Headline

Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Dekati Papua dengan Hati

11/4/2024 20:00

SUDAH lebih dari enam dekade, Papua berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuh presiden yang pernah memimpin Indonesia juga menyatakan perhatian mereka terhadap provinsi yang awalnya bernama Irian Jaya tersebut. Dengan wilayah Papua yang luas, kini daerah itu telah dimekarkan menjadi enam provinsi. 

Hanya, hingga kini, persoalan keamanan di Papua tidak kunjung tuntas. Bahkan, negara sampai perlu mengubah istilah kelompok bersenjata selama berkali-kali. Di era Orde Baru, negara menyebut kelompok bersenjata di Papua sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Lalu, sejak reformasi, sebutan OPM diganti dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Separatis Teroris. Kini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali mengistilahkan kelompok bersenjata sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Alasannya, kelompok bersenjata itu sudah melakukan teror serta pemerkosaan terhadap guru dan tenaga kesehatan, juga membunuh personel TNI, Polri, dan masyarakat. TNI merasa mempunyai metode tersendiri untuk penyelesaian masalah di Papua. Selain operasi bersenjata, TNI juga mengedepankan pendekatan lainnya.  

Sebab, personel TNI di Papua berfungsi ganda. Selain menjaga keamanan, para prajurit juga bisa melakukan tugas sosial seperti pelayanan kesehatan atau mengajar anak sekolah. 

Perubahan sebutan dari KKB menjadi OPM di Papua terkesan sepele. Padahal, konsekuensi pengembalian sebutan itu amat serius. Dengan sebutan KKB  pendekatan hukum menjadi panglima dalam menghadapi para kelompok bersenjata di Papua. Dengan sebutan OPM, bila merujuk ke era Orde Baru, maka pendekatan yang digunakan ialah penumpasan secara militer.

Akan tetapi, terlepas dari apapun penyebutannya, ribuan personel kombatan sudah ditempatkan di provinsi paling timur di Indonesia itu. Belum lagi, sebagaimana yang pernah menjadi temuan Imparsial, ribuan personel nonorganik juga ditèmpatkan di Papua. Tapi, gangguan keamanan masih terus mengancam aparat maupun masyarakat di Papua. 

Pendekatan keamanan di Papua yang kini ditekankan seakan berbeda 180 derajat jika dibandingkan dengan semangat yang dibawa Presiden Joko Widodo sejak 2014. Bagi Panglima tertinggi itu, permasalahan di Papua harus diselesaikan dengan hati yang jujur dan terbuka. Bukan sekadar janji, apalagi senjata api. 

Masalah Papua adalah masalah Republik. Sebab, seperti pernah diungkapkan Presiden pertama yang juga proklamator Soekarno, Papua adalah bagian tidak terpisahkan dari Tanah Air. Indonesia tidak akan utuh tanpa kehadiran Papua.

Hanya, Papua masih harus berkutat dengan kemiskinan. Sedangkan program pembangunan untuk menyelesaikan kemiskinan membutuhkan rasa aman. Adapun gangguan keamanan juga merupakan akibat dari sejumlah hal. Salah satunya adalah kemiskinan. Seakan menjadi sebuah siklus yang akan selalu berputar.

Pendekatan keamanan bukan barang baru di daerah matahari terbit itu. Dan, sama sekali terbukti tidak mampu memutus siklus kekerasan. Makanya, di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pendekatan di Papua lebih mengedepankan dialog dan pendekatan kultural dalam menyelesaikan konflik. Di masa Gus Dur, nama Irian Jaya diganti Papua. Gus Dur juga yang membiarkan pengibaran bendera bergambar bintang kejora dan menyamakannya dengan umbul-umbul identitas budaya.

Sebab, bagi Gus Dur, dialog hanya bisa berjalan bila masyarakat Papua nyaman dalam mengekspresikan identitas kebudayaan. Sehingga, semua pihak yang berdialog bisa duduk bersama dengan nyaman, saling menghormati, dan mendengarkan pendapat masing-masing. 

Karena itu, Papua mestinya jangan didekati semata dengan pendekatan kekerasan atau saling menumpas. Problem di Papua mesti diselesaikan melalui jalan dialog dan kemanusiaan, yang terbukti pernah bisa mendinginkan situasi walau sejenak. Kini, seruan serupa patut digaungkan, agar negara tidak terseret terlampau jauh untuk menjadi bagian dari spiral kekerasan di Papua.



Berita Lainnya
  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.