Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menyoroti anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang hanya sebesar Rp8 ribu per anak.
Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa besaran anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kalori anak PAUD yang lebih kecil dibandingkan siswa sekolah dasar.
Menanggapi hal ini, Ahli Gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Ali Khomsan, sependapat dengan BGN bahwa kebutuhan gizi anak PAUD memang lebih rendah dibandingkan anak sekolah dasar.
“Kebutuhan gizi anak balita di PAUD memang lebih kecil, sehingga Rp8 ribu cukup memadai, mengingat anggaran untuk siswa SD, SMP, dan SMA selama ini sebesar Rp10 ribu. Dengan porsi yang lebih kecil, harga makanannya tentu bisa lebih rendah,” ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (9/3).
Lebih lanjut, Prof. Ali menilai bahwa anggaran Rp8 ribu untuk MBG jenjang PAUD masih wajar. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga keberagaman gizi dalam makanan yang disediakan pemerintah.
“Saya rasa wajar jika anggarannya lebih rendah dibanding siswa sekolah. Yang terpenting, variasi makanan seperti nasi, lauk, sayur, dan buah tetap diperhatikan,” pungkasnya. (Z-10)
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK mendalami dugaan korupsi Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, yang menggunakan perusahaan penukaran valuta asing untuk menyamarkan uang Rp2,5 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved