Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BANJIR dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, membuat pilu dan geram. Bukan saja karena banjir yang memang kerap terjadi. Rangkaian fakta yang terungkap belakangan sering menunjukkan bahwa ulah manusialah yang menjadi sumber petaka terbesar.
Hal itu pula yang patut kita curigai dari banjir dan tanah longsor yang terjadi pada 7 Maret 2024 di Tanah Minangkabau. Hingga kemarin, bencana ini dilaporkan menelan 30 korban jiwa dan 6 orang masih dinyatakan hilang. Kerugian materi diperkirakan mencapai Rp236 miliar.
Totalnya, banjir itu melanda 12 daerah di Sumatra Barat. Lima di antaranya berstatus darurat, yakni Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Padang Pariaman. Betul, seperti yang dilansir BMKG, di hari nahas itu bahkan hingga 10 Maret, wilayah Sumatra Barat diguyur hujan deras.
Namun, hujan tak pernah jadi faktor tunggal untuk banjir, apalagi tanah longsor. Selama kondisi alam terjaga, hujan tidak pernah menyalahi kodratnya sebagai berkah. Sebab itu pula, laporan banjir dan tanah longsor nyatanya lebih sejurus dengan laporan kerusakan lingkungan ketimbang naiknya curah hujan.
Dalam banjir besar di Pesisir Selatan pada 2021, misalnya, banyak laporan tentang maraknya tambang galian C yang membuat erosi DAS hulu Tapan. Ditambah lagi ada setidaknya dua tambang batu bara yang sampai menyebabkan pendangkalan sungai. Kedua hal itu dilaporkan terjadi Kecamatan Ranah Ampek Hulu dan Basa Ampek Balai, Tapan.
Namun, pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, seperti belum serius menindak penambangan yang jelas-jelas merusak lingkungan. Berbagai pemberitaan soal aktivitas tambang ilegal di wilayah Pesisir Selatan pun terus muncul di tahun-tahun berikutnya, bahkan makin terang-terangan.
Tak hanya di Sumatra Barat, di wilayah lain Nusantara yang belakangan juga terlanda banjir atau tanah longsor, seperti Bogor, Majalengka, dan Kuningan, alih fungsi lahan untuk pertanian, permukiman, dan pariwisata juga patut ditengarai ikut menjadi faktor.
Di Desa Cibereum, Cisarua, Bogor, yang beberapa hari lalu terjadi tanah longsor, juga pernah mengalami hal serupa pada 2022. Meski tidak tepat di lokasi yang sama, wilayah dengan kontur miring itu memiliki risiko tinggi karena menjadi permukiman dan tempat wisata.
Tingginya penggunaan lahan untuk permukiman dan pertanian pula yang diduga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir di Majalengka, Jawa Barat. Hal itu pun bukan baru karena peristiwa dan penyebab banjir tempo hari tersebut juga nyaris serupa dengan yang terjadi di 2021.
Sederet bencana itu menunjukkan bahwa faktor manusia berperan besar mencegah maupun menimbulkan petaka. Bertumpuk kajian tentang krisis cuaca, termasuk El Nino dan La Nina, yang siklusnya kian dekat dan makin parah di 2030, tidak akan bermanfaat selama tidak menjadi pijakan kebijakan pemerintah.
Cuaca dan iklim adalah fenomena alam yang sulit dikendalikan. Kondisi cuaca hanya bisa diramalkan, itu pun terkadang tidak menentu. Yang perlu dan bisa dilakukan ialah meminimalkan dampak buruknya. Kebijakan pencegahan dan penanggulangan mesti holistik sejak penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) hingga penegakan hukum terhadap berbagai aktivitas ilegal di wilayah tersebut.
Tanpa itu semua, pemerintah sesungguhnya sedang menciptakan petaka sendiri seiring dengan laju perubahan iklim global yang memang tidak bisa dihentikan. Karena itu, pemerintah pusat maupun daerah dan instansi harus benar-benar bersiaga, siap sedia. Skala tinggi ataupun rendah dampak bencana sesungguhnya tidak hanya disebabkan besarnya cuaca ekstrem, tetapi juga dari kualitas kesiagaan itu sendiri.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved