Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
POLITIK bebas aktif yang secara konsisten dipilih pemerintah Republik Indonesia diyakini akan hadir dalam bentuk yang berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih meneruskan gaya pemerintahan Joko Widodo yang cenderung kurang agresif, Prabowo bakal membawa gaya diplomasi kebijakan luar negeri yang lebih aktif, aspiratif, tapi juga sekaligus lebih tegas.
Dengan pendekatan seperti itu, sangat mungkin Indonesia akan memainkan peran yang lebih besar dan strategis di tengah situasi geopolitik global yang amat dinamis. Indonesia juga akan lebih kuat memosisikan diri di antara dua kekuatan raksasa dunia, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, tidak sekadar menjadi mitra dagang yang kemudian terjebak dalam ketergantungan berlebihan terhadap dua poros tersebut.
Dengan memulai kunjungannya ke Tiongkok kemudian AS, Prabowo tampak betul memahami psikologi kedua negara yang memang ingin menjadi sentral bagi semua negara. Dengan menghormati undangan dari dua negara besar itu, Prabowo dinilai sedang mengupayakan keseimbangan global antarnegara adikuasa.
Pada saat yang sama, momentum tersebut bisa dimaksimalkan oleh Indonesia untuk menanam fondasi hubungan yang lebih kuat dengan kekuatan besar dunia, tanpa mesti menggadaikan sikap politik nonblok yang tetap dipegang teguh.
Hal itu menjadi semacam terjemahan sekaligus penegasan dari prinsip kebijakan luar negeri Prabowo yang ia sampaikan saat berpidato dalam pelantikannya sebagai presiden, 20 Oktober 2024 lalu. Ia menyebut seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. “We want to be a good neighbour.” Dengan titik pijak seperti itu, Indonesia ingin menjadi sahabat bagi semua negara dengan memegang prinsip antipenjajahan.
Lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara untuk pertemuan bilateral dan multilateral itu patut kita dukung sebagai langkah awal penerapan kebijakan luar negeri Indonesia. Ada harapan besar bahwa di pemerintahan Prabowo, Indonesia akan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika global yang penuh ketegangan geopolitik maupun ekonomi.
Yang pertama dan utama, sesuai dengan konstitusi yang mengamanatkan prinsip antipenjajahan, tentu saja pemerintah Indonesia mesti menggarisbawahi isu penindasan yang terjadi di Palestina. Presiden harus menyuarakan dengan lantang penolakan terhadap Israel yang telah menjajah Palestina, bahkan diduga melakukan genosida.
Harus diakui, ketegangan politik di Timur Tengah, juga perang yang belum mereda antara Rusia dan Ukraina, punya dampak yang tidak sepele terutama pengaruhnya terhadap kebutuhan energi dan pangan bagi negara-negara di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia sudah merasakan imbasnya.
Pun, jangan lupakan juga ketegangan geoekonomi. Perang dagang di antara dua raksasa dunia, proteksionisme atau pembatasan perdagangan yang dijalankan sejumlah negara, nyata-nyata telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi dan sosial di sejumlah negara. Bahkan, telah terbukti mampu menciptakan resesi ekonomi di beberapa negara.
Prabowo diharapkan kembali mengangkat isu perekonomian dunia itu dalam KTT APEC di Lima, Peru, dan KTT G-20 di Brasil yang akan ia hadiri seusai lawatan ke Amerika. Indonesia merupakan bagian dari ekosistem ekonomi dunia, suka tidak suka. Ketika perekonomian global bergejolak, Indonesia juga tak akan luput dari dampaknya.
Prabowo memang bukan superman. Indonesia juga bukan negara adidaya. Tak mungkin semua harapan digantungkan padanya. Akan tetapi, dengan pengetahuan dan keaktifan dia membangun dukungan dan kepercayaan para pemimpin global, kiranya kita layak berharap setidaknya Prabowo akan mampu memaksimalkan kekuatan dan kontribusi Indonesia dalam penyelesaian krisis global, baik politik maupun ekonomi.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.
Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah berkali-kali merekomendasikan penaikan banpol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved