Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Jangan Boncengi Makan Bergizi Gratis

06/1/2025 05:00

SEBUAH program kebijakan pemerintah yang diklaim bagus seyogianya juga dapat dieksekusi dengan bagus. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut mesti diawali dengan proses persiapan yang kuat. Pun harus dikawal dengan sistem pengawasan yang rigid.

Tanpa persiapan dan sistem pengawasan yang memadai, program itu mungkin hanya akan terlihat bagus di atas kertas. Kehebatannya berhenti sebatas narasi, tapi kemudian meluruh ketika tahap implementasi di lapangan.

Begitulah publik memandang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hari ini resmi mulai dilaksanakan. Program pemberian makanan bergizi satu kali per hari untuk anak-anak sekolah yang sudah dinisiasi Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye Pemilu 2024 lalu itu diklaim punya tujuan yang sangat strategis dalam konteks pembangunan kualitas manusia Indonesia.

Presiden, begitu juga para pembantunya di Kabinet Merah Putih, berkali-kali menyampaikan bahwa MBG merupakan langkah signifikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Ada tiga sasaran mendasar yang ingin dicapai program MBG. Yaitu, mencukupi gizi dan mencerdaskan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (stunting), serta memberdayakan UMKM dan ekonomi daerah.

Tentu tidak ada yang menyangsikan bagaimana pentingnya program tersebut dalam kaitan dengan pemenuhan mimpi bangsa ini menggapai Indonesia Emas 2025. Kualitas tinggi yang akan didapat anak-anak hari ini dan lima tahun mendatang dengan berjalannya program MBG bakal menjadi modal amat berharga untuk meraih era keemasan itu.

Akan tetapi, sekali lagi, ujiannya ada di eksekusi atau implementasi program. Apakah program ini bakal efektif serta memberikan dampak dan manfaat yang hebat seperti yang diyakini pemerintah, atau sekadar untuk menuntaskan janji kampanye tanpa akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, itu semua akan teruji di lapangan.

Karena itu, pelaksanaan program ini sesungguhnya membutuhkan kesiapan teknis yang mumpuni. Yang termasuk dalam kesiapan teknis itu antara lain regulasi dan petunjuk pelaksanaan yang detail, juga transparansi dalam penentuan mitra kerja sama penyiapan makanan-makanan bergizi tersebut, terutama di daerah-daerah.

Selain itu, yang tidak kalah penting ialah perlunya sistem pengawasan yang ketat mengingat program ini melibatkan dana anggaran yang sangat besar. Untuk tahun ini saja, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam APBN 2025 sebesar Rp71 triliun untuk program MBG. Hingga lima tahun ke depan, ketika program ini betul-betul mampu menyentuh 80 juta orang seperti yang ditargetkan, pemerintah menyebut butuh dana sedikitnya Rp400 triliun.

Negeri ini sudah kenyang pengalaman dengan penyalahgunaan anggaran program. Kerap terjadi di Republik ini, uang negara yang seharusnya dipakai untuk menjalankan program yang berhubungan langsung dengan masyarakat, malah jadi bancakan oleh segelintir orang dengan syahwat korupsi yang besar.

Harus jujur kita katakan bahwa potensi tersebut juga mengintai pelaksanaan program MBG. Pemerintah jelas tak boleh menyepelekannya jika tidak ingin potensi itu menjadi kenyataan. Mekanisme pencegahan serta pengawasan mesti diperkuat untuk menihilkan celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran atau korupsi. Itu harus dilakukan mulai dari tahap pengadaan hingga distribusi MBG.

Publik barangkali masih bisa menoleransi bila ada hambatan teknis di sana-sini dalam pelaksanaan program tersebut. Sebagai program yang benar-benar baru, tentu masih bisa dimaklumi bila ada satu-dua kegagapan yang membuat pelaksanaan MBG tak seideal dan secepat yang diharapkan.

Kendati demikian, masyarakat pasti tidak akan terima jika kebijakan dengan tujuan mulia tersebut malah dijadikan alat bagi sebagian orang untuk mengemplang duit negara. Maka, pertaruhan pemerintahan Presiden Prabowo tidak hanya terkait dengan keberhasilan program MBG itu sendiri, tapi juga bagaimana menghindarkan program ini jadi bancakan korupsi.



Berita Lainnya
  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.