Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Saatnya OKI Menjinakkan Israel

29/3/2024 20:00

RESOLUSI Dewan Keamanan (DK) PBB terhadap Israel telah dikeluarkan. Babak baru jatuhnya resolusi ini tidak lain dan tidak bukan terjadi lantaran Amerika Serikat, sekutu setia Israel, memilih abstain dalam voting. Namun, sikap Amerika yang melunak tak juga membuat Israel jinak.

Resolusi DK PBB itu memerintahkan agar selama Ramadan ada gencatan senjata di Jalur Gaza. Perang panas selama berbulan-bulan sudah menelan ribuan korban nyawa termasuk di antaranya bayi dan anak-anak. Tragedi kemanusiaan ini jelas tidak lagi bisa dibiarkan.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa Israel tetap tegar tengkuk tak peduli dan tetap melakukan serangan? Bukankah Israel seharusnya paham bahwa apabila resolusi sudah keluar pelanggaran terhadap hal ini bisa mendatangkan sanksi yang lebih berat?

Bahkan Pasal 41 dan 42 Piagam PBB mengatur bahwa kekuatan militer bisa dilakukan terhadap pihak yang melanggar resolusi. Lebih jauh, Israel bila terus merasa di atas kesepakatan PBB itu bisa dikenai sanksi lainnya mulai dari sanksi ekonomi hingga hubungan diplomatik.

Namun, resolusi memang jangan dibiarkan menjadi jurus tunggal. Sejatinya resolusi DK PBB ini harus terus dikawal dan dipastikan bergigi oleh negara-negara dan institusi internasional yang ingin perang dihentikan. Indonesia tentu bisa menjadi pionirnya.

Indonesia sebagai negara yang konsisten menyuarakan kemerdekan Palestina harus lanjut maju. Bahkan, mesti meningkatkan dosis aksi untuk menyelamatkan Palestina. Apalagi, Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar kian dianggap penting di berbagai organisasi regional dan internasional. OKI atau Organisasi Kerja Sama Islam menjadi salah satu wadah di mana Indonesia juga bernaung, harus menjadi tiang api memastikan resolusi PBB dipatuhi.

Kita mendorong pemerintah Indonesia untuk menginisiasi pertemuan OKI yg mendesak Israel mematuhi resolusi itu. Effort Indonesia dalam kasus Palestina mesti ditingkatkan, karena isu Palestina ini bisa berpengaruh terhadap percaturan global. Juga, bisa memengaruhi posisi Indonesia.

Sebelumnya, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan negara Liga Arab rampung menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gabungan Luar Biasa pada 11 November silam. Sejumlah keputusan lahir di antaranya berisi kecaman agresi Israel terhadap Jalur Gaza dan kejahatan perang yang tidak manusiawi. Bukan tidak mungkin lahirnya resolusi PBB yang terbaru ini merupakan jalan panjang yang ditempuh setelah KTT gabungan luar biasa itu berakhir. Artinya tidak ada satu usaha yang sia-sia meski terasa berjalan lambat.

Untuk itu, Indonesia jangan ragu untuk kembali membangkitkan semangat juang negara-negara anggota OKI untuk bersikap tegas terhadap Israel. Jangan biarkan rakyat Palestina di jalur Gaza terus menderita. Ingat baik-baik pesan Bung Karno saat berpidato di Konferensi Asia Afrika Tahun 1955. Dikatakan bahwa kolonialisme belum mati, ia hanya berubah bentuk.

OKI yang beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka layaknya sebuah kekuatan besar untuk memerangi kolonialisme yang sedang berubah bentuk.



Berita Lainnya
  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.