Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

Menjadikan KPK Siuman Kembali

11/6/2024 05:00

SEJAK direvisi lima tahun lalu, undang-undang yang memberikan nyawa independensi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi seolah mati suri. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu ibarat embrio penyakit yang membawa sarat masalah.

Ada belasan pasal baru yang justru menurunkan independensi KPK, bertentangan dengan keputusan hukum lainnya, dan menjadikan warna KPK abu-abu. Selama lima tahun perjalanan UU itu, institusi KPK menjadi melempem dalam menangani kasus korusi.

Contoh teranyar, akhir bulan lalu, misalnya, untuk ketiga kalinya hakim agung nonaktif Gazalba Saleh lolos dari jerat dakwaan jaksa penuntut KPK. Gazalba didakwa telah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan penanganan perkara di MA sebesar Rp62,8 miliar. Namun, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menilai jaksa KPK tidak memiliki kewenangan menuntut Gazalba karena tidak mendapatkan delegasi untuk menuntutnya dari Jaksa Agung RI.

Adanya pendelegasian atau koordinasi itu juga buah aturan hasil revisi UU yang termaktub pada Pasal 12 (a) UU 19/2019 yang menyebutkan jaksa KPK harus melakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Celakanya, pasal itu tidak menyebutkan jelas ketentuan perundang-undangan yang mana. Dengan begitu, kewenangan jaksa KPK sangat rentan dengan segala perubahan hukum di Indonesia, termasuk yang lahir setelahnya.

Lahirnya UU 11/2021 (UU Kejaksaan) yang menggunakan prinsip single presecution system, misalnya, mencerminkan kewenangan jaksa agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia. Akibatnya, jaksa KPK harus mendapat delegasi dari kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Tanpa itu, hakim agung Gazalba pun bisa lolos berkali-kali. Maka, wacana revisi UU 19/2019 tetap perlu digaungkan.

Meski demikian, kita harus paham bahwa jalan revisi ibarat mengurai benang kusut. Prosesnya bisa amat panjang dan berliku, kecuali kita hanya ingin menghasilkan revisi UU yang sama bermasalahnya seperti UU 19/2019 dengan pembahasan hingga pengesahan hanya butuh 12 hari.

Oleh karena itu, semata-mata fokus mendorong revisi UU 19/2019 akan menguras energi. Tugas memastikan bahwa perang melawan korupsi tidak akan berhenti juga tidak kalah membutuhkan energi. Salah satu tugas di depan mata ialah mengawal jalannya seleksi calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029.

Ketika KPK secara institusional dibonsai oleh seperangkat pasal UU, maka harapan satu-satunya untuk membuat wajah KPK disegani kembali ialah melalui para pemimpin dan dewan pengawasnya. Hal itu bisa terwujud jika pansel calon pimpinan dan Dewas KPK memilih para pendekar antikorupsi yang berkadar 24 karat.

Pada proses pembenahan di hulu itulah diharapkan bisa mengalir energi berlimpah hingga ke hilir agar aksi pemberantasan korupsi bertaring kembali. Penjaringan orang-orang yang akan memimpin perang melawan korupsi lima tahun mendatang mesti dipastikan mampu menyodorkan orang-orang yang punya militansi, dengan integritas bergaransi, bernyali tinggi, berkemampuan mumpuni, serta sanggup tidak tergoda seinci pun untuk bisa diatur-atur dan diintervensi.

Pansel KPK mesti menapis secara teliti rekam jejak mereka yang mendaftar. Jangan ragu untuk mencoret nama-nama yang terindikasi bermental pemburu rente dan kekuasaan. Pilihlah para calon yang sudah ‘selesai' dengan diri mereka sendiri. Jika pansel mampu menghasilkan calon-calon pimpinan KPK dengan tipe seperti itu, siapa pun yang akan dipilih oleh DPR tidak akan menjadi soal lagi.

Negeri ini teramat lama hidup dalam kubangan korupsi. Sembari berikhtiar untuk mendapatkan kembali watak KPK yang penuh independensi, memulai memilih para calon pimpinan yang digdaya merupakan langkah awal dan penting untuk mengangkat bangsa ini dari kubangan kelam seperti itu.

 



Berita Lainnya
  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik