Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
AKHIR-akhir ini, sejumlah elite kerap berkeluh kesah menghadapi kebisingan dan keributan politik yang tidak kunjung berakhir. Mereka menilai kebisingan itu bisa mengganggu target dan fokus mereka dalam menjalankan misi-misi penting mereka.
Maka, wajar bila Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama untuk tidak mengganggu pemerintahannya nanti.
Prabowo sadar beratnya beban dan tanggung jawab pemerintahannya ke depan bakal makin berat bila selalu diganggu keributan yang tidak perlu.
Prabowo menginginkan tidak ada lagi rakyat Indonesia yang kelaparan. Prabowo juga bertekad untuk memajukan dan mengamankan kekayaan Indonesia. Maka, ia mengajak siapa pun, baik kawan seiring maupun lawan politik di seberang, untuk bekerja sama dengannya mencapai cita-cita yang ia inginkan.
Bagi yang tidak mau, kata Prabowo, ya jangan mengganggu. Silakan menjadi penonton yang baik. Kita sepakat bahwa membangun negara butuh ketenangan. Semakin tidak gaduh para elite, akan semakin cepat pula pembangunan itu dituntaskan.
Namun, bukan berarti semua kegaduhan tidak perlu. Kegaduhan yang bersifat kritik, pengawasan, pembenaran atas langkah yang melenceng, ialah kegaduhan yang perlu. Kegaduhan jenis ini ialah voice, bukan noise. Ibarat obat, voice itu vitamin yang menyehatkan.
Maka, Prabowo mesti memilah-milah mana kegaduhan yang perlu atau voice, dan mana kebisingan yang mengganggu atau noise. Kebisingan atau noise memiliki nada lebih tinggi ketimbang suara biasa alias voice. Selain itu, noise lebih mudah menjadi perhatian publik alias mudah viral ketimbang voice.
Celakanya, di era media sosial yang saat ini tengah berjaya, publik dibuat terbius dan mudah memercayai noise meskipun berisi realitas semu atau bahkan hoaks ketimbang suara yang bersifat menjelaskan dan faktual. Karena itu, pemilahan antara voice dan noise sangat penting.
Memilah bukan berarti meniadakan atau melarang bersuara, melainkan membedakan antara kritik dan sirik. Kritik itu perlu, sirik itulah pengganggu. Apalagi, bukan perkara mudah menjadi pengkritik. Perlu ada niat baik di dalam kritik. Karena, mengkritik sebenarnya hendak memperbaiki, bukannya menjatuhkan apalagi membunuh karakter orang lain.
Mengkritik bukan berarti tidak bersahabat. Karena, sahabat yang baik adalah yang menjaga dan mencegah sahabatnya terjerumus masuk jurang. Meskipun, terkadang kritik harus dilakukan agak keras, akan tetapi kritik dilakukan secara elegan untuk memperkuat kerja pemerintahan. Bisa saja dari lontaran-lontaran kritik itu menjadi ide baru untuk membangun kerja pemerintahan.
Sudah saatnya kita mengakhiri mentalitas sirik dan membuat kebisingan yang hendak mengganggu kerja pemerintahan. Pemerintahan bisa berganti tiap lima tahun, tetapi rakyat dan bangsa Indonesia tidak. Jangan karena ego sebagian elite untuk tampil beda dan bising, rakyat menjadi korban.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved