Gebrakan Politik Luar Negeri Prabowo

POLITIK bebas aktif yang secara konsisten dipilih pemerintah Republik Indonesia diyakini akan hadir dalam bentuk yang berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih meneruskan gaya pemerintahan Joko Widodo yang cenderung kurang agresif, Prabowo bakal membawa gaya diplomasi kebijakan luar negeri yang lebih aktif, aspiratif, tapi juga sekaligus lebih tegas.

Dengan pendekatan seperti itu, sangat mungkin Indonesia akan memainkan peran yang lebih besar dan strategis di tengah situasi geopolitik global yang amat dinamis. Indonesia juga akan lebih kuat memosisikan diri di antara dua kekuatan raksasa dunia, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, tidak sekadar menjadi mitra dagang yang kemudian terjebak dalam ketergantungan berlebihan terhadap dua poros tersebut.

Dengan memulai kunjungannya ke Tiongkok kemudian AS, Prabowo tampak betul memahami psikologi kedua negara yang memang ingin menjadi sentral bagi semua negara. Dengan menghormati undangan dari dua negara besar itu, Prabowo dinilai sedang mengupayakan keseimbangan global antarnegara adikuasa.

Pada saat yang sama, momentum tersebut bisa dimaksimalkan oleh Indonesia untuk menanam fondasi hubungan yang lebih kuat dengan kekuatan besar dunia, tanpa mesti menggadaikan sikap politik nonblok yang tetap dipegang teguh.

Hal itu menjadi semacam terjemahan sekaligus penegasan dari prinsip kebijakan luar negeri Prabowo yang ia sampaikan saat berpidato dalam pelantikannya sebagai presiden, 20 Oktober 2024 lalu. Ia menyebut seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. “We want to be a good neighbour.” Dengan titik pijak seperti itu, Indonesia ingin menjadi sahabat bagi semua negara dengan memegang prinsip antipenjajahan.

Lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara untuk pertemuan bilateral dan multilateral itu patut kita dukung sebagai langkah awal penerapan kebijakan luar negeri Indonesia. Ada harapan besar bahwa di pemerintahan Prabowo, Indonesia akan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika global yang penuh ketegangan geopolitik maupun ekonomi.

Yang pertama dan utama, sesuai dengan konstitusi yang mengamanatkan prinsip antipenjajahan, tentu saja pemerintah Indonesia mesti menggarisbawahi isu penindasan yang terjadi di Palestina. Presiden harus menyuarakan dengan lantang penolakan terhadap Israel yang telah menjajah Palestina, bahkan diduga melakukan genosida.

Harus diakui, ketegangan politik di Timur Tengah, juga perang yang belum mereda antara Rusia dan Ukraina, punya dampak yang tidak sepele terutama pengaruhnya terhadap kebutuhan energi dan pangan bagi negara-negara di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia sudah merasakan imbasnya.

Pun, jangan lupakan juga ketegangan geoekonomi. Perang dagang di antara dua raksasa dunia, proteksionisme atau pembatasan perdagangan yang dijalankan sejumlah negara, nyata-nyata telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi dan sosial di sejumlah negara. Bahkan, telah terbukti mampu menciptakan resesi ekonomi di beberapa negara.

Prabowo diharapkan kembali mengangkat isu perekonomian dunia itu dalam KTT APEC di Lima, Peru, dan KTT G-20 di Brasil yang akan ia hadiri seusai lawatan ke Amerika. Indonesia merupakan bagian dari ekosistem ekonomi dunia, suka tidak suka. Ketika perekonomian global bergejolak, Indonesia juga tak akan luput dari dampaknya.

Prabowo memang bukan superman. Indonesia juga bukan negara adidaya. Tak mungkin semua harapan digantungkan padanya. Akan tetapi, dengan pengetahuan dan keaktifan dia membangun dukungan dan kepercayaan para pemimpin global, kiranya kita layak berharap setidaknya Prabowo akan mampu memaksimalkan kekuatan dan kontribusi Indonesia dalam penyelesaian krisis global, baik politik maupun ekonomi.