Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KONYOL dan menggelikan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara yang juga wasit dalam Pemilu 2024 selama ini menyimpan rahasia. Diam-diam, lembaga itu menggandeng Alibaba, raksasa teknologi asal Tiongkok, dalam komputasi awan (cloud) untuk Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
KPU menyimpan rapat-rapat informasi itu kepada publik meski masyarakat sudah mulai curiga saat Sirekap terus-terusan dibekap masalah sejak penghitungan suara dimulai pada 14 Februari 2024.
Konyolnya, semua rahasia itu baru terbongkar karena ada yang mengadukannya ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Sementara itu, hal yang bikin geli masyarakat ialah KPU sebagai lembaga publik ternyata menyimpan rahasia ke publik.
Apresiasi sebesar-besarnya disampaikan buat Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (Yakin), yang karena gugatan mereka ke KIP, KPU akhirnya bisa dibuka suaranya dan berkata jujur. Sidang lanjutan sengketa informasi antara Yakin dan KPU di Kantor KIP pada Rabu (13/3) itulah yang pelan-pelan membongkar keanehan sikap KPU itu.
Sidang lanjutan itu pula yang membuka tabir bahwa informasi kerja sama KPU-Alibaba itu masuk kategori terbuka untuk umum, bukan rahasia negara, apalagi mengancam keamanan negara. Sementara itu, sebelumnya KPU malah melempar alasan konyol ketika didesak pertanyaan mengapa menyimpan rapat-rapat informasi soal kerja sama dengan Alibaba itu.
Menurut KPU, publik, termasuk peserta pemilu, tak boleh tahu soal kerja sama itu karena pengadaan server dan kontrak dengan Alibaba masuk kategori informasi yang dikecualikan. Lo, ada apa dengan keamanan dan rahasia negara sampai-sampai kerja sama penyewaan server mesti dirahasiakan dari publik?
Siapa pun mafhum, pesta demokrasi dari Sabang sampai Merauke perlu menyewa jasa partikelir alias swasta dalam pembuatan sistem hingga penyimpanan hasil penghitungan suara. UU pun memberi ruang kepada KPU untuk menggelar lelang pengadaan jasa itu agar prosesnya serbatransparan.
Lalu, apa yang sesungguhnya disembunyikan KPU sehingga pengadaan server mereka harus dirahasiakan atau perusahaan pemegang kontrak tak boleh diketahui publik? Aneh dan lucu karena pengadaan barang dan jasa pemerintah diperintahkan UU dilakukan secara terbuka, kecuali menyangkut keamanan dan rahasia negara.
Setiap warga negara, apalagi pejabat negara, tentu terikat dengan kewajiban untuk menyimpan rapat-rapat rahasia negara. Sanksi pidana sudah menanti bagi yang membocorkannya. Akan tetapi, apa pula yang perlu dirahasiakan dari proses dan hasil penghitungan suara hasil pemilu? Bukankah pemilu berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga tak ada dusta di antara kita?
Sikap KPU itu jelas menyulut kecurigaan masyarakat akan netralitas mereka sebagai penyelenggara yang juga wasit pemilu. Apalagi, sedari awal KPU sudah menunjukkan gelagat aneh dengan terus bersilat lidah saat Sirekap mulai bermasalah. Sampai kini pun penuntasan masalah menyangkut Sirekap tak pernah sampai pada solusi konkretnya.
KPU sebaiknya jangan main-main dengan kepercayaan publik. Setelah sebagian besar tahapan proses sudah dilewati, semua mata kini sedang tertuju pada hasil pemilu untuk mencegah terjadinya kecurangan. Seperti kita singgung berkali-kali di forum ini, apabila publik mulai tak percaya pada kerja KPU, legalitas hasil pemilu akan menjadi taruhannya.
Diisi awak yang terdidik, KPU tentu paham, selain rahasia negara, hanya bangkai yang perlu ditutup rapat-rapat agar bau busuknya tak merebak ke mana-mana. Terbuka sedikit saja, apalagi jika bangkai itu sudah berumur lama, aroma menyengat tentu akan mudah tercium.
Pertanyaan bagi KPU, bangkai apa yang kau sembunyikan?
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved