Anggaran MBG Rp10 Ribu di Pulau Jawa, Kepala BGN: More than Enough

KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu di Pulau Jawa lebih dari cukup.

"Untuk di Pulau Jawa Rp10 ribu more than enough (lebih dari cukup) kalau kita melayani 3 ribu orang maka butuh telor 3 ribu butir atau 200 kg maka hanya Rp6 juta. Kemudian untuk beras Rp3 juta, sayur Rp5 juta, dan buah Rp5 juta," ungkap Dadan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI di Senayan, Selasa (1/7).

Sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima bahan baku setiap hari Rp30 juta. "Maka jika dalam sehari masak nasi, telur, sayur, dan buah maka kandungan gizinya cukup bagi penerima manfaat," katanya.

Baca juga : Anggaran BGN telah Dibuka, MBG tak Lagi Gunakan Mekanisme Reimburse

Ia juga menjelaskan jika memasak ayam biayanya Rp8.500 dan daging sapi tergantung potongan. Jika dicincang biayanya Rp8.500 dan dipotong seperti rendang biayanya Rp10 ribu.

"Untuk Jawa dan Sumatra secara umum more than enough. Tapi untuk Papua memang harus ada indeks kemahalan biaya yang harus dihitung," ungkapnya.

Ia mencontohkan seperti di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah yang biaya bahan baku menjadi Rp59 ribu, kemudian Kota Jayapura, Papua kurang lebih Rp26 ribu.

Baca juga : Polri akan Berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk Sukseskan MBG

"Sehingga ini berbasis indeks kemahalan jadi Rp10 ribu itu berlaku di daerah seperti Jawa dan Sumatera. Sementara daerah di Maluku Utara, Ambon, dan daerah terpencil akan menyesuaikan bahan bakunya," paparnya.

Karena daerah terpencil ,maka akan dinaikkan biayanya dan subsidi lainnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher sayangkan peran daerah yang kurang optimal dalam melakukan pencegahan stunting karena alokasi APBD yang masih sedikit.

"Kalau bicara pencegahan stunting tapi hanya 34% pemerintah daerah yang mengalokasikan anggarannya dalam upaya penurunan stunting padahal yang perlu diintervensi banyak sekali," kata Netty.

Salah satu upaya intervensi yang dilakukan yakni remaja putri konsumsi obat penambah darah, bayi mendapatkan imunisasi lengkap, hingga desa yang mewajibkan setop buang air besar sembarangan. (H-3)