Lapindo Mengebor Luka Lama

KETIKA orang mendengar nama 'Lapindo', ingatan langsung melayang ke lautan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpur tersebut menenggelamkan sedikitnya 12 desa dan 24 pabrik. Lebih dari 30 ribu warga terusir dari rumah mereka.

Semburan lumpur berasal dari sumur pengeboran milik Lapindo Brantas Inc. Meski tidak diketahui secara pasti penyebabnya, tudingan kesalahan teknis mengarah ke cucu usaha Bakrie Group itu.

Hampir 10 tahun berlalu, lautan lumpur belum juga surut. Kini, datang berita Lapindo Brantas pada Maret mendatang akan meneruskan pengeboran sumur gas hanya 2,5 kilometer dari pusat semburan lumpur.

Data proyeksi produksi pun dibeberkan. Lima juta meter kubik gas per hari bakal dihasilkan. Produksi itu melebihi volume yang dihasilkan 30 sumur lain yang telah beroperasi di Sidoarjo. Sebuah prediksi produksi yang cukup fantastis. Pihak Lapindo Brantas mengatakan pengeboran untuk mendapatkan tambahan gas diperlukan agar kebutuhan gas di Jawa Timur tercukupi.

Terlepas dari manfaat yang juga belum tentu sesuai rndengan perkiraan, rencana pengeboran itu seperti mengorek-ngorek luka yang hampir kering. Lapindo dan otoritas yang memberi izin seakan mengabaikan air mata, peluh, dan amarah yang mengiringi penderitaan para korban lumpur Lapindo.

Bertahun-tahun mereka berjuang untuk mendapatkan ganti rugi yang merupakan hak mereka. Jangan lupa, belasan triliun rupiah dana APBN yang notabene merupakan uang rakyat pun telah dikucurkan untuk memberikan ganti rugi yang seharusnya dibebankan kepada Lapindo Brantas.

Terakhir, pemerintah bahkan berbaik hati menalangi kewajiban Lapindo sebesar Rp781 miliar. Dana yang dipakai untuk menutupi kekurangan pembayaran ganti rugi itu belum juga dikembalikan Lapindo.

Sekarang, Lapindo hendak melanjutkan pengeboran yang tentu mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Besarnya dana itu barangkali bisa digunakan untuk mengganti talangan dari pemerintah.

Sejumlah ahli geologi telah angkat bicara. Mereka mengingatkan pengeboran sumur gas di lokasi rnyang direncanakan Lapindo berisiko tinggi menimbulkan semburan lumpur yang baru.

Peringatan itu ditepis para kroni Lapindo dengan menyatakan belum tentu terjadi. Kalaupun terjadi, Lapindo siap dimintai pertanggungjawaban.

Sungguh lucu. Publik tahu, Lapindo selama ini berkelit untuk melunasi kewajiban membayar ganti rugi. Bagaimana mungkin kelak akan memenuhi tanggung jawab serupa?

Bila Lapindo benar-benar bisa merealisasikan rencana pengeboran di sumur yang baru, timbul pertanyaan, ada apa di balik izin tersebut? Di situlah Presiden perlu turun tangan dan menguak kepentingan sesungguhnya dari pemberian izin kepada Lapindo.

Pihak yang dilindungi dan diberi keistimewaan melebihi keselamatan rakyat tentu bukan orang sembarangan.

Kita menginginkan izin pengeboran jilid dua bagi Lapindo dievaluasi. Evaluasi menyangkut waktu dan perusahaan yang melakukan pengeboran.

Apakah tepat bila pengeboran dilakukan sekarang? Juga, apakah layak izin diberikan kepada perusahaan yang sudah terbukti melakukan kesalahan teknis pada pengeboran pertama?

Kita percaya Presiden masih punya cukup stok keberanian untuk memerintahkan evaluasi dan melibas siapa pun yang tidak segan mengancam kenyamanan dan keselamatan rakyat.