Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
DI tengah suasana Idul Fitri, ketika masyarakat umumnya saling bermaafan, publik disuguhi 'drama perseteruan' antarelite politik terutama Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi. Perseteruan itu merupakan residu pilpres yang dimenangi pasangan Prabowo dan Gibran, putra Jokowi.
Pimpinan PDIP, partai tempat Jokowi dan Gibran bernaung, merasa dikhianati oleh keduanya karena menyempal dari kesepakatan partai yang mengusung Ganjar-Mahfud. Sebagai partai yang membesarkan Jokowi, juga Gibran, PDIP merasa perlu mendapatkan rasa hormat yang tinggi.
Kini, setelah pilpres berakhir dan KPU menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang, perseteruan bukannya mereda, melainkan tampaknya kian meruncing.
Penyebabnya sepele. Jokowi kabarnya ingin bertemu Megawati. Sebagai kader PDIP, mantan Wali Kota Solo yang kini menjabat sebagai presiden itu, diberitakan ingin bertemu Mega, selaku ketua umum partai berlambang Banteng tersebut. Suatu keinginan yang wajar, yang muda menyambangi yang tua. Apalagi ini masih momen Hari Raya, saat yang pas untuk bersilaturahim dan bermaafan. Kata pihak istana, rencana silaturahim antarpemimpin itu sedang diatur.
Kita tentu menyambut baik rencana itu. Sudah sewajarnya para pemimpin memberi teladan. Perbedaan sikap politik selama pemilu, memang semestinya ditepikan sejenak. Perkara tidak setuju dengan proses penyelenggaraannya yang dianggap tidak adil atau curang, biarlah itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Tugas pemimpin adalah memberi contoh bahwa rivalitas politik tidak harus memutus persaudaraan dan pertemanan.
Kami yakin, bahkan teramat yakin, Megawati dan Jokowi menyadari hal itu. Yang jadi persoalan adalah masing-masing pendukung seolah tidak rela kedua pemimpin tersebut bertemu. Mereka saling sindir di media massa. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Jokowi tidak bisa langsung bertemu Megawati, tapi harus menemui anak ranting partai terlebih dulu.
Menurut Hasto, itu merupakan usulan kader arus bawah PDIP. Ucapan Hasto ini mendapat reaksi dari relawan Jokowi yang menilai syarat itu mengada-ada dan menganggapnya kekanak-kanakan.
Polemik inilah yang mengemuka dan menghiasi percakapan di ruang publik akhir-akhir ini. Suatu komunikasi politik yang kurang baik. Sebaiknya, kedua pihak bersikap bijak dengan menahan diri untuk tidak saling melontarkan pernyataan yang dapat menyinggung satu sama lain. Selain kurang elok, sikap semacam itu hanya memperkeruh suasana.
Masyarakat yang terbelah sewaktu pemilu saja sudah saling berangkulan dan bermaafan, masak elitenya terus gontok-gontokan. Mau sampai kapan?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.
DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved