Headline

Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.

Fokus

Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.

Saatnya Pastikan Realisasi Janji

13/12/2024 05:00

WARGA Jakarta sudah bisa bernapas lega karena persaingan politik pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah selesai. Kini, tinggal menunggu penetapan gubernur dan wakil gubernur definitif dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta dan pelantikan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno alias si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Kepastian itu muncul setelah tidak ada pengajuan sengketa hasil pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, sebelumnya, beragam manuver politik diungkapkan mengenai kecurangan dalam pilkada yang akan dilaporkan ke MK. Akhirnya, rencana 'adu kuat' pengungkapkan dugaan kecurangan itu tidak terwujud. Klimaks pilkada Jakarta justru terjadi saat penetapan hasil pilkada oleh KPU Jakarta, ketika Pramono-Rano meraih 2,18 juta lebih suara dari total 4,3 juta lebih suara sah atau 50,07% suara. Walhasil, pasangan ini bisa memenangi pilkada Jakarta dalam satu putaran.

Di posisi kedua ada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang memperoleh 39,40% suara. Adapun Dharma Pongrekun dan Kun Wardana berada di posisi terakhir dengan 10,53% suara.

Pasangan Ridwan Kamil-Suswono tentu bisa saja menggugat hasil pilkada Jakarta. Setidaknya untuk membatalkan pilkada berlangsung satu putaran. Apalagi, perolehan suara Pramono-Rano ialah 50% suara sah plus 2.925 suara. Akan tetapi, fakta berbicara berbeda. Hinggat tenggat, tidak ada pengajuan sengketa pilkada Jakarta ke MK.

Tentunya, langkah untuk tidak menggugat itu layak diapresiasi. Sebab, setidaknya, masyarakat Jakarta sudah punya kepastian siapa pemimpin mereka berdasarkan hasil pemilihan langsung, bukan hasil pertimbangan hakim konstitusi. Selain itu, penyelenggara pemilu beserta seluruh jajaran tentu harus dipuji atas kerja mereka. Ketiadaan gugatan juga menjadi penanda penyelenggara bisa menjaga transparansi.

Secara logika, pilkada Jakarta tentu menjadi sorotan seluruh mata, dari penyelenggara, pemerintah, pemantau, peserta pilkada, hingga netizen. Lokasi sekitar 20 ribu tempat pemungutan suara (TPS) yang bisa dijangkau serta akses jaringan komunikasi jelas memudahkan semua pihak memelototi seluruh tahapan pilkada. Kondisi itu akan lebih menyulitkan untuk melakukan kecurangan di Jakarta. Apalagi, di era netizen yang mengawasi setiap detik setiap waktu seperti saat ini. Kecurangan dan kebohongan di pilkada tentunya mudah diviralkan.

Maka, bolehlah kiranya kita menyebutkan bahwa kesuksesan Pilkada Jakarta ini adalah kemenangan rakyat Jakarta. Pelaksanaan pilkada yang berlangsung praktis tanpa konflik, termasuk yang berbau politik identitas, patut pula kita puji. Itulah kedewasaan dalam berdemokrasi.

Kini, semua sudah bisa move on. Pramono-Rano tinggal menunggu undangan pelantikan dan masyarakat Jakarta bisa melanjutkan mengawal serta memastikan janji-janji terealisasi. Jangan sampai janji tinggal janji.

Masyarakat Kampung Bayam yang menunggu untuk bisa menempati rumah susun, misalnya, atau masyarakat miskin kota yang dijanjikan hendak dicarikan solusi permanen, tinggal menagih janji yang disampaikan Pram-Rano. Partai politik, apakah yang mendukung atau tidak mendukung Pram-Rano di fase kandidasi, mesti ikut memastikan bahwa rakyat Jakarta harus mendapat penghidupan yang lebih baik dan lebih manusiawi dengan terus mengawal janji-janji agar terealisasi.

Selamat untuk rakyat Jakarta.

 



Berita Lainnya
  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.