Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah adanya potensi fraud dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) sebagaimana yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu mengendus adanya dugaan pemotongan harga dalam anggaran MBG.
Dadan menuturkan KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal, yakni anak PAUD - SD kelas tiga patokannya Rp 8.000 dan anak lainnya Rp10.000. Dadan menegaskan harga tersebut berlaku untuk sebagian besar Wilayah Indonesia Barat.
“Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai Index kemahalan masing-masing daerah (sesuai rilis Bappenas). Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717 dll,” ujar Dadan kepada Media Indonesia, Minggu (9/3).
“Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau kelebihan akan dikembalikan, kalau kekurangan akan ditambah,” tambahnya.
Dadan menuturkan pagi tersebut disusun oleh Mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setiap sepuluh hari.
“Dalam usulan sudah rinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing. Nanti kalau dalam sepuluh hari kelebihan, akan carry over ke sepuluh hari berikutnya.
Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk sepuluh hari berikutnya,” tuturnya.
“Iya makanya kami datang untuk sekaliigus memohon pendampingan,” tandas Dadan. (H-4)
Anggaran Rp20 triliun yang disiapkan Danantara kepada MBG akan digunakan untuk membiayai para peternak ayam pedaging dan petelur
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang mengembalikan Rp70 triliun anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) karena tidak terserap.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa tidak ada standar menu nasional dalam program pemberian makanan bergizi gratis (MBG).
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatat tiga kementerian/lembaga (K/L) masih memiliki tingkat penyerapan anggaran di bawah 50% hingga akhir September 2025.
Rencana pemerintah untuk memotong dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila hingga akhir Oktober belum terserap bukanlah langkah yang tepat.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago menilai langkah Kemenkeu yang akan menarik anggaran program MBG dari Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan hal yang wajar.
Dadan mengatakan dana bantuan pemerintah yang terserap untuk program MBG mencapai Rp55,2 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengingatkan makanan manis, gorengan, dan soda boleh dikonsumsi, tapi proporsinya perlu dikurangi agar gizi seimbang.
Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan program MBG menjangkau 55,1 juta siswa dengan klaim sukses 99,99%. Namun, Komisi IX DPR menyoroti temuan serius terkait menu berpengawet dan susu impor.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat dampak ekonomi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu tahun, mulai dari pelibatan 46 ribu UMKM hingga penyerapan 780 ribu tenaga kerja.
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 bergulir serentak pada 8 Januari tanpa penundaan, didukung 19 ribu satuan pelayanan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berlanjut selama masa libur sekolah Desember 2025 hingga awal Januari 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved