Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KERUKUNAN beragama di Tanah Air kembali tercoreng. Di tengah masih maraknya tindakan intoleran dalam kehidupan beragama berdasarkan riset Setara Institute, kali ini aksi intoleransi kembali terjadi di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
Di daerah yang berjarak sekitar 38 kilometer dari Istana Negara di Jakarta Pusat itu, sekelompok warga membubarkan kegiatan doa yang dilakukan sejumlah mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam).
Saat membubarkan kegiatan itu, warga juga membawa senjata tajam. Akibatnya, dua mahasiswa perempuan terluka lantaran senjata tajam tersebut.
Aparat kepolisian pun telah menahan dan menetapkan status tersangka terhadap empat warga dalam kasus pembubaran dan penganiayaan. Dan, salah satunya ialah ketua rukun tetangga (RT) setempat.
Langkah dan ketegasan aparat kepolisian perlu diapresiasi.
Mereka menjadikan warga yang terlibat sebagai tersangka dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Polisi bergerak murni mengacu pada fakta dan hukum. Aparat memperlihatkan tidak takluk di bawah bayang-bayang massa atau yang kerap disebut anak kampung sini alias akamsi.
Terlepas dari keberanian kepolisian, kejadian ini juga memperlihatkan sebuah ironi. RT yang merupakan unsur negara di tingkat akar rumput semestinya berperan dalam menjaga kerukunan masyarakat. Sayangnya, justru perwakilan negara itulah yang dianggap menginisiasi pembubaran kegiatan mahasiswa di sebuah rumah kontrakan. Mereka yang semestinya meredam bibit intoleransi, justru seperti melempar api di tengah masyarakat.
Setara Institute pun menyatakan aksi pembubaran tersebut sebagai pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Dus, itu menunjukkan bahwa intoleransi dan kebencian atas nama perbedaan masih terus menjadi ancaman. Padahal, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan seharusnya dijamin oleh negara dan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Presiden Joko Widodo sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 58 tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Dalam perpres itu ditegaskan, esensi moderasi beragama antara lain adalah menghargai kemajemukan dengan menjaga kebebasan akal, berekspresi, dan beragama. Namun, aparat pemerintah justru masih setengah hati dalam menjamin kebebasan beragama di Tangerang Selatan. Kebebasan yang sudah digariskan itu, masih berembel-embel.
Seperti diistilahkan pejabat Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, kegiatan ibadah boleh dilanjutkan asalkan tidak membuat gaduh. Boleh beribadah tetapi mencari tempat lain.
Pernyataan itu sebenarnya sama saja bermakna boleh beribadah asalkan tidak di sini. Atau, secara tidak langsung, mengusir pihak-pihak yang berbeda dengan kalangan akamsi dari lingkungan tertentu.
Sebagai penyelenggara negara, semestinya pemangku kepentingan mampu bersikap lebih tegas. Mereka tidak boleh seinci pun kalah di bawah bayang-bayang tekanan massa. Apa yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian ialah teladan ketegasan itu.
Konstitusi menjamin kebebasan menjalankan kegiatan beragama bagi tiap insan warga negara. Konstitusi tidak mengenal prinsip mayoritas versus minoritas dalam jaminan kebebasan beragama. Karena itu, hal-hal yang menghambat kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan mesti dihilangkan.
Seperti, pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah tengah mengoreksi SKB dua menteri tersebut dan menggantikan dengan perpres. Koreksi itulah yang kita nanti-nantikan demi menghilangkan hambatan.
Pasalnya, SKB dua menteri itu sering menjadi biang penolakan atau pembubaran paksa ibadah. Rancangan perpres yang tinggal menunggu tanda tangan Presiden Jokowi tersebut diharapkan mampu memberi angin segar bagi toleransi dan kehidupan moderasi. Sehingga, bangsa ini dapat mengakhiri praktik intoleransi terhadap kegiatan beragama yang nyarus tidak ada habis-habisnya. Semoga.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah oase bagi jutaan rakyat untuk mengakses layanan kesehatan.
PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghadirkan satu isu strategis, yakni ambang batas parlemen.
RUANG digital yang semula digadang-gadang sebagai wahana belajar dan berkreasi bagi generasi muda kini berubah menjadi medan yang semakin berbahaya bagi anak-anak.
FANDI Ramadhan adalah potret dari petaka yang disebabkan oleh narkoba.
Para awardee ini dibiayai miliaran rupiah untuk mendapatkan kemewahan bersekolah ke luar negeri agar mereka pulang sebagai agen perubahan yang ikut membereskan ketidakidealan tersebut.
DUNIA sedang menyaksikan titik balik luar biasa dalam lanskap perdagangan internasional.
Pemerintah perlu memastikan harmonisasi regulasi, mempercepat layanan perizinan, serta memperkuat lembaga pengawas mutu agar tidak terjadi kasus penolakan produk di pelabuhan tujuan.
IRAN menutup sementara Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan negara adidaya Amerika Serikat.
SEPERTI pada 2022 dan 2024, juga pada banyak tahun sebelumnya, perbedaan jatuhnya 1 Ramadan kembali terjadi di Indonesia dan sejumlah negara lain.
KENAIKAN harga bahan pokok menjelang Ramadan kembali terulang. Polanya nyaris seragam dari tahun ke tahun.
SUDAH lebih dari dumedia a dekade, Hari Raya Imlek berdiri tegak sebagai simbol kematangan Republik dalam merawat keberagaman.
BADAN Pusat Statistik (BPS), awal Februari lalu, baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai Indonesia sepanjang 2025, yakni 5,11% secara tahunan.
DI antara puing-puing yang perlahan berganti struktur permanen, tersimpan doa ribuan warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
SWASEMBADA pangan dan energi, itu dua janji Prabowo Subianto saat membacakan pidato pelantikannya sebagai presiden pada 2024 lalu.
INGGINYA tingkat kepuasan masyarakat merupakan hal yang diidam-idamkan pemimpin.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved