Headline

Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Petaka Kegagalan Insinyur Negara

06/4/2024 05:00

BELUM genap setahun dioperasikan, Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) terpaksa ditutup sementara lantaran amblesnya badan jalan akibat tanah longsor di kilometer 64 arah Sukabumi pada Rabu (3/4) malam. Diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Agustus 2023, jalan tol itu gagal dinikmati masyarakat pada arus mudik tahun ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebut insiden itu dipicu oleh curah hujan yang tinggi. Foto amblesnya badan jalan itu membuat bergidik. Jalan tol yang terbentang di atas perbukitan itu menggantung tak berdaya lantaran tanah penahan di bawahnya sudah tak ada lagi. Tanah longsor masih terus terjadi hingga kemarin seiring dengan hujan yang bolak-balik mengguyur kawasan itu.

Publik sontak dibuat kaget lantaran jalan tol seharga triliunan rupiah itu bisa ambrol akibat tanah yang tergerus air hujan. Apakah sebelum membangun tidak diteliti dulu kontur dan tekstur tanahnya? Begitu pertanyaan di benak publik. Dari penelitian itu tentunya akan didapat gambaran apakah tanah di lokasi amblesnya jalan itu rawan longsor atau tidak.

Bukan bermaksud mengajari, tapi orang awam pun paham, jika kawasan itu berkategori rawan longsor, tentunya perlu dibangun talut agar tanah dapat mengikat kuat fondasi jalan. Fondasi yang kokoh dan kuat menancap ke tanah jadi modal utama kekuatan bangunan atau jalan di atasnya. Mestinya ilmu soal fondasi itu tak perlu lagi diingatkan kepada para tukang insinyur level negara. Tukang bangunan rumah petakan saja sudah sangat memahaminya.

Karena itu, bukan tanpa alasan masyarakat dibuat kaget atas amblesnya jalan tol itu. Pada belajar di mana para insinyur negara yang membangunnya, kok malah menyalahkan air hujan sebagai penyebabnya? Jika hujan yang dijadikan kambing hitam, tak perlu sekolah tinggi-tinggi para insinyur negara itu.

Ambrolnya jalan tol itu jelas akibat kegagalan, bukan sekadar kesalahan konstruksi. Kegagalan itu sudah dimulai dari tahap awal di perencanaan yang gagal paham soal kontur tanah. Ongkos dari kegagalan tersebut tentu tak murah. Pihak berwenang tak bisa hanya merenovasi atau memperbaiki titik kerusakan, tetapi harus merekonstruksi ulang, karena pekerjaan dimulai dari awal lagi yakni membangun fondasi yang kokoh.

Ruas Tol Semarang-Solo dapat menjadi contoh. Dibangun di kawasan yang melintasi banyak tebing dan jurang, pada ruas tol itu banyak dibangun talut di banyak titik rawan longsor. Insinyur yang membangunnya paham betul kawasan perbukitan tak bisa dijadikan ajang coba-coba walau hanya demi biaya murah.

Hal yang membuat publik kian heran, bagaimana caranya Tol Bocimi bisa dinyatakan lolos uji laik fungsi? Hal itu tentu saja mempermalukan wajah Presiden karena meresmikan proyek yang bakal ambrol hanya dalam beberapa bulan. Karena itu, perlu evaluasi total dari proyek tersebut sebelum membangun ulang jalan yang hancur itu.

Negara jelas sudah rugi dua kali. Belum balik modal, jalan sudah hancur. Ditambah lagi dengan keluarnya biaya baru untuk membangun ulang jalan baru.

Atas nama rakyat, DPR mesti meminta pertanggungjawaban kementerian yang membangun jalan tol itu. Begitu pula dengan Presiden yang sudah kadung dibekap rasa malu. Presiden terlalu mudah percaya pada laporan bawahan bahwa jalan tol itu sudah siap dioperasikan. Presiden harus menginstruksikan investigasi menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, pembangunan, hingga pengawasannya. Jika ada satu saja dari ketiga proses itu yang tak beres, segera benahi agar masyarakat tak lagi jadi korban.

Cukup Km 64 di Tol Bocimi yang menjadi saksi bobroknya pembangunan infrastruktur kita. Penyakit itu tak boleh menular ke proyek lain.



Berita Lainnya
  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.

  • Urgensi Menaikkan Bantuan Parpol

    24/5/2025 05:00

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah berkali-kali merekomendasikan penaikan banpol.