Iran Bantah Gencatan Senjata: Standar Ganda AS dalam Krisis Diplomasi Global, Saatnya Indonesia Bicara

KONFLIK bersenjata antara Iran dan Israel terus memanas. Terbaru, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membantah klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa telah terjadi kesepakatan gencatan senjata antara kedua belah pihak. "Tidak ada kesepakatan mengenai gencatan senjata," tegas Aragachi sebagaimana dikutip dari Anadolu dan Al Jazeera (24/6/2025). 

Pernyataan ini muncul menyusul klaim dari Trump soal kesepakatan damai total yang ternyata tidak diakui oleh pihak Iran. Bahkan, Iran menegaskan bahwa operasi milter terhadap Israel akan terus berlangsung hingga rezim Zionis menghentikan agresinya. Serangan balasan Iran juga meluas hingga menyerang pangkalan militer AS di Qatar. Situasinya ini menandai eskalasi paling dramatis sejak 13 Juni 2025, ketika Israel dengan dukungan AS memulai serangkaian serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.

Serangan AS terhadap Iran ini menuai kecaman luas dan dianggap sebagai pelanggaran atas kedaulatan negara lain. Tindakan ini menegaskan kembali standar ganda yang kerap dipraktikkan oleh kekuatan besar dunia. Sebuah ironi diplomatik yang menodai semangat perdamaian global. Dalam konteks inilah penting bagi Indonesia untuk tidak tinggal diam. Indonesia harus memanfaatkan kekuatan diplomasi dan kemanusiaannya untuk memainkan peran strategis dalam upaya mendorong deeskalasi, membangun gencatan senjata yang benar-benar disepakati, dan menyuarakan nilai keadilan dalam tatanan internasional. 

Baca juga : Iran Mungkin akan Dialog dengan Trump Bahas Gencatan Senjata

Dalam sistem internasioanal yang digerakkan oleh kekuatan besar, negara seperti AS tampak memiliki keleluasaan menafsirkan hukum internasional sesuai kepentingannya. Maka wajar jika serangan ini harus dikaji ulang melalui mekanisme Dewan Keamanan PBB. Jika benar bahwa AS memulai eskalasi militer tanpa persetujuan Kongres, tindakan tersebut bukan hanya ilegal secara domestik, melainkan juga berpotensi menjadi pelanggaran Piagam BB. PBB sebagai lembaga superbody international yang tidak boleh tinggal diam. 

Trumpisme dan Standar Ganda dalam Komunikasi Internasional

Gaya komunikasi internasional Presiden Donald Trump sejak awal dia memimpin dikenal tidak konsisten dan sering kali kontras. Hal ini mengingatkan kita pada pepatah Jawa yaitu isuk dele sore tempe. Inilah gaya pemerintahan Trump. Dalam kasus Iran, pola ini kembali terlihat jelas: menyerang terlebih dahulu, lalu mengundang untuk berunding. Pendekatan semacam ini mencerminkan hal yang oleh banyak pengamat disebut sebagai standar ganda diplomasi Amerika yaitu tindakan agresi dibungkus sebaagi bagian dari narasi perlindungan atau perdamaian tergantung pada siapa yang menjadi lawannya.

Kebijakan Trump untuk meluncurkan serangan besar terhadap fasilitas nuklir Iran tanpa persetujuan kongres langsung memicu gelombang protes di berbagai kota besar Amerika Serikat dan Kanada. Di New York, Los Angeles, Washington D.C., dan Toronto, ribuan warga turun ke jalan mengecam serangan tersebut, membawa spanduk bertuliskan No War in Iran dan Stop the Bombs, Start the Talk. BBC melaporkan bahwa demonstrasi ini berlangsung sejak Minggu pagi waktu setempat sebagai respons spontan atas serangan udara yang dianggap memperkeruh stabilitas global (BBC News, 2025). 

Baca juga : Telepon Trump, Netanyahu: Israel Harus Tuntaskan Kemenangan atas Proksi Iran

Lebih dari selusin kota besar di AS juga menggelar unjuk rasa yang disebut sebagai emergency mobilization. Di antaranya Boston, Chicago, Philadelphia. Meskipun tidak semua berskala besar, intensitas dan cepatnya penyebaran protes ini menunjukkan keresahan luas dari warga terhadap arah kebijakan luar negeri Trump. Banyak demonstran menolak kepemimpinan Iran, tetapi tetap menolak keras keterlibatan militer AS dalam konflik yang berisiko berkembang menjadi perang berkepanjangan (New York Times, 22/6/2025).

Beberapa pekan sebelumnya, gerakan protes No Kings telah digelar di seluruh 50 negara bagian AS sebagai bentuk penolakan terhadap praktik kekuasaan Trump yang dianggap otoriter. Meski protes terhadap serangan Iran tidak sebesar gelombang No Kings, keduanya menyuarakan nada yang sama: kekhawatiran bahwa kebijakan luar negeri AS telah keluar dari kendali akal sehat dan moralitas internasional.

Dari jajak pendapat cepat YouGov (https://today.yougov.com/) per 23 Juni 2025, hanya 35% warga AS yang menyetujui serangan pesawat-pesawat AS ke fasilitas nuklir di Iran, sedangkan 46% menolaknya dan 19% ragu-ragu. Penolakan ini paling kuat di kalangan Demokrat (70% menolak) dan independen (51% menolak), meski mayoritas Republikan mendukung (68% setuju). 

Lebih jauh, hanya 25% yang percaya serangan itu akan meningkatkan keamanan AS. Sementara itu sebanyak 44% justru khawatir tindakan militer ini akan menurunkan keamanan dan 66% takut eskalasi konflik menjadi lebih luas. Data ini memperlihatkan resistensi yang signifikan dari publik AS terhadap kebijakan luar negeri unilateral pemerintahan Trump dan menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan opini domestik dalam keputusan militer. 

Posisi Indonesia

Pemerintahan Iran memang belum pernah dijajah oleh bangsa manapun. Hal ini membuatnya melakuan perlawanan membela Gaza, Palestina, ketika dibumihanguskan oleh Israel. Iran selama ini dianggap Israel dan sekutunya adalah 'anak nakal' yang berani melawan Israel dan AS. Begitu lamanya konflik Israel dan Palestina tidak ada negara Timur Tengah yang memberikan dukungan pada Palestina. Semua membisu dan tidak melakukan apa-apa. Apakah karena ini ada pangkalan militer AS dibangun di negaranya? 

Serangan Iran ke Israel berlangsung lama, lebih dari seminggu. Beragam rudal diluncurkan bahkan pangkalan AS di Qatar dihancurkannya. Ini sebagai serangan balasan Iran atas tindakan AS ke tiga pangkalan nuklir Iran. Sebelumnya AS akan turun tangan dalam konflik Iran-Israel jika konflik ini berlangsung lebih dari 2 minggu. Tetapi yang terjadi dalam kenyataannya justru berbeda. Oleh karena Israel kewalahan dalam menghadapi serangan Iran, AS membantunya dengan menyerang tiga fasilitas nuklir milik Iran. 

Apa yang bisa dilakukan Indonesia dalam konflik ini? Sebagai negara yang menjunjung prinsip bebas aktif, Indonesia memiliki ruang strategis untuk tidak tinggal diam. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia bebas menentukan sikap dalam konstelasi global, bebas menjalin kerja sama dengan negara manapun dan aktif memperjuangkan perdamaian serta kemerdekaan bangsa lain. 

Maka usulan Indonesia menjadi inisiator dialog gencatan senjata antara Iran dan Israel bukanlan sesuatu yang mengada-ada, melainkan justru sejalan dengan identitas diplomatik kita sejak era Konferensi Asia Afrika. Peran sebagai inisiator ini memungkinkan diambil, karena secara geografis wilayah konflik ini terlalu jauh. 

Dampak Global dan Kepentingan Domestik

Namun demikian, konflik ini bukan hanya isu Timur Tengah. Jika dibiarkan berlarut-larut, potensi pecahnya perang dunia ke-3 sangat terbuka. Dampak konflik Timur Tengah bisa berimbas ke wilayah Asia Tenggara. Perekonomian akan guncang. Harga minyak bumi akan melonjak naik, rantai pasok global akan terganggu, dan negara berkembang seperti Indonesia jelas akan terkena imbasnya secara ekonomi. Ini yang tidak diinginkan oleh semuanya. 

Oleh karenanya, Indonesia perlu memainkan dua peran sekaligus: peran diplomatik dan peran kemanusiaan. Kita bisa menekan PBB agar kembali memainkan fungsinya sebagai penengah konflik. Kita juga harus melanjutkan bantuan logistik, media, dan pangan ke Gaza seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia.

Lewat campur tangan Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa dibangun kembali kewibawaannya. Berulang kali resolusi PBB tentang serangan Israel ke Jalur Gaza dilanggarnya mentah-mentah. Tidak ada sanksi apapun bagi Israel. Bagaimana jadinya jika lembaga seperti PBB kehilangan taringnya sebagai lembaga superbodi di mata anggotanya. Lama kelamaan fungsi PBB akan tergantikan oleh persekutuan atau perhimpunan negara-negara sealiran atau seideologi yang lebih bisa memberikan rasa aman, nyaman, produktif, dan fungsional. 

Agenda ke Depan

Indonesia bisa berperan dalam mendorong diplomasi yang aktif, tegas dan manusiawi. Indonesia tidak bisa lagi menempatkan diri sebagai pengamat dalam konflik Iran-Israel-AS yang terus berkembang. Sebagai negara negara dengan prinsip bebas aktif, Indonesia memiliki ruang diplomatik yang luas untuk memainkan peran yang konstruktif. 

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mendorong konsolidasi bersama negara-negara Asia Tenggara, khususnya ASEAN, untuk membentuk suara kolektif regional terhadap ketegangan di Timur Tengah. Langkah awal ini penting agar kawasan kita tidak sekadar menjadi penonton, tetapi ikut menjaga stabilitas geopolitik global.  

Indonesia perlu menghidupkan kembali semangat diplomasi kolektif melalui Gerakan Nonblok dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Forum-forum ini dapat digunakan untk menekan kekuatan besar agar menghormati hukum internasional dan mendorong resolusi damai. 

Sejalan dengan itu, Indonesia juga bisa menggagas resolusi kemanusiaan di Sidang Umum PBB. Fokusnya pada pembukaan akses bantuan media dan pangan ke wilayah konflik, perlindungan warga sipil, serta penghentian blokade di Gaza. Resolusi ini juga sebagai pengingat bahwa kepemimpinan moral global tidak boleh dikuasai hanya oleh negara-negara adidaya.  

Indonesia juga perlu mengingat kembali bahwa ada kekuatan soft power Indonesia yang perlu dioptimalkan. Melalui tokoh-tokoh diplomatic senior, jaringan ormas keagamaan, komunitas akademik, hingga gerakan masyarakat sipil, Indonesia bisa membangun diplomasi akar rumput yang menyentuh langsung komunitas internasional. Penggalangan solidaritas lintas negara dan penyebaran narasi damai berbasis nilai kemanusiaan bisa menjadi kekuatan taktis berkelanjutan. 

Siapa pun yang terlibat dalam konflik atau peperangan tidak akan menguntungkan. Ketiga pihak akan mengalami kehancuran. Konflik ini bukan tentang siapa yang menang dan kalah, tetapi tentang manusia. Nasib perempuan dan anak-anak terutama akan menjadi korbannya. Belum lagi kalau negara-negara yang pro kedua belah pihak memberikan dukungannya. 

Peperangan ini akan berlangsung lama sekali. Semua kekuatan akan dikerahkan. Tentu saja hancurnya berbagai fasilitas akan dengan mudah kita temui. Oleh sebab itu, misi kemanusiaan tetap harus dijalankan oleh Indonesia. 

Kita harus tetap memberikan bantuan obat-obatan dan bahan makanan. Alur distribusi untuk hal ini harus dibuka lebar. Indonesia harus tetap berusaha membuka blokir dari Israel ini. Usaha ini harus tetap dijalankan meskipun berat dan banyak mendapatkan rintangan dari Israel. Untuk mencapai misi kemanusiaan yang mulia memang diperlukan upaya yang kuat.