Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

Memulihkan Muruah KPK

11/5/2024 05:00

MARTABAT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian jelas berada pada titik nadir. Bukannya menunjukkan prestasi, lembaga antirasuah itu justru terus-menerus dan konsisten memproduksi rentetan kontroversi memalukan. Integritas KPK kini seolah runtuh di masa kepemimpinan periode ini.

KPK seperti telah kehilangan teladan dalam hal integritas. Bukan main-main, sejumlah pemimpin mereka secara bergilir diterpa beragam kasus, mulai etik hingga pidana korupsi. Pimpinan yang harusnya berada di garda terdepan untuk menumpas rasuah justru seperti ikut menggembosi pemberantasan korupsi.

Kasus Lili Pintauli selaku Wakil Ketua KPK yang menerima gratifikasi fasilitas mewah serta tiket menonton Moto-GP Mandalika secara gratis memulai kontroversi memalukan bagi insan KPK. Selain melanggar etik, Lili terindikasi melanggar pidana. Lili akhirnya mengundurkan diri.

Lalu, kasus puluhan pegawai rutan KPK yang melakukan pungutan liar (pungli) menjadi cerminan bahwa persoalan integritas di tubuh KPK juga menjangkiti level bawah. Total transaksi pungli tersebut mencapai Rp6,1 miliar. Sebanyak 66 pegawai KPK yang terlibat kasus itu kini telah dipecat.

Puncak kebobrokan itu menyeruak ke publik ketika mantan Ketua KPK Firli Bahuri, saat masih menjadi pucuk pimpinan, melakukan dugaan tindak pidana pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firli telah ditetapkan menjadi tersangka dan dari fakta persidangan diketahui, ada permintaan uang sebesar Rp50 miliar oleh Firli kepada Syahrul Yasin.

Rentetan skandal di internal KPK itu jelas tidak hanya membuat lembaga antirasuah kehilangan keteladanan, tapi juga merosotnya kepercayaan dari masyarakat. KPK kini ibarat sapu kotor berlumur masalah yang dipakai untuk membersihkan korupsi.

Publik tentu berharap, era kepemimpinan KPK yang jauh dari harapan itu dapat segera diamputasi. Proses pergantian pimpinan KPK tahun ini harus mampu menjadi momentum untuk mengembalikan muruah lembaga antikorupsi tersebut.

Momentum mengembalikan lembaga itu pada khitah mereka sebagai institusi pemberantasan korupsi yang tegak integritasnya mesti terus digaungkan. KPK tidak boleh lagi melenceng, miring, ataupun bengkok mengikuti kepentingan-kepentingan di luar pemberantasan korupsi. KPK mesti tegak lurus bahwa perang melawan korupsi pantang dinegosiasi atau dikebiri.

Momentum itu muncul saat pemerintah memulai proses pergantian pimpinan KPK yang bakal berakhir pada Desember mendatang. Presiden Joko Widodo telah memulai proses pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK. Istana menyebut pansel akan diisi sembilan juri, yakni lima dari pemerintah dan empat dari perwakilan publik.

Presiden Jokowi diharapkan untuk tidak lagi mengulangi kesalahan lima tahun lalu. Kini, Jokowi harus benar-benar selektif menentukan sembilan anggota pansel itu. Pilih pansel dari orang-orang yang kredibel agar jangan sampai pansel kembali kecolongan memilih figur serampangan dan bermasalah yang justru melemahkan pemberantasan korupsi.

Dengan pansel yang kredibel, akan terpilih calon pimpinan KPK yang kredibel pula. Mereka dipilih dari kalangan yang benar-benar berkeinginan memberantas praktik lancung korupsi yang sudah seganas kanker. Pansel yang kredibel tidak akan memilih pemimpinpemimpin dengan rekam jejak abu-abu serta sekadar punya kemauan menyediakan diri sebagai alat yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan di luar kepentingan pemberantasan korupsi.

Pimpinan KPK periode selanjutnya juga akan menjadi warisan bagi Presiden Jokowi yang bakal lengser Oktober mendatang. Di sinilah juga nanti publik akan menilai komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Jika pansel yang dibentuknya digawangi figur-figur berintegritas, rakyat pasti angkat topi saat melepas kepemimpinan Jokowi.



Berita Lainnya
  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik