Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
BELUM tuntas dengan kontroversi Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu alias Sirekap yang amburadul, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menghadapi masalah molornya proses rekapitulasi penghitungan suara. Hingga kemarin, masih banyak KPU kabupaten/kota yang belum rampung merekapitulasi. Padahal dalam Peraturan KPU No 5/2024 telah ditetapkan 5 Maret 2024 sebagai batas akhir penghitungan suara untuk tingkat kabupaten/kota, 10 Maret untuk provinsi, dan 20 Maret untuk nasional.
Khawatir bakal dituding melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, KPU buru-buru menerbitkan surat edaran sebelum jatuh tempo 5 Maret. Surat edaran tertanggal 4 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia itu diterbitkan untuk memperpanjang waktu rekapitulasi. Alasan KPU, telah terjadi force majeur atau situasi di luar kendali penyelenggara dalam penghitungan suara akibat banyaknya interupsi, protes, hingga pencermatan kembali data.
Sebagai event organizer pemilu, KPU tak profesional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Mereka yang buat jadwal dan peraturan, mereka pula yang melanggar dan menggantinya. Mereka tak belajar dari pengalaman sehingga gagal memitigasi risiko dari rekapitulasi manual secara berjenjang. Hal itu yang kian memperkuat keraguan publik akan profesionalitas KPU.
Minimnya mitigasi dan perencanaan jelas tersirat dari surat edaran itu. Surat itu menunjukkan KPU tak mengira bahwa dalam proses rekapitulasi ada potensi protes dari peserta pemilu yang memakan waktu. Padahal, protes yang tak sedikit berujung pada kericuhan itu sudah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya, bukan hal yang baru.
Masyarakat tentu saja bertanya-tanya, ada apa di balik molornya waktu rekapitulasi ini. Alasan force majeur jelas melawan akal sehat karena keterlambatan penghitungan suara justru bukan terjadi di daerah yang terkena bencana alam. Banyaknya protes selama penghitungan suara juga tak dapat dijadikan alasan karena hal itu sudah dapat diprediksi bakal terjadi jika merujuk pada pengalaman di pemilu sebelumnya.
Wajar jika masyarakat curiga dan berpretensi macam-macam atas adanya perpanjangan waktu itu. Bisa saja itu untuk memberi tambahan waktu bagi antarcaleg bertransaksi jual-beli suara, ketimbang suaranya hangus mending dijual ke caleg yang lagi butuh sedikit tambahan suara. Namanya juga kecurigaan, tentu boleh-boleh saja, apalagi KPU juga tak kunjung memberi alasan yang jelas dari perpanjangan waktu itu.
Karena itu, KPU perlu memberi penjelasan perihal kondisi force majeur yang membuat rekapitulasi suara di daerah sampai mundur. KPU jangan main-main dengan kepercayaan publik, apalagi membawanya ke titik nadir. Sejak awal publik sudah melihat sikap KPU yang pasif, bahkan kerap dituding tak netral, hingga profesionalitas yang diragukan.
Di masa kampanye, sebagai contoh, masyarakat hanya menonton saat KPU membiarkan bombardir bansos dari pemerintah. Publik juga mesti mengelus dada saat aplikasi Sirekap bikin kisruh akurasi data penghitungan suara. Kini, giliran tenggat waktu rekapitulasi suara yang tak dapat dipatuhi KPU.
Entah lakon apa lagi yang akan ditampilkan KPU ke depannya. Kita hanya ingin ingatkan bahwa hasil pemilu tetap harus dijaga martabat dan kehormatannya karena menyangkut nasib bangsa lima tahun ke depan. Hasil pemilu itu tentu saja hanya bisa dijaga oleh KPU yang profesional, bukan abal-abal.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved