Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

Sengkarut Bantuan Mahasiswa Jakarta

09/3/2024 05:00

KEKISRUHAN Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul
(KJMU) bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan juga kelalaian pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Ketidaktransparanan dan simpang siurnya informasi perubahan kebijakan menjadi pangkal sengkarut data penerima beasiswa dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu.

Karut-marut ini bermula dari perubahan sistem Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pendaftaran KJMU melalui laman menjadi titik awal dari sistematika baru untuk para pendaftar program bantuan itu, baik yang baru mendaftar maupun yang lanjutan.

Dalam proses perkembangannya, website tersebut sering kali down dan mengalami error

 karena ada pembatasan jumlah pengguna yang mengakses. Selain itu, pihak Dinas Pendidikan DKI juga melakukan finalisasi data dan pemeliharaan website. Akan tetapi, sangat amat disayangkan, saat data-data tersebut rampung, sebagian besar penerima bantuan sosial KJMU dinyatakan tidak layak untuk bisa melanjutkan pendaftaran.

Dengan alasan mereka masuk ke dalam kategori kesejahteraan di atas miskin. Desil adalah kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Banyak di antara penerima yang menyampaikan keberatan karena ditetapkan di desil kalangan mampu, padahal keadaan ekonomi mereka tengah sulit. Mereka pun menyampaikan bahwa dana pendidikan KJMU adalah satu-satunya penghidupan mereka agar bisa berkuliah di perguruan tinggi.

Ada juga beberapa mahasiswa yang menyampaikan bahwa mereka yang sudah tidak memiliki orangtua alias yatim piatu ikut terdampak permasalahan ini. Mereka dianggap mampu dan masuk ke desil tinggi.

Memang sebelumnya muncul isu bahwa akan ada pemangkasan jumlah penerima kartu mahasiswa unggul itu. Bahkan Komisi E DPRD DKI Jakarta sempat melontarkan pernyataan bahwa ada pemangkasan anggaran KJMU dan KJP Plus sebesar 45% dari tahun 2023. Untuk KJMU tahun ini Rp180 miliar, sedangkan tahun lalu Rp360 miliar.

Tidak ada penjelasan yang rinci dari pihak pemprov perihal penyebab ketidakberesan hal itu. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tiba-tiba memulihkan seluruh akun penerima KJMU setelah menjadi perbincangan di publik.

Pemulihan itu tanpa didahului evaluasi, tanpa penjelasan yang memadai. Bukannya sebuah kebijakan itu mestinya sistematis, ketika alasan pencabutan KJMU terhadap mahasiswa katanya didasarkan pada evaluasi, kenapa saat pemulihannya tanpa evaluasi?

Namun, kenyataannya, Pj Gubernur DKI dengan mudahnya memulihkan data-data mahasiswa yang sebelumnya dicoret dari penerima KJMU. Bagi para mahasiswa penerima beasiwa, hal ini merupakan kabar gembira. Akan tetapi, bagi praktik birokrasi, ini justru sebaliknya.

Untuk itulah, sebagai pengguna anggaran yang sumbernya dari pajak rakyat, Pemprov DKI diminta transparan terkait dengan dana pendidikan KJMU dan menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab agar segera mengklarifikasi setiap hal-hal yang memang keliru.

Kenapa banyak data yang salah sasaran serta website yang terus error saat masa perpanjangan? Transparansi dan penjelasan menyeluruh kini ditunggu warga Jakarta. Kiranya sebagai penjabat gubernur yang tidak menerima mandat dari kontestasi demokrasi, Heru bisa tanpa beban politik untuk menjelaskannya. Kalau memang tidak terjadi apa-apa dan bersih, kenapa risih dan terus berdalih?

 



Berita Lainnya
  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik