Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
CITRA buruk sebuah lembaga pemerintahan di mata publik hampir selalu disebabkan oleh kinerja yang buruk atau akibat perilaku tercela pegawainya. Persepsi negatif masyarakat makin tinggi ketika pegawai yang problematik itu makin banyak.
Lebih-lebih bila yang melakukan perbuatan tercela merupakan unsur pimpinan. Ini selaras dengan peribahasa 'karena nila setitik, rusak susu sebelanga'. Pendeknya, hubungan sebab-akibat sosok pimpinan yang mencoreng nama baik dengan citra lembaganya bukan hal yang aneh.
Yang aneh ialah ketika ada pimpinan lembaga yang bersangkutan yang merasa heran citra lembaganya tidak kunjung membaik. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, misalnya, mengeluh KPK kini ditinggalkan masyarakat. Ia bingung mengapa masyarakat memvonis KPK buruk dalam kinerja hanya gara-gara satu orang.
Bukan hanya menafikan pengaruh pimpinan, Alexander juga lupa bahwa masalah tergerusnya kepercayaan institusi antirasuah itu bukan semata karena ulah satu orang. Publik mudah menebak, satu orang yang ia maksud ialah Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu sudah genap tujuh bulan menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan penanganan perkara korupsi oleh KPK.
Kita perlu ingatkan lagi kepada Alexander bahwa dalam kepemimpinan komisioner KPK periode saat ini bukan hanya Firli yang berulah. Ada Lili Pintauli yang diproses ke sidang etik karena diduga menerima gratifikasi. Sungguh beruntung Lili terhindar dari vonis sidang etik sekaligus jerat pidana karena cepat-cepat mengundurkan diri dari KPK.
Selain keduanya, setidaknya satu komisioner yang juga problematik. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menggugat anggota Dewas Albertina Ho ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena tidak terima ia diproses dalam perkara dugaan pelanggaran etik.
Ghufron disebut menggunakan pengaruh untuk mengintervensi mutasi pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. Ghufron yang sempat beberapa kali mangkir dari sidang pemeriksaan Dewas juga melaporkan sejumlah anggota Dewas KPK ke Bareskrim Polri.
Ia 'terselamatkan' oleh putusan sela PTUN yang memerintahkan penundaan pemeriksaan Dewas KPK terhadap Ghufron sampai gugatan di PTUN berkekuatan hukum tetap. Sangat mungkin Ghufron terhindar dari vonis Dewas karena proses sidang di PTUN bisa melampaui sisa masa jabatannya di KPK yang akan berakhir pada Desember mendatang.
Walau begitu, tidak bisa dimungkiri ulah Ghufron turut menambah panjang catatan buruk KPK. Jadi, mestinya tidak perlu heran bila kepercayaan publik terhadap KPK tidak kunjung terangkat. Di satu sisi, internal KPK begitu kuat diterpa persoalan integritas. Di sisi lain, bisa dibilang tidak ada gebrakan signifikan kinerja lembaga itu dalam pemberantasan korupsi.
Setelah serentetan hasil survei dari berbagai lembaga, survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas pekan lalu masih menempatkan KPK di posisi terbuncit. KPK, meski masih dipercaya oleh separuh responden, merupakan lembaga yang mendapat kepercayaan paling rendah, di bawah DPR RI.
KPK juga belum bisa membalikkan anggapan telah menjadi alat penguasa dan dipandang pilih-pilih target penindakan. Persepsi publik yang sudah telanjur melekat tentu saja tidak mudah diluruhkan. Namun, ketimbang menangkis sana-sini, lebih baik KPK bekerja lebih keras mengangkat kembali citra lewat kinerja yang luar biasa.
KPK perlu memulainya dengan benar-benar menangkap Harun Masiku, tersangka kasus suap komisioner KPU yang telah empat tahun menjadi buron KPK. Bukan sekadar menggertak atau mengumbar janji. Alex Marwata sendiri yang sempat berharap Harun Masiku bisa ditangkap dalan kurun sepekan. Publik mencatat harapan itu setara janji.
Publik juga menantikan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat koruptor kelas kakap tanpa tebang pilih. OTT semacam itu bukan hiburan, malah bisa jadi satu-satunya bentuk pembuktian KPK yang dapat merebut kembali kepercayaan publik.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved