Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
DI tengah suasana Idul Fitri, ketika masyarakat umumnya saling bermaafan, publik disuguhi 'drama perseteruan' antarelite politik terutama Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi. Perseteruan itu merupakan residu pilpres yang dimenangi pasangan Prabowo dan Gibran, putra Jokowi.
Pimpinan PDIP, partai tempat Jokowi dan Gibran bernaung, merasa dikhianati oleh keduanya karena menyempal dari kesepakatan partai yang mengusung Ganjar-Mahfud. Sebagai partai yang membesarkan Jokowi, juga Gibran, PDIP merasa perlu mendapatkan rasa hormat yang tinggi.
Kini, setelah pilpres berakhir dan KPU menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang, perseteruan bukannya mereda, melainkan tampaknya kian meruncing.
Penyebabnya sepele. Jokowi kabarnya ingin bertemu Megawati. Sebagai kader PDIP, mantan Wali Kota Solo yang kini menjabat sebagai presiden itu, diberitakan ingin bertemu Mega, selaku ketua umum partai berlambang Banteng tersebut. Suatu keinginan yang wajar, yang muda menyambangi yang tua. Apalagi ini masih momen Hari Raya, saat yang pas untuk bersilaturahim dan bermaafan. Kata pihak istana, rencana silaturahim antarpemimpin itu sedang diatur.
Kita tentu menyambut baik rencana itu. Sudah sewajarnya para pemimpin memberi teladan. Perbedaan sikap politik selama pemilu, memang semestinya ditepikan sejenak. Perkara tidak setuju dengan proses penyelenggaraannya yang dianggap tidak adil atau curang, biarlah itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Tugas pemimpin adalah memberi contoh bahwa rivalitas politik tidak harus memutus persaudaraan dan pertemanan.
Kami yakin, bahkan teramat yakin, Megawati dan Jokowi menyadari hal itu. Yang jadi persoalan adalah masing-masing pendukung seolah tidak rela kedua pemimpin tersebut bertemu. Mereka saling sindir di media massa. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Jokowi tidak bisa langsung bertemu Megawati, tapi harus menemui anak ranting partai terlebih dulu.
Menurut Hasto, itu merupakan usulan kader arus bawah PDIP. Ucapan Hasto ini mendapat reaksi dari relawan Jokowi yang menilai syarat itu mengada-ada dan menganggapnya kekanak-kanakan.
Polemik inilah yang mengemuka dan menghiasi percakapan di ruang publik akhir-akhir ini. Suatu komunikasi politik yang kurang baik. Sebaiknya, kedua pihak bersikap bijak dengan menahan diri untuk tidak saling melontarkan pernyataan yang dapat menyinggung satu sama lain. Selain kurang elok, sikap semacam itu hanya memperkeruh suasana.
Masyarakat yang terbelah sewaktu pemilu saja sudah saling berangkulan dan bermaafan, masak elitenya terus gontok-gontokan. Mau sampai kapan?
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.
Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah berkali-kali merekomendasikan penaikan banpol.
SUDAH jatuh tertimpa tangga, masih lagi tertabrak mobil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved