Headline

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Jangan Takluk oleh Tekanan Massa

09/5/2024 05:00

KERUKUNAN beragama di Tanah Air kembali tercoreng. Di tengah masih maraknya tindakan intoleran dalam kehidupan beragama berdasarkan riset Setara Institute, kali ini aksi intoleransi kembali terjadi di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
Di daerah yang berjarak sekitar 38 kilometer dari Istana Negara di Jakarta Pusat itu, sekelompok warga membubarkan kegiatan doa yang dilakukan sejumlah mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam).

Saat membubarkan kegiatan itu, warga juga membawa senjata tajam. Akibatnya, dua mahasiswa perempuan terluka lantaran senjata tajam tersebut.

Aparat kepolisian pun telah menahan dan menetapkan status tersangka terhadap empat warga dalam kasus pembubaran dan penganiayaan. Dan, salah satunya ialah ketua rukun tetangga (RT) setempat.
Langkah dan ketegasan aparat kepolisian perlu diapresiasi.

Mereka menjadikan warga yang terlibat sebagai tersangka dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Polisi bergerak murni mengacu pada fakta dan hukum. Aparat memperlihatkan tidak takluk di bawah bayang-bayang massa atau yang kerap disebut anak kampung sini alias akamsi.

Terlepas dari keberanian kepolisian, kejadian ini juga memperlihatkan sebuah ironi. RT yang merupakan unsur negara di tingkat akar rumput semestinya berperan dalam menjaga kerukunan masyarakat. Sayangnya, justru perwakilan negara itulah yang dianggap menginisiasi pembubaran kegiatan mahasiswa di sebuah rumah kontrakan. Mereka yang semestinya meredam bibit intoleransi, justru seperti melempar api di tengah masyarakat.

Setara Institute pun menyatakan aksi pembubaran tersebut sebagai pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Dus, itu menunjukkan bahwa intoleransi dan kebencian atas nama perbedaan masih terus menjadi ancaman. Padahal, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan seharusnya dijamin oleh negara dan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Presiden Joko Widodo sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 58 tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Dalam perpres itu ditegaskan, esensi moderasi beragama antara lain adalah menghargai kemajemukan dengan menjaga kebebasan akal, berekspresi, dan beragama. Namun, aparat pemerintah justru masih setengah hati dalam menjamin kebebasan beragama di Tangerang Selatan. Kebebasan yang sudah digariskan itu, masih berembel-embel.

Seperti diistilahkan pejabat Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, kegiatan ibadah boleh dilanjutkan asalkan tidak membuat gaduh. Boleh beribadah tetapi mencari tempat lain.

Pernyataan itu sebenarnya sama saja bermakna boleh beribadah asalkan tidak di sini. Atau, secara tidak langsung, mengusir pihak-pihak yang berbeda dengan kalangan akamsi dari lingkungan tertentu.
Sebagai penyelenggara negara, semestinya pemangku kepentingan mampu bersikap lebih tegas. Mereka tidak boleh seinci pun kalah di bawah bayang-bayang tekanan massa. Apa yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian ialah teladan ketegasan itu.

Konstitusi menjamin kebebasan menjalankan kegiatan beragama bagi tiap insan warga negara. Konstitusi tidak mengenal prinsip mayoritas versus minoritas dalam jaminan kebebasan beragama. Karena itu, hal-hal yang menghambat kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan mesti dihilangkan.

Seperti, pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah tengah mengoreksi SKB dua menteri tersebut dan menggantikan dengan perpres. Koreksi itulah yang kita nanti-nantikan demi menghilangkan hambatan.

Pasalnya, SKB dua menteri itu sering menjadi biang penolakan atau pembubaran paksa ibadah. Rancangan perpres yang tinggal menunggu tanda tangan Presiden Jokowi tersebut diharapkan mampu memberi angin segar bagi toleransi dan kehidupan moderasi. Sehingga, bangsa ini dapat mengakhiri praktik intoleransi terhadap kegiatan beragama yang nyarus tidak ada habis-habisnya. Semoga.



Berita Lainnya
  • Amnesti bukan untuk Koruptor

    25/8/2025 05:00

    KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.

  • Potret Buram dari Sukabumi

    23/8/2025 05:00

    TRAGEDI memilukan datang dari Sukabumi, Jawa Barat.

  • Bersih-Bersih Total Kemenaker

    22/8/2025 05:00

    DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.

  • Utak-atik Anggaran Pendidikan

    21/8/2025 05:00

    PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.

  • Menanti Jalur Cepat KPK pada Kasus Haji

    20/8/2025 05:00

    SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.

  • Jangan Takluk oleh Silfester

    19/8/2025 05:00

    KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.

  • Terima Kritik meski Menyesakkan

    18/8/2025 05:00

    UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.

  • Kebocoran Anggaran bukan Bualan

    16/8/2025 05:00

    BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.

  • Berdaulat untuk Maju

    15/8/2025 05:00

    DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.

  • Candaan yang tidak Lucu

    14/8/2025 05:00

    BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.

  • Perbaiki Tata Kelola Haji

    13/8/2025 05:00

    MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K

  • Jalur Istimewa Silfester

    12/8/2025 05:00

    BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.

  • Hati-Hati Telat Jaga Ambalat

    11/8/2025 05:00

    PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.

  • Mengevaluasi Penyaluran Bansos

    09/8/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.

  • Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan

    08/8/2025 05:00

    PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.

  • Vonis Pantas untuk Aparat Culas

    07/8/2025 05:00

    SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.