Pemda masih Bingung, Skema Penganggaran Makan Bergizi Belum Jelas

SEJUMLAH pemerintah daerah mulai melakukan persiapan untuk mengadakan program makan bergizi yang direncanakan akan dimulai Senin (6/1) pada hari pertama kegiatan belajar di sekolah. Namun, mendekati pelaksanaan program makan bergizi gratis serentak tersebut, belum seluruh persiapannya selesai terutama masalah penganggaran.

Pemantauan Media Indonesia, Minggu (5/1) persiapan sejumlah daerah di Jawa Tengah untuk memulai pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi pelajar masih menyisakan masalah.

Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, bersama DPRD Blora misalnya, belum melakukan pembahasan menyangkut penganggaran program makan bergizi gratis, sehingga kini baru ada satu dapur untuk memenuhi program tersebut.

"Baru satu dapur disiapkan untuk mengolah dan menyimpan bahan makanan program tersebut," kata Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Blora, Artika Diannita.

Anggota Komisi D DPRD Blora, Ahmad Fahim Mulabby, juga mengaku belum mendapatkan informasi apapun menyangkut program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah tersebut, karena belum ada pembahasan dengan DPRD. Ia pun heran ketika muncul adanya penyiapan anggaran hingga Rp20 miliar untuk program itu.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengaku dalam menyukseskan program makanan bergizi gratis telah menyiapkan anggaran Rp3 miliar, namun masih bingung dengan sistem dan penganggaran secara keseluruhan karena masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait petunjuk teknis pelaksanaan program itu.

"Nanti kita hitung lagi penganggaran program makanan bergizi gratis itu, pembagian dari pusat berapa dan daerah berapa, kita belum tahu," ujar Abdul Hafidz.

Selain itu, ungkapnya, pemerintah daerah juga khawatir terjadinya monopoli oleh segelintir penyuplai makanan dan hingga kini terdapat 12 penyuplai yang telah mengajukan diri dan akan diverifikasi oleh pemerintah pusat.

"Semakin banyak penyuplai makanan yang diikutsertakan, semakin baik pelaksanaannya," imbuhnya.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Rudibdo, mengatakan dalam upaya pelaksanaan program makan bergizi gratis itu, Pemerintah Kabupaten Semarang telah menyiapkan anggaran Rp10 miliar bersumber dari dana cadangan, karena hingga saat ini masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

"Sementara diposisikan seperti itu sambil menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk pergeseran dana tak terduga agar sesuai nomenklatur," tutur Rudibdo. (AS/J-3)