Headline

Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Jangan Berhenti Kawal Harga Pangan

27/3/2024 21:00

URUSAN pangan ialah urusan mendasar. Tapi, justru di soal mendasar itu negeri ini kerap kedodoran. Bahkan, sudah berbulan-bulan harga pangan tetap tidak terkendali. Perhelatan politik pemilu membuat fokus penanganan dan stabilisasi harga pangan terpecah.

Apalagi, kementerian yang mengurus soal harga pangan, yakni Kementerian Perdagangan, dipimpin oleh ketua umum partai politik. Urusan parpol tidak mungkin ditinggalkan demi mengurusi tugas jabatan saja.

Maka, residu dari gagal fokus mengurusi harga bahan pokok strategis itu dirasakan hingga kini. Apa yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahwa stok pangan mencukupi, tidak sejurus dengan kenyataan di lapangan. Apalagi bila bicara harga pangan yang masih stabil tinggi, Mendag terkesan kerap menyampaikan jawaban berkelit.

Saat mendatangi Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (26/3), lalu, misalnya, Zulhas menyebut ia senang mendapati stok pangan yang mencukupi serta harga sejumlah komoditas yang mulai turun. Namun Mendag tidak berani menggaransi bahwa harga pangan tidak akan naik menjelang Lebaran.

Pernyataan itu sungguh aneh jika benar keluar dari pejabat negara yang mengurusi persoalan distribusi pangan. Zulhas seakan hendak menyatakan pemerintah off dulu untuk menjamin stabilitas harga di kala jelang Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah seakan takluk menghadapi hukum pasar jelang Lebaran.

Padahal, beberapa tahun yang lalu, di era Mendag sebelum Zulhas, koordinasi dan pengawasan antarlini sukses membuat harga pangan stabil saat Ramadan maupun menjelang Lebaran. Itu artinya, pernah ada kisah sukses pengendalian harga pangan yang mestinya menjadi benchmark bagi pemerintah saat ini.

Sudah bukan keanehan bila kebutuhan pangan dan barang meningkat pesat di saat-saat tertentu. Akan tetapi, itu bukan berarti tidak bisa dikendalikan. Pemerintah dengan semua perangkat, aparat, dan anggaran, semestinya sudah bisa memprediksi peningkatan kebutuhan tersebut dari jauh-jauh hari.

Prediksi itulah yang kemudian dapat menjadi modal bagi pemerintah untuk mengantisipasi dan mempersiapkan suplai barang untuk memenuhi kebutuhan. Kalau tidak dipersiapkan, sudah pasti jumlah barang yang tersedia akan kurang dari kebutuhan. Ujung-ujungnya adalah harga barang akan naik lagi.

Anehnya, kali ini pemerintah menjamin stok suplai barang cukup, tetapi justru mengaku tidak mampu menjamin stabilitas harga. Pernyataan Mendag tentu memunculkan psikologi publik untuk melakukan panic buying. Sebab, pernyataan itu seakan menjadi komando untuk segera membeli barang-barang saat ini, yaitu sebelum harga naik dan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah.

Sebagai politikus kawakan, Zulhas adalah orang yang berpengalaman dan khatam akan komunikasi publik. Ia pun pasti paham, pemerintah selaku pemimpin negara dibekali kewenangan yang tidak main-main. Mereka bisa membuat, menerapkan, dan menilai pelaksanaan peraturan. Karena itu menjadi aneh melihat ia malah memunculkan kepanikan.

Ingat, rakyat butuh pemerintah yang selalu hadir serta berpihak kepada rakyat. Pemerintah yang mampu memberi rasa aman, kenyamanan, dan kepastian bagi publik. Bukan pemerintah yang justru membuat panik dan memunculkan keresahan.



Berita Lainnya
  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.

  • Urgensi Menaikkan Bantuan Parpol

    24/5/2025 05:00

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah berkali-kali merekomendasikan penaikan banpol.