Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
DALAM UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan harus sama rata di seluruh penjuru Tanah Air agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Selain mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan juga berfungsi memperkuat karakter bangsa dan mengembangkan kecintaan kepada tanah air.
Dalam hal memperkuat karakter bangsa dan mengembangkan kecintaan terhadap tanah air, gerakan kepanduan menjadi salah satu pilarnya. Gerakan kepanduan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Dimulai sejak zaman pergerakan kemerdekaan, gerakan kepanduan memberikan sumbangsih besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kenyataan sejarah menunjukkan tokoh-tokoh kepanduan adalah para pahlawan nasional, seperti Proklamator Ir Soekarno dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
Artinya, gerakan kepanduan yang di era kemerdekaan menjadi gerakan Pramuka menjadi salah satu sarana untuk membentuk karakter generasi muda dan para penerus bangsa.
Apalagi jika dibaca tujuan pendidikan kepramukaan, disebutkan bahwa pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan Pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Dengan seluruh pertimbangan tersebut, setiap peserta didik berhak ikut serta dalam pendidikan kepramukaan.
Gerakan Pramuka juga bertekad agar murid yang merupakan generasi penerus bangsa memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa ini ke depan.
Maka, menjadi lumrah jika Kurikulum 2013 memasukkan gerakan Pramuka sebagai ekskul yang bersifat wajib. Hal itu tertuang dalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Di tengah arus deras globalisasi saat ini, kehidupan berbangsa sangat mudah terkikis. Nilai-nilai budi pekerti dan etika dalam kehidupan bermasyarakat sudah sangat longgar. Dengan pertimbangan itu, pendidikan yang dapat menanamkan budi pekerti serta memperkuat karakter bangsa, kecintaan terhadap tanah air, sudah sepatutnya dipertahankan.
Karena itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah bisa dibilang sebuah kemunduran dalam memperkuat karakter bangsa. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa ekskul Pramuka menjadi ekskul yang sukarela untuk diikuti oleh peserta didik.
Artinya, itu hanya pilihan. Peserta didik bisa memilih ikut atau tidak. Padahal nilai-nilai kebangsaan, kecintaan kepada tanah air, dan penguatan karakter adalah sesuatu yang harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak usia dini atau sekolah dasar bahkan yang menengah pun belum bisa menentukan pilihan mereka sendiri, apa yang baik atau buruk buat mereka.
Perlu diingat, kepramukaan berbeda dengan ekstrakurikuler lainnya. Ini tidak lepas dari sejarah panjang dan peran kepramukaan dalam perjalanan bangsa Indonesia sendiri. Pendidikan kepramukaan sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Daripada menurunkan derajat kepramukaan, lebih baik naikkan statusnya menjadi salah satu mata pelajaran.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved