Istana Minta Masyarakat Lapor Jika Temukan Indikasi Makan Bergizi Gratis Jadi Bancakan Korupsi

Yakub Pratama Wijayaatmaja
05/1/2025 19:30
Istana Minta Masyarakat Lapor Jika Temukan Indikasi Makan Bergizi Gratis Jadi Bancakan Korupsi
Ilustrasi:Guru memandu murid-murid sebelum menyantap makan bergizi gratis di SD Negeri Pasirranji 04 di Desa Cireundeu, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (29/11/2024).(MI/Susanto)

JURU Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan pemerintah meminta masyarakat agar turut mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN).  Hal itu untuk mencegah adanya bancakan korupsi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang bakal digelar mulai besok, Senin (6/1).

“Jika ada indikasi terjadi pungutan liar atau korupsi, pemerintah meminta masyarakat untuk segera melaporkan hal ini ke BGN atau ke pihak kepolisian,” tegas Adita kepada Media Indonesia, Minggu (5/1)

Adita menjelaskan Program MBG diawasi oleh BGN yang bertanggung jawab menetapkan standar gizi untuk setiap porsi makanan, standar kebersihan dapur dan proses pengiriman. 

Pemerintah, kata Adita, bertugas untuk memastikan kualitas kebersihan dan kandungan gizi MBG tetap terjada hingga diterima oleh penerima manfaat. 

“Di lapangan, penanggung jawab SPPG atau Dapur MBG, yaitu ketua SPPG menjadi perwakilan BGN untuk melaksanakan pengawasan ini,” katanya. 

Selain itu, Adita mengeklaim penerapan Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis di lingkungan BGN sudah didasari atas prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Terkait program makan bergizi gratis, dengan harga Rp10 ribu per paket, Adita menuturkan pada dasarnya program MBG berfokus pada pemenuhan gizi seimbang. 

“Anggaran yang ditentukan oleh pemerintah dirancang untuk menjamin terpenuhinya gizi bagi para penerima manfaat,” tutur Adita.

Adita menerangkan menu disusun berdasarkan standar gizi yang ditetapkan oleh BGN dengan penyesuaian terhadap ketersediaan bahan pangan lokal melalui pendekatan satuan penukar. 

Penyesuaian ini memungkinkan MBG selaras dengan kearifan lokal tanpa mengurangi nilai gizi. 

Ia mencontohkan di beberapa wilayah sagu menjadi bahan pokok bisa menjadi bahan pemenuhan unsur karbohidrat.

Intinya, Adita meminta masyarakat tak perlu khawatir soal pemenuhan gizi dengan paket makan Rp10 ribu karena akan disesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya masing-masing. (P-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya