Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PENGAMAT kebijakan publik Agus Pambagio menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis terburu-buru. Ia menyebut sejumlah hal seperti regulasi dan mekanisme pelaksanaan belum jelas.
“Saya mewanti-wanti bahwa ini kan bukan hal yang mudah. Tujuannya mulia tapi karena terburu-buru ini nanti jadi persoalan. Persoalannya lebih gawat karena ini masuk ke tubuh manusia,” kata Agus kepada Media Indonesia, Minggu (5/1).
Menurutnya saat ini regulasi yang ada tidak lengkap karena hanya terdapat Peraturan Presiden (Perpres) No 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
“Anggarannya kan Rp71 triliun dari APBN tahun ini. Namun 5 koma sekian triliun dari pemerintah daerah, bisa provinsi bisa kota/kabupaten bahkan desa. Sisanya dari swasta yang menjadi mitra. Mekanisme ini terus terang belum jelas, mitra itu apa hak dan kewajibannya?” ungkap Agus.
“Lalu biaya operasionalnya bagaimana? Kan uang Rp71 triliun itu sebagian kecil untuk manajemen, operasional, tidak semuanya untuk makanan. Ketika nanti terjadi dispute atau fraud bagaimana? Apa underlying hukum yang akan dipakai?”
Ia juga menyoroti sejumlah pemerintah daerah yang masih kebingungan dengan skema penganggarannya. “Anggarannya mungkin juga belum masuk di APBD 2025,” kata dia.
Agus juga mempertanyakan kesiapan mekanisme dan pengawasan pelaksanaan di lapangan. “Satu porsi itu kan harus ada kalori 600-700, siapa yang akan mengawasi itu? Anak-anak kan punya metabolisme yang berbeda-beda. Kalau nanti dia dikasih ikan dia alergi, siapa yang akan menanggung? Apakah itu ditanggung negara atau dapur umumnya?” katanya.
Ia juga khawatir dengan potensi korupsi dalam program ini. “Kalau Rp10 ribu per anak tiba-tiba dikorupsi tinggal Rp6 ribu, apakah kandungan gizi sekian ratus kalori itu terpenuhi? Yang bansos saya mengalami di daerah saya saja dikorupsi. Ini barang baik tapi sangat rawan ditilep, apalagi di daerah,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, program makan bergizi gratis resmi dimulai pada Senin (6/1). Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan terdapat 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang sudah siap beroperasi.
"190 lokasi SPPG siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," kata Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi, Minggu (5/1).
Dari data yang dibagikan BGN, sebanyak 190 lokasi tersebut tersebar di 26 provinsi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak yakni 57 lokasi. (H-2)
Dengan skema targeted approach, pemerintah memperoleh tambahan efisiensi anggaran Rp6,93 triliun untuk MBG.
Nurhadi mengatakan Pemerintah dan DPR RI harus memberikan perhatian terkait anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Badan Gizi Nasional.
Namun, mendekati pelaksanaan program makan bergizi gratis serentak tersebut, belum seluruh persiapannya selesai terutama masalah penganggaran.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat untuk menetapkan anggaran program makan bergizi gratis bagi pelajar sekolah.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum menunjukkan efektivitas dalam menurunkan angka stunting.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu di Pulau Jawa lebih dari cukup.
POLRI akan melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan lembaga terkait lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang diusung oleh pemerintah.
Program MBG sudah mulai berjalan dengan 15 titik dapur umum yang tersebar di wilayah DIY.
STAF Khusus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Redy Hendra Gunawan memaparkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama libur sekolah.
Di Kabupaten Bogor baru ada 29 dapur MBG dan baru bisa memenuhi sekitar 86.997 ribu siswa dan itu baru 5% dari seluruh jumlah siswa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved