Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
MARTABAT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian jelas berada pada titik nadir. Bukannya menunjukkan prestasi, lembaga antirasuah itu justru terus-menerus dan konsisten memproduksi rentetan kontroversi memalukan. Integritas KPK kini seolah runtuh di masa kepemimpinan periode ini.
KPK seperti telah kehilangan teladan dalam hal integritas. Bukan main-main, sejumlah pemimpin mereka secara bergilir diterpa beragam kasus, mulai etik hingga pidana korupsi. Pimpinan yang harusnya berada di garda terdepan untuk menumpas rasuah justru seperti ikut menggembosi pemberantasan korupsi.
Kasus Lili Pintauli selaku Wakil Ketua KPK yang menerima gratifikasi fasilitas mewah serta tiket menonton Moto-GP Mandalika secara gratis memulai kontroversi memalukan bagi insan KPK. Selain melanggar etik, Lili terindikasi melanggar pidana. Lili akhirnya mengundurkan diri.
Lalu, kasus puluhan pegawai rutan KPK yang melakukan pungutan liar (pungli) menjadi cerminan bahwa persoalan integritas di tubuh KPK juga menjangkiti level bawah. Total transaksi pungli tersebut mencapai Rp6,1 miliar. Sebanyak 66 pegawai KPK yang terlibat kasus itu kini telah dipecat.
Puncak kebobrokan itu menyeruak ke publik ketika mantan Ketua KPK Firli Bahuri, saat masih menjadi pucuk pimpinan, melakukan dugaan tindak pidana pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firli telah ditetapkan menjadi tersangka dan dari fakta persidangan diketahui, ada permintaan uang sebesar Rp50 miliar oleh Firli kepada Syahrul Yasin.
Rentetan skandal di internal KPK itu jelas tidak hanya membuat lembaga antirasuah kehilangan keteladanan, tapi juga merosotnya kepercayaan dari masyarakat. KPK kini ibarat sapu kotor berlumur masalah yang dipakai untuk membersihkan korupsi.
Publik tentu berharap, era kepemimpinan KPK yang jauh dari harapan itu dapat segera diamputasi. Proses pergantian pimpinan KPK tahun ini harus mampu menjadi momentum untuk mengembalikan muruah lembaga antikorupsi tersebut.
Momentum mengembalikan lembaga itu pada khitah mereka sebagai institusi pemberantasan korupsi yang tegak integritasnya mesti terus digaungkan. KPK tidak boleh lagi melenceng, miring, ataupun bengkok mengikuti kepentingan-kepentingan di luar pemberantasan korupsi. KPK mesti tegak lurus bahwa perang melawan korupsi pantang dinegosiasi atau dikebiri.
Momentum itu muncul saat pemerintah memulai proses pergantian pimpinan KPK yang bakal berakhir pada Desember mendatang. Presiden Joko Widodo telah memulai proses pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK. Istana menyebut pansel akan diisi sembilan juri, yakni lima dari pemerintah dan empat dari perwakilan publik.
Presiden Jokowi diharapkan untuk tidak lagi mengulangi kesalahan lima tahun lalu. Kini, Jokowi harus benar-benar selektif menentukan sembilan anggota pansel itu. Pilih pansel dari orang-orang yang kredibel agar jangan sampai pansel kembali kecolongan memilih figur serampangan dan bermasalah yang justru melemahkan pemberantasan korupsi.
Dengan pansel yang kredibel, akan terpilih calon pimpinan KPK yang kredibel pula. Mereka dipilih dari kalangan yang benar-benar berkeinginan memberantas praktik lancung korupsi yang sudah seganas kanker. Pansel yang kredibel tidak akan memilih pemimpinpemimpin dengan rekam jejak abu-abu serta sekadar punya kemauan menyediakan diri sebagai alat yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan di luar kepentingan pemberantasan korupsi.
Pimpinan KPK periode selanjutnya juga akan menjadi warisan bagi Presiden Jokowi yang bakal lengser Oktober mendatang. Di sinilah juga nanti publik akan menilai komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Jika pansel yang dibentuknya digawangi figur-figur berintegritas, rakyat pasti angkat topi saat melepas kepemimpinan Jokowi.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved