Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Perkuat Ketahanan Bencana

19/3/2024 05:00

BENCANA tak henti menyapa negeri ini. Dalam beberapa waktu terakhir, banjir melanda sejumlah provinsi, seperti di Sumatra Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Status darurat bencana diterapkan di daerah-daerah tersebut.

Dampak banjir kali ini luar biasa. Transportasi dan ekonomi lumpuh, puluhan ribu warga harus mengungsi, serta ratusan hektare tanaman padi puso. Itu bisa mengancam ketahanan pangan. Di Sumatra Barat, misalnya, 616 hektare tanaman padi di Pasaman Barat habis dibawa banjir. Di Pesisir Selatan, 6.892 tanaman padi petani juga hanyut.

Dari berbagai provinsi yang dilanda banjir, Provinsi Jawa Tengah tergolong yang paling parah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat setidaknya terjadi 104 bencana alam yang melanda wilayah tersebut sejak awal 2024.

Sejumlah daerah di Jawa Tengah susul-menyusul dilanda banjir. Semarang, Pekalongan, Kendal, Grobogan, Demak, Kudus, Pati, dan Jepara berderetan tersapu oleh banjir. Banjir paling parah dialami Demak yang menggenangi 89 desa dalam 11 kecamatan. Jumlah pengungsi juga melonjak hingga menjadi 22.725 jiwa pada Senin (18/3). Jumlah itu bisa bertambah mengingat banjir yang kian meluas dan hujan terus mengguyur.

Bencana banjir tampaknya akan meluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Tanah Air masih akan terjadi selama tiga sampai empat hari mendatang hingga akhir pekan ketiga Maret. Potensi cuaca ekstrem tersebut terkonsentrasi hampir merata di seluruh wilayah Tanah Air.

Dengan peringatan yang dikeluarkan BMKG tersebut, tidak ada jalan lain, pemerintah daerah ataupun pusat mesti bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, seperti bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Potensi bencana tersebut sulit dicegah. Karena itu, pemerintah harus menyiapkan mitigasi untuk mengurangi dampak bencana tersebut untuk mengurangi korban jiwa, harta benda, ataupun dampak ekonomi.

Kondisi alam yang berpotensi memicu bencana tidak bisa dikontrol siapa pun. Letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik, membuat Indonesia sangat rawan bencana, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.

Dengan kondisi geografis tersebut semestinya pemerintah pusat ataupun daerah lebih memperkuat kewaspadaan menghadapi bencana. Pemerintah sejatinya punya otoritas penuh untuk membuat serangkaian kebijakan agar menekan dampak bencana seminim mungkin. Namun, faktanya, pemerintah selalu tergopoh-gopoh dan tergagap ketika bencana tiba.

Apa yang terjadi di Jawa Tengah saat ini ialah contoh nyata betapa penanganan yang diberikan kepada korban banjir ataupun untuk 'mengusir' banjir itu cenderung lambat. Penanganan yang diberikan pemerintah memperlihatkan seolah-olah kita negara yang tak pernah terlanda oleh bencana, seakan-akan Tanah Air ialah tempat paling aman dari bencana.

Kondisi yang selalu terjadi Indonesia itu seakan tidak pernah menemukan solusi dengan formula yang paten. Kesiapsiagaan untuk melakukan mitigasi selalu gagal, bencana di negeri ini terus menelan korban jiwa.

Ke depan, politik kebencanaan harus benar-benar ditegakkan. Terapkan semua aspek penanganannya, tanpa ada terkecuali. Siapkan anggaran mitigasi yang memadai, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Berikan sosialisasi kesiapan bencana yang tersistem. Peningkatan literasi kebencanaan juga penting untuk memperkukuh ketahanan bencana bangsa ini.



Berita Lainnya
  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.