh oleh pemerintah," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, kembali Presiden meminta penanganan terhadap kasus Jiwasraya dan ASABRI, baik secara bisnis maupun hukum, segera tuntas.

"Menteri BUMN dan OJK nanti akan selesaikan bisnis ekonominya. Kemudian yang urusan hukum di kejaksaan. Itu yang penting diselesaikan," tandas Jokowi.

Banyak pelanggaran

Pada kesempatan yang sama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengakui pihaknya mesti lebih serius dalam mengatur dan mengawasi industri asuransi.

Pasalnya, saat ini ditemukan banyak pelanggaran tata kelola keuangan di beberapa perusahaan asuransi yang berisiko menggerus kepercayaan masyarakat.

"Sebenarnya industri ini tidak terlalu terimbas dengan isu yang sedang kita tangani. Namun, kita akui kita perlu lebih serius karena industri ini perlu reformasi," kata Wimboh.

Ia mengatakan, hingga akhir 2019, premi industri asuransi masih tumbuh. Premi asuransi komersial tumbuh 6,1% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp261,6 triliun atau terakselerasi ketimbang di 2018 yang hanya naik 4,1%.

Wimboh mengatakan pihaknya sebenarnya sudah memulai program reformasi untuk industri asuransi sejak 2018. Dia meneruskan program reformasi yang sudah ia rancang saat masih bertugas di Bank Indonesia.

"Kami terus memperhatikan beberapa isu krusial di masyarakat. Setidaknya reformasi ini juga perlu beberapa tahun," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah sedang menyiapkan pendirian lembaga penjamin polis (LPP).

Lembaga itu akan dibentuk untuk menjaga dana atau premi masyarakat yang diinvestasikan ke perusahaan asuransi. LPP bekerja seperti layaknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (Mir/Ant/E-2)