Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
PELAKSANAAN Pemilu 2024 yang penuh dinamika, khususnya pemilihan presiden, usai sudah. Kemarin, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan secara resmi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia.
Mereka akan memimpin jalannya pemerintahan sejak dilantik Oktober 2024 hingga 2029 nanti. Keduanya mengemban amanat penuh tantangan, dari tantangan ekonomi hingga tantangan mengembalikan muruah demokrasi yang oleh berbagai pihak dinilai mulai melenceng.
Berbagai tantangan itu jelas membutuhkan mitra untuk menghadapinya. Jelas pula bahwa definisi mitra bukan berarti semua kekuatan politik mesti masuk gerbong. Agar pemerintahan baru berjalan sehat dengan iklim demokrasi yang kembali kuat, justru diperlukan oposisi dan kelompok kritis sebagai pengawas dan penyeimbang.
Jika semuanya ikut larut dalam pusaran kekuasaan, bisa dibayangkan upaya kemajuan yang didamba semua kalangan bakal kian sulit diwujudkan. Kemajuan dan kemakmuran, bisa jadi, sekadar jadi fatamorgana karena ketiadaan pengawas, pengkritik, dan penyeimbang.
Peran oposisi dan kritis itu dapat dimainkan oleh siapa saja. Bisa individu, pers, dan terutama partai politik yang ada di parlemen. Idealnya, sebagian dari mereka, para politikus yang ada di Senayan, harus memainkan fungsi sebagai wakil rakyat, bukan mewakili kepentingan golongan, kelompok, apalagi pribadi. Partai atau kelompok oposisi memainkan peran kritis dalam sistem demokrasi.
Oposisi berperan dalam mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah yang sedang berkuasa, memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Tanpa ada yang mengawasi, pemerintahan dapat berjalan sesukanya dan sewenang-wenang.
Di sinilah pentingnya oposisi sebagai pengawas dan penyeimbang, memainkan jantung demokrasi yang sehat, yakni adanya checks and balance. Mereka harus mengajukan pertanyaan kritis terhadap kebijakan yang akan, sedang, dan telah dibuat pemerintah jika dianggap menyimpang dan merugikan masyarakat.
Oposisi tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan alternatif kebijakan yang berbeda, menyediakan solusi, dan rencana yang dianggap lebih baik bagi publik. Oleh karena itu, oposisi juga harus melakukan kajian dan analisis, tidak asal melontarkan kritik. Ini akan memperkaya debat publik tentang cara terbaik mengelola urusan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya.
Kita punya pengalaman buruk selama Orde Baru. Saat itu, kita dikelabui oleh demokrasi yang dimonopoli oleh konsep elite yang berkuasa. Demokrasi yang mengharamkan persaingan. Demokrasi yang mementingkan mufakat, tetapi kompromi dicapai melalui monopoli kehendak.
Budaya politik Orde Baru telah memberi kita pelajaran yang sangat mahal bahwa pemerintahan tanpa oposisi cenderung tidak tahu diri dan sewenang-wenang. Oleh sebab itu, peran oposisi sangat penting dalam sistem demokrasi karena membantu memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat. Dengan begitu, ada pemeriksaan dan keseimbangan yang berkesinambungan terhadap pemerintah.
Oposisi harus diterima sebagai budaya politik yang sehat. Mereka jangan dilihat sebagai musuh yang harus dilenyapkan. Sebaliknya, partai politik juga jangan merasa hina untuk menjadi oposisi. Kita bukan lagi hidup di zaman totalitarian. Keberadaan oposisi adalah hal yang biasa-biasa saja dalam peradaban politik modern. Keberadaan oposisi yang efektif dan berfungsi dengan baik, justru adalah tanda sehatnya demokrasi suatu negara.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved