Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Hasil Wajar Audit bukan Prestasi

10/7/2024 05:00

SUDAH sepantasnya Presiden Jokowi menyatakan bahwa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang didapatkan oleh Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 bukanlah prestasi. Hasil WTP yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu memanglah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah sebagai pengguna APBN. Ia menjadi kemestian untuk pemerintahan dengan tata kelola modern.

Presiden menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKKP 2023 awal pekan ini. Hasil WTP tersebut sebenarnya juga sudah terpublikasi sejak awal Juni, yakni dengan diserahkannya LHP LKPP 2023 itu beserta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada DPR RI.

Semenjak itu pun publik sudah mengetahui bahwa tidak seluruh laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) mendapat WTP. Dari 84 LKKL, ada empat yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kominfo, dan Bapanas. Namun, hasil keempatnya dianggap tidak memengaruhi keseluruhan LHP LKKP tersebut.

Opini WTP adalah hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Adapun sesuai kepanjangannya, WDP menunjukkan adanya penyampaian materi dan informasi keuangan yang dikecualikan dari yang dianggap wajar.

Selain itu, terdapat dua lagi bentuk opini BPK. Yaitu, opini tidak wajar (TW) yang diberikan terhadap laporan keuangan yang tidak menyajikan informasi keuangan entitas sesuai standar, serta opini tidak memberikan pendapat (TMP), yang dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menetapkan target 92% LKKL mendapat WTP. Dengan begitu, LKPP 2023 memang masih memenuhi target. Namun, tetap saja, dalam logika sederhana, LKPP dengan hasil WTP itu ibarat anak sekolah yang mengerjakan tugas sesuai aturan. Meski merupakan nilai tertinggi, tetaplah itu merupakan standar. Lebih jauh lagi, hasil WTP tetaplah merupakan penilaian administrasi, bukan faktual di lapangan.

Sebab itu pula tidak ada jaminan hasil WTP pada laporan keuangan berarti bebas dari perilaku korupsi. WTP hanyalah mempersempit celah korupsi dengan adanya sistem yang ditetapkan untuk berbagai pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pemerintah. Selama moral korup bercokol, segala capaian itu tetap tak ada artinya. Mulai dari hal sederhana seperti pencatatan dan penatausahaan bukti-bukti transaksi sampai prosedur, semua bisa diakali. Maka, jangan heran jika ada kementerian dan pemda yang mendapat WTP, tapi pimpinan dan beberapa pejabatnya terjerat korupsi.

Lantaran sejumlah kasus korupsi di kementerian/lembaga berpredikat WTP itu pula kebenaran hasil audit BPK sangat dipertanyakan. Bahkan, kecurigaan adanya ‘jual beli’ WTP sudah semakin santer sejak 2022 hingga dipertanyakan pula oleh DPR di rapat komisi dengan BPK. Di rapat itu pula, meski dinyatakan pemberian WTP sesuai prosedur, BPK mengakui bisa saja lembaga yang mendapat hasil tertinggi itu tersangkut suap atau korupsi lainnya. Namun, selama kasus tersebut tidak menggunakan APBN, noda busuk itu tetap tidak memengaruhi pemberian WTP.

Dengan semua kenyataan tersebut, sepatutnya pemerintah menghentikan glorifikasi terhadap WTP. Semua kementerian/lembaga, begitu pula dengan pemda, justru harus memahami WTP sebagai kewajiban minimal. Di luar itu, pemerintah pusat maupun daerah masih harus membuktikan integritas mereka melalui kinerja yang bersih dan transparan. Mereka harus menyadari bahwa predikat WTP yang tidak berbanding lurus dengan capaian program di lapangan justru menjadi kecurigaan.



Berita Lainnya
  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.