Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SISTEM Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang semestinya mempermudah proses penghitungan suara di Pemilu 2024, malah terus memantik persoalan. Kapasitas, profesionalitas, bahkan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun kian relevan untuk dipersoalkan.
Di era kemajuan teknologi, penggunaan sistem informasi sebagai alat bantu untuk rekapitulasi hasil pemilu memang perlu. Dari sisi fungsi, keberadaan Sirekap untuk memudahkan petugas pemilu menginput hasil penghitungan dan tabulasi data perolehan suara, lalu mengirimkan serta memublikasikannya di setiap tingkatan secara berjenjang memang bagus. Tujuannya baik, sayangnya pelaksanaannya buruk, sangat buruk.
Sirekap lagi dan lagi justru memicu kekisruhan. Sirekap terus dan terus menghadirkan problematika, yang tak cuma merugikan para kontestan tetapi juga publik secara keseluruhan.
Sirekap mendapat sorotan miring ketika suara partai A atau calon anggota legislatif B tiba-tiba melonjak, sedangkan partai C dan caleg D berkurang signifikan. Sirekap menjadi sasaran kecurigaan tatkala suara PSI, partai yang diketuai putra bungsu Presiden Jokowi, tetiba membengkak luar biasa. Sekadar contoh, di Lebak, Banten, suara di C plano cuma 5 tapi di Sirekap 350. Pun di banyak daerah lain, demikian pula data keseluruhan di Sirekap yang menunjukkan anomali gila-gilaan.
Belum beres ketidakberesan itu, kekarutmarutan kembali diperlihatkan Sirekap. Kali ini, diagram perolehan suara Pemilu 2024 mendadak dihilangkan. Untuk bisa memantaunya, masyarakat harus mengecek satu persatu tempat pemungutan suara tiap wilayah di situs Sirekap dan asal tahu saja, jumlah TPS mencapai 823.220.
Sekali lagi, Sirekap yang semestinya menyodorkan data dan grafik yang akurat dan gampang dibaca malah menyusahkan.
Jika kesalahan terjadi sekali dua kali, itu manusiawi. Akan tetapi, kalau kesalahan terjadi berulang kali, kita patut menyebut Sirekap memang amburadul. Bahkan, wajar, sangat wajar, jika ada yang berprasangka bahwa sistem informasi yang telah dirintis sejak tiga tahun lalu dengan biaya mahal itu bagian dari desain kecurangan, skenario besar tangan-tangan jahat.
Publik butuh jawaban yang jelas, bukan yang asal-asalan, dari KPU kenapa Sirekap penuh dengan kelemahan dan kejanggalan. Publik tak butuh pembenaran, tak perlu lagi argumentasi bahwa hasil pemilu didasarkan pada penghitungan manual, berlandaskan formulir C. Kalau memang begitu, buat apa ada Sirekap? Kalau memang demikian, apakah Sirekap bisa dikelola seenaknya, dibiarkan penuh kejanggalan?
Sengkarut terkini kian menegaskan bahwa audit forensik terhadap Sirekap adalah kemestian. Terlalu banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban segera, terlalu besar persoalan di Sirekap yang butuh penyelesaian selekasnya.
KPU semestinya tak lagi konsisten dengan penyangkalan terkait dengan buruknya Sirekap. Kalau memang sefrekwensi dengan keinginan publik agar Sirekap terang benderang, bersih dari sasaran kecurigaan, apa susahnya KPU mengamini audit forensik?
Karut-marut teranyar di Sirekap semakin menguatkan indikasi kecurangan di Pemilu 2024 sekaligus mengonfirmasi pentingnya penggunaan hak angket oleh DPR. Dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu dengan banyak cara di banyak lini, termasuk lewat Sirekap, mesti diselidiki lewat jalur resmi, dengan cara-cara legal konstitusional. Jangan biarkan predator demokrasi bebas melenggang.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved