Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menyoroti anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang hanya sebesar Rp8 ribu per anak.
Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa besaran anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kalori anak PAUD yang lebih kecil dibandingkan siswa sekolah dasar.
Menanggapi hal ini, Ahli Gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Ali Khomsan, sependapat dengan BGN bahwa kebutuhan gizi anak PAUD memang lebih rendah dibandingkan anak sekolah dasar.
“Kebutuhan gizi anak balita di PAUD memang lebih kecil, sehingga Rp8 ribu cukup memadai, mengingat anggaran untuk siswa SD, SMP, dan SMA selama ini sebesar Rp10 ribu. Dengan porsi yang lebih kecil, harga makanannya tentu bisa lebih rendah,” ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (9/3).
Lebih lanjut, Prof. Ali menilai bahwa anggaran Rp8 ribu untuk MBG jenjang PAUD masih wajar. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga keberagaman gizi dalam makanan yang disediakan pemerintah.
“Saya rasa wajar jika anggarannya lebih rendah dibanding siswa sekolah. Yang terpenting, variasi makanan seperti nasi, lauk, sayur, dan buah tetap diperhatikan,” pungkasnya. (Z-10)
Berdasarkan catatan KPK, Endin Samsudin sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.03 WIB.
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
WAKIL Bupati Pati Risma Ardhi Chandra ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo menjadi tersangka
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved