Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
AKHIR-akhir ini, sejumlah elite kerap berkeluh kesah menghadapi kebisingan dan keributan politik yang tidak kunjung berakhir. Mereka menilai kebisingan itu bisa mengganggu target dan fokus mereka dalam menjalankan misi-misi penting mereka.
Maka, wajar bila Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama untuk tidak mengganggu pemerintahannya nanti.
Prabowo sadar beratnya beban dan tanggung jawab pemerintahannya ke depan bakal makin berat bila selalu diganggu keributan yang tidak perlu.
Prabowo menginginkan tidak ada lagi rakyat Indonesia yang kelaparan. Prabowo juga bertekad untuk memajukan dan mengamankan kekayaan Indonesia. Maka, ia mengajak siapa pun, baik kawan seiring maupun lawan politik di seberang, untuk bekerja sama dengannya mencapai cita-cita yang ia inginkan.
Bagi yang tidak mau, kata Prabowo, ya jangan mengganggu. Silakan menjadi penonton yang baik. Kita sepakat bahwa membangun negara butuh ketenangan. Semakin tidak gaduh para elite, akan semakin cepat pula pembangunan itu dituntaskan.
Namun, bukan berarti semua kegaduhan tidak perlu. Kegaduhan yang bersifat kritik, pengawasan, pembenaran atas langkah yang melenceng, ialah kegaduhan yang perlu. Kegaduhan jenis ini ialah voice, bukan noise. Ibarat obat, voice itu vitamin yang menyehatkan.
Maka, Prabowo mesti memilah-milah mana kegaduhan yang perlu atau voice, dan mana kebisingan yang mengganggu atau noise. Kebisingan atau noise memiliki nada lebih tinggi ketimbang suara biasa alias voice. Selain itu, noise lebih mudah menjadi perhatian publik alias mudah viral ketimbang voice.
Celakanya, di era media sosial yang saat ini tengah berjaya, publik dibuat terbius dan mudah memercayai noise meskipun berisi realitas semu atau bahkan hoaks ketimbang suara yang bersifat menjelaskan dan faktual. Karena itu, pemilahan antara voice dan noise sangat penting.
Memilah bukan berarti meniadakan atau melarang bersuara, melainkan membedakan antara kritik dan sirik. Kritik itu perlu, sirik itulah pengganggu. Apalagi, bukan perkara mudah menjadi pengkritik. Perlu ada niat baik di dalam kritik. Karena, mengkritik sebenarnya hendak memperbaiki, bukannya menjatuhkan apalagi membunuh karakter orang lain.
Mengkritik bukan berarti tidak bersahabat. Karena, sahabat yang baik adalah yang menjaga dan mencegah sahabatnya terjerumus masuk jurang. Meskipun, terkadang kritik harus dilakukan agak keras, akan tetapi kritik dilakukan secara elegan untuk memperkuat kerja pemerintahan. Bisa saja dari lontaran-lontaran kritik itu menjadi ide baru untuk membangun kerja pemerintahan.
Sudah saatnya kita mengakhiri mentalitas sirik dan membuat kebisingan yang hendak mengganggu kerja pemerintahan. Pemerintahan bisa berganti tiap lima tahun, tetapi rakyat dan bangsa Indonesia tidak. Jangan karena ego sebagian elite untuk tampil beda dan bising, rakyat menjadi korban.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.
Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah berkali-kali merekomendasikan penaikan banpol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved