Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
AKHIR-akhir ini, sejumlah elite kerap berkeluh kesah menghadapi kebisingan dan keributan politik yang tidak kunjung berakhir. Mereka menilai kebisingan itu bisa mengganggu target dan fokus mereka dalam menjalankan misi-misi penting mereka.
Maka, wajar bila Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama untuk tidak mengganggu pemerintahannya nanti.
Prabowo sadar beratnya beban dan tanggung jawab pemerintahannya ke depan bakal makin berat bila selalu diganggu keributan yang tidak perlu.
Prabowo menginginkan tidak ada lagi rakyat Indonesia yang kelaparan. Prabowo juga bertekad untuk memajukan dan mengamankan kekayaan Indonesia. Maka, ia mengajak siapa pun, baik kawan seiring maupun lawan politik di seberang, untuk bekerja sama dengannya mencapai cita-cita yang ia inginkan.
Bagi yang tidak mau, kata Prabowo, ya jangan mengganggu. Silakan menjadi penonton yang baik. Kita sepakat bahwa membangun negara butuh ketenangan. Semakin tidak gaduh para elite, akan semakin cepat pula pembangunan itu dituntaskan.
Namun, bukan berarti semua kegaduhan tidak perlu. Kegaduhan yang bersifat kritik, pengawasan, pembenaran atas langkah yang melenceng, ialah kegaduhan yang perlu. Kegaduhan jenis ini ialah voice, bukan noise. Ibarat obat, voice itu vitamin yang menyehatkan.
Maka, Prabowo mesti memilah-milah mana kegaduhan yang perlu atau voice, dan mana kebisingan yang mengganggu atau noise. Kebisingan atau noise memiliki nada lebih tinggi ketimbang suara biasa alias voice. Selain itu, noise lebih mudah menjadi perhatian publik alias mudah viral ketimbang voice.
Celakanya, di era media sosial yang saat ini tengah berjaya, publik dibuat terbius dan mudah memercayai noise meskipun berisi realitas semu atau bahkan hoaks ketimbang suara yang bersifat menjelaskan dan faktual. Karena itu, pemilahan antara voice dan noise sangat penting.
Memilah bukan berarti meniadakan atau melarang bersuara, melainkan membedakan antara kritik dan sirik. Kritik itu perlu, sirik itulah pengganggu. Apalagi, bukan perkara mudah menjadi pengkritik. Perlu ada niat baik di dalam kritik. Karena, mengkritik sebenarnya hendak memperbaiki, bukannya menjatuhkan apalagi membunuh karakter orang lain.
Mengkritik bukan berarti tidak bersahabat. Karena, sahabat yang baik adalah yang menjaga dan mencegah sahabatnya terjerumus masuk jurang. Meskipun, terkadang kritik harus dilakukan agak keras, akan tetapi kritik dilakukan secara elegan untuk memperkuat kerja pemerintahan. Bisa saja dari lontaran-lontaran kritik itu menjadi ide baru untuk membangun kerja pemerintahan.
Sudah saatnya kita mengakhiri mentalitas sirik dan membuat kebisingan yang hendak mengganggu kerja pemerintahan. Pemerintahan bisa berganti tiap lima tahun, tetapi rakyat dan bangsa Indonesia tidak. Jangan karena ego sebagian elite untuk tampil beda dan bising, rakyat menjadi korban.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.
DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved